Perum Perhutani

Peringatan Hari Lahir ke-5 Serikat Karyawan Perum Perhutani

2010-04-20T22:47:00.000+07:00

Ditulis Oleh Maria Dyah
Selasa, 20 April 2010

Serikat Karyawan Perum Perhutani (Sekar Perhutani) didirikan pada tanggal 11 Januari 2005 berkedudukan di Jakarta dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat nomor : 342/I/N/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005, sehingga pada bulan Maret 2010 Sekar Perhutani memasuki usia yang ke-5. Sekar Perhutani yang merupakan penggabungan dari Serumpun Satu (Unit I Jawa Tengah), Sekarjati (Unit II Jawa Timur) dan Sekar Janten (Unit III Jawa Barat dan Banten) memperingati hari lahirnya ke-5 pada hari Rabu hingga Jumat, 14 – 16 April 2010 di Bumi Perkemahan Wana Wisata Baturaden Purwokerto.

Kegiatan hari lahir ke-5 Sekar Perhutani dengan tema “Peningkatan Kualitas Diri dan Daya saing Menyongsong Implementasi CBHRM” diawali dengan aksi sosial berupa aksi kemanusiaan donor darah dan pembagian sembako serta pakaian pantas pakai. Pada puncak acara yaitu aksi lingkungan berupa tanam 1000 pohon dan pelepasan burung dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas, Segenap Anggota Direksi, Kepala Unit I Jawa Tengah dan pejabat terkait. Sedangkan pada acara Seminar sebagai pembicara adalah anggota Dewan Pengawas, Dr. Sri Puryono, Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN, Abdul Latief Algaf, LBH Semarang, Munhur, Deputi Direktur Pengembangan Strategik Perusahaan, Ir. Haryoto, dan bertindak sebagai moderator adalah Achmad Taufik, DPW I Jateng. Kegiatan tersebut diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta menyegarkan dan meningkatkan jiwa korsa. Harlah ke-5 Sekar Perhutani akan diakhiri dengan pernyataan sikap Karyawan Perum Perhutani terhadap situasi yang berkembang melalui orasi dengan hasil berupa pernyataan sikap yang ditujukan manajemen dan pemerintah.

Maksud dan Tujuan :

Melakukan refleksi dan evaluasi diri atas eksistensi dan kontribusi Sekar Perhutani kepada Perusahaan dan Karyawan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2005 – 2010)
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hubungan Industrial dan Advokasi.
Mendorong/meminta manajemen untuk segera melakukan peningkatan status sesuai dengan desain SDM dan segera penerapan CBHRM/SMK.
Meningkatkan jiwa korsa, rasa peduli dan disadarinya pentingnya kerja sama kelompok dalam membangun perusahaan.
Membangun Kepekaan Kemanusiaan, sosial dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk bakti sosial dan lingkungan.

Kerjasama Pembelian Tenaga Listrik berbasis Biomassa antara PT PLN dengan Perum Perhutani

2010-04-20T22:46:00.000+07:00

Ditulis Oleh Maria Dyah
Selasa, 20 April 2010

Pada hari Kamis, 8 April 2010 bertempat di Lantai 21 Kementerian BUMN dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik berbasis Biomassa dan/atau Energi Terbarukan lainnya antara PT PLN dengan PTPN I-XIV, PT RNI dan Perum Perhutani yang dihadiri Menteri BUMN, Mustafa Abubakar. Biomassa adalah bahan organik yang terdiri dari sisa proses pengolahan komoditas perkebunan sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari dan/atau meliputi tetapi tidak terbatas pada energi angin, matahari, mini/mikro hidro, sampah atau buangan dari hasil pertanian atau industri, sampah kota, sumber panas dari tumbuh-tumbuhan (dendrothermal/souces) atau panas bumi.

Dalam Nota Kesepahaman antara BUMN Perkebunan dan Perum Perhutani dengan PT PLN, PTPN I-XIV, dan PT RNI akan menyediakan dan menjual tenaga listrik berbasis biomassa dan/atau energi terbarukan lainnya kepada PT PLN, sesuai potensi yang dapat direalisasikan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dengan lokasi yang telah disetujui PT PLN. Untuk itu, PTPN I-XIV, PT RNI dan Perum Perhutani akan membentuk Special Purpose Company (SPC) untuk masing-masing pembangkit. Selanjutnya, detail syarat ddn kondisi dari implementasi pembelian tenaga listrik akan diatur dalam Power Purchase Agreement (PPA) dan akan dibuat secara tersendiri untuk masing-masing pembangkit.

Daftar Pejabat Yang Dilantik Pada 13 April 2010

2010-04-13T07:20:00.004+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani
Selasa, 13 April 2010
Daftar Pejabat Yang Dilantik Pada 12 Februari 2010

Download

Peresmian Gedung Perhutani Residence

2010-04-13T07:10:00.002+07:00

Ditulis Oleh Angga
Selasa, 13 April 2010

Jumat (9/4) dilakukan peresmian (soft opening) gedung Perhutani Residence. Gedung yang beralamat di jalan Gedung Hijau I no.17, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Gedung ini diperuntukkan untuk tempat rapat dan juga sekaligus tempat menginap. Acara peresmian dihadiri oleh segenap Direksi Perhutani, Direktur PT. Palawi, beberapa Direktur Dana Pensiun, Anggota Darma Wanita, segenap karyawan dan karyawati kantor pusat.

Perhutani membeli tanah dan bangunan ini sejak 1992 seharga Rp 998 Juta untuk digunakan sebagai rumah dinas Direktur Perum Perhutani. Namun pada tahun 2005 gedung ini tidak ditempati lagi. Sejak 31 Agustus sampai dengan akhir Desember 2009 gedung ini dibangun kembali menjadi 3 lantai dengan luas 736 M persegi ini terdiri dari 10 kamar tidur utama, 2 kamar tidur pembantu, lobi, ruang rapat, mushola, ruang makan, tempat parkir dan ruang pendukung lainnya. Perhutani bersinergi dengan BUMN Wijaya Karya sebagai pelaksana pembangunan Perhutani Residence. Saat ini Perhutani Residence difokuskan untuk tempat rapat direksi namun tidak tertutup kemungkinan gedung ini akan dikomersilkan.

Acara peresmian dimulai dengan sambutan Direktur Utama Perhutani Upik Rosalina Wasrin. Dalam sambutannya Upik berpesan untuk menjaga dan memelihara gedung ini sebagai “rumah kita” sendiri. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, penandatanganan prasasti, pengguntingan pita lalu peninjauan ke dalam gedung oleh segenap Direksi Perum Perhutani.

Selanjutnya Perum Perhutani mempunyai obsesi untuk membangun gedung sendiri dengan nama “Perhutani Green tower”. Perhutani Green Tower yang berkonsepkan lingkungan diharapkan dapat menampung anak perusahaan, yayasan serta mitra perusahaan untuk bekerja bersama-sama dalam satu gedung sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Harapan besar ini semoga dapat terealisasikan dalam waktu yang cepat.

Perum Perhutani Bakal Bangun 2 Pabrik Kayu Lapis

2010-04-12T07:43:00.000+07:00

Ditulis Oleh Fitri Nur Arifenie
Senin, 12 April 2010

JAKARTA. Kendati selama beberapa tahun terakhir ini banyak pabrik kayu lapis tutup karena kesulitan bahan baku, Perum Perhutani justru berencana untuk membangun dua pabrik kayu lapis di Kediri dan Tasikmalaya pada tahun 2010 ini. Jika tidak meleset, salah satu pabrik kayu lapis tersebut diharapkan sudah mulai beroperasi pada bulan Oktober mendatang. "Investasinya tidak besar, masing-masing pabrik sekitar Rp 23 miliar," ujar Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina, akhir pekan lalu. Saat ini, Perhutani tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kapasitas produksi kayu lapis ini masing-masing pabrik sekitar 2.000 m3 per bulan atau 24.000 m3 per tahun. Upik tidak risau dengan pasokan bahan baku kayunya. Soalnya, kayu lapis akan diambil dari hutan Perhutani dan hutan rakyat, yaitu jenis kayu sengon dengan lapisan luar kayu jati.

Hutan Grobogan Dilirik Investor Asing

2010-04-01T07:42:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Kamis, 01 April 2010

GROBOGAN- Sejumlah investor mulai melirik potensi hutan di wilayah Kabupaten Grobogan. Bahkan, ada investor asing yang siap mengucurkan dana jutaan dolar untuk perkebunan.

Salah satunya adalah PT Waterland Asia Bio Ventures mitra kerja Perum Perhutani. Perusahaan itu menilai hutan di wilayah KPH Purwodadi cukup baik untuk pengembangan perkebunan, terutama penanaman jarak pagar (Jatropha Curcas). Selain itu, PT Kimia Farma juga mempelajari potensi hutan di kabupaten setempat.

‘’Perusahaan kami, menilai Bupati dan Perhutani sangat mendukung kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hal itu dibuktikan peningkatan luas hutan dari semula 500 hektare menjadi 1.000 hektare,’’ kata Presdir PT Waterland Asia Bio Ventures Mr Drs Ir William L Nolien Msc Bsc disela-sela penyerahan sharing produksi kayu tahun 2009 untuk LMDH wilayah KPH Purwodadi di Balai Desa Penganten, Kecamatan Klambu, Rabu (31/3)

Dia mengatakan, potensi daerah hutan di Purwodadi menjadi sorotan internasional. Direncanakan pada 24 April mendatang salah satu Menteri dari Belanda bersama Dubes Australia untuk Indonesia ke Grobogan. Mereka akan meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat untuk berinvetasi.

PT Waterland Asia Bio Ventures dari Inggris akan menanam modalnya sebesar 9 juta dolar, dari Australia 6 juta dolar. Sedangkan Belanda yang mewakili Uni Eropa akan mengucurkan investasi sebesar Rp 144 juta dolar khusus penanaman pagar jarak di Jateng.

Dijarah Sementara itu, Kepala Perhutani Unit I Jateng Ir Heru Siswanto MBA mengungkapkan, di Kabupaten Grobogan beberapa waktu lalu hutannya banyak dijarah, sehingga sharing produksi kayu tahun 2009 hanya mendapat Rp 393 juta. ‘’Atau kalah dengan Kabupaten Blora yang mendapat sharing produksi sebesar Rp 5 miliar. Meski demikian, daerah ini hutannya lebih luas dan produksi kayunya tinggi,’’ terangnya.

Dia mengatakan, supaya panennya lebih cepat maka sepuluh tahun lalu di lahan bekas jarahan ditanami bibit jati berkualitas yang bisa dipanen ketika usia pohon 20 tahun. ‘’Kami juga bekerja sama dengan Kimia Farma dalam pengembangan tanaman jarak kepyar,’’ terangnya didampingi KKPH Purwodadi Ir Roberto P Esdyanto.

Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono SH menyambut baik investasi yang akan ditanamkan di wilayahnya. (K11-90)

Siapa Mau Kayu Lama?

2010-03-30T07:40:00.002+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Selasa, 30 Maret 2010

JAKARTA, KOMPAS.com — Biasanya, setiap melelang kayu jati, Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) melepas kayu jati gelondongan yang baru ditebang. Namun, minggu ini, BUMN kayu ini bakal melelang secara online stok gelondongan kayu tebangan lawas yang belum berhasil terjual. Uniknya, Perhutani bakal melepas kayu itu dengan harga cukup miring.

Direktur Perdagangan iPasar FX Judamanto mengungkapkan, total volume gelondongan kayu jati lama yang akan dilelang Perhutani tersebut sekitar 9.000 meter kubik dengan ukuran cukup bervariasi. Mulai dari diameter kurang dari 20 sentimeter (A1), diameter 20 sampai 30 sentimeter (A2), dan di atas 30 sentimeter (A3).

Nah, hari ini, Senin (29/3/2010), iPasar selaku penyedia lelang online dan Perum Perhutani akan menggelar rapat evaluasi untuk mendesain ulang formulasi untuk menjual kayu-kayu jati tebangan tahun lalu itu. Maklum, selama ini Perhutani kesulitan menjual kayu-kayu itu ke pasar. Salah satu penyebabnya, pengusaha mebel tidak banyak tahu seputar informasi penjualan kayu-kayu itu.

Maka, kini Perhutani menyebarkan secara luas rencana pelelangan kayu-kayu jati tebangan lama itu. Bahkan, Perhutani bakal mendiskon harga kayu-kayu itu. "Beberapa perajin kayu di Jawa Tengah dan tempat lain sangat antusias dengan rencana ini," kata Judamanto, akhir pekan lalu.

Direktur Pemasaran dan Industri Perum Perhutani Ahmad Fachrodji menyebutkan, pihaknya sedang melengkapi data-data stok kayu lamanya. Misalnya saja, data soal kavling tempat kayu tersebut ditebang dan tempat penimbunan kayu. "Kalau sudah siap, nanti kami akan langsung lelang," ujarnya.

Perhutani telah membuat mekanisme pengurangan harga kayu-kayu itu. Misalnya, sekalinya tidak laku saat lelang, nilai kayu akan susut 10 persen dari harga penetapan awal. Jika sampai dua kali lelang tetap tidak laku, nilainya akan susut 20 persen. Namun, nilai penyusutan akan mentok sampai angka 30 persen saat lelang ketiga dan berikutnya digelar.

Sekadar informasi, Perhutani menetapkan harga standar kayu jati untuk jenis A1 sebesar Rp 1,8 juta, A2 dibanderol seharga Rp 2,5 juta, dan A3 sekitar Rp 3,5 juta per meter kubik.

Pada lelang online kali ini, Perhutani akan menjual kayu-kayu lama itu sepaket dengan kayu-kayu baru. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah stok kayu lama tersebut. "Kayu lama ini akan menjadi imbangan kayu baru sehingga harganya lebih kompetitif," ungkap Ahmad.

Penjualan kayu stok lama ini bukanlah yang pertama. Pada lelang konvensional, Perhutani pernah melelang kayu stok lama. Kayu-kayu tersebut banyak diburu para perajin kayu kelas menengah ke bawah.

"Kalau bukan para perajin, yang membeli adalah trader ataupun perantara," kata Ahmad. Oleh para trader, kayu itu lantas dijual lagi ke perajin kecil dengan sistem pembayaran setelah produk jadi laku.

Penetapan margin menjadi faktor penentu laku-tidaknya kayu pada saat pelelangan. Buktinya, lelang online kayu Perhutani melalui iPasar, pekan lalu, kembali menggeliat setelah pekan sebelumnya macet total lantaran Perhutani sempat mengerek margin dari harga dasar ke harga harapannya alias harga jual.

Dua pekan lalu, Perhutani meningkatkan margin dari 5 persen menjadi 7,5 persen untuk mengetes pasar. Soalnya, selama perdagangan online sejak 18 Februari 2010, tingkat penyerapan kayu terus naik setiap pekan. Namun, kenaikan margin itu memicu reaksi negatif dari pasar. Terbukti, tidak satu meter kubik pun terjual di pasar lelang pada pertengahan dua pekan lalu. Sebab, harga jual kayu Perhutani bengkak dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 3,88 juta

Perhutani maupun iPasar menangkap reaksi pasar ini sebagai penolakan terhadap penetapan margin yang terlalu tinggi. "Di lelang berikutnya, Perhutani menurunkan margin harga harapan dari 7,5 persen menjadi 5 persen," ujar Judamanto. Hasilnya, dengan menyediakan 300 meter kubik kayu jati, Perhutani berhasil melego 100 meter kubik.

Kayu jati yang dilelang Perhutani merupakan gelondongan sedang dari tebangan habis. Kayu jati bundar yang dilelang harus tidak cacat. Namun, masih dimungkinkan cacat doreng, asal jarak dari teras terluar maksimal 5 persen dari diameter kayu itu. (Amailia Putri Hasniawati/Kontan)

Perhutani Sebarkan Bibit Petai Gunung

2010-03-30T07:39:00.001+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Selasa, 30 Maret 2010

Pikiran Rakyat – Perhutani Banyumas Timur Jawa Tengah menyebarkan bibit petai gunung di formasi cantigi Gunung Slamet Banyumas menggunakan ketapel. Tanaman perdu di lahan seluas 2.500 hektar di puncak gunung hangus terbakar akibat erupsi selama 2009.

“Akibat aktivitas gunung Slamet menyebabkan 2.500 hektar, tanaman di formasi Cantigi serta sebagian di formasi Adelwais hangus,” kata Administratur Perhutani Banyumas Timur, Andi Riana Minggu (28/3).

Setelah terjadi penurunan aktivitas gunung Slamet hasil pendataan tanaman di puncak gunung terbakar, lokasi terbakarnya tanaman cantigi dan edelweis berupa lereng dan jurang sehingga sulit di jangkau manusia.

Dikatakan, tumpukan ribuan kubik material yang dikeluarkan selama terjadi erupsi menyulitkan upaya penghijauan. Daerah puncak gunung rapuh dan rawan longsor oleh karenanya penyebaran benih tanaman dilakukan dengan alat tradisional berupa ketapel.

Perhutani sudah berusaha menghijaukan kembali kawasan tersebut dengan menyebar tiga kwintal bibit petai gunung. “Penyebaran dilakukan dengan cara ditabur disepanjang jalur pendakian serta melempar dengan ketapel pada daerah yang tidak terjangkau manusia,” jelasnya.

Upaya penghijauan saat ini telah membuahkan hasil dengan tumbuhnya bibit tanaman tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tanaman tebaran tahun lalu saat ini sudah mulai tumbuh cukup tinggi.

Dari luas 2.500 ha lahan yang rusak, sudah sekitar 2.000 ha wilayah puncak telah kembali hijau oleh tanaman petai gunung. Sisa lahan yang belum dihijaukan sekitar 500 hingga 900 ha, menurut rencana akan dihijaukan pada tahun 2010 ini kecuali pada radius 200 meter dari bibir kawah yang masih terlalu panas bagi tanaman gunung. Sementara di formasi tanaman adelwais, yang terbakar pada tahun 2007, saat ini sudah mulai tumbuh kembali disela-sela pohon petai gunung.

“Diharapkan tanaman petai gunung ini akan segera berbuah, sehingga bisa ikut membantu pengadaan bibit penghijaukan kawasan puncak gunung secara alami,” jelasnya.

Perhutani Serahkan Dana Bagi Hasil ke Petani

2010-03-30T07:38:00.000+07:00

Ditulis Oleh Republika Online
Selasa, 30 Maret 2010

BANJARNEGARA -- Warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), menerima bagi hasil pengelolaan kayu dan non kayu dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan. Jumlah bagi hasil yang diterima warga sebesar Rp 168.606.814, yang terdiri dari bagi hasil produksi kayu sengon Rp 91.730.708 dan bagi hasil produksi getah kayu pinus Rp 76.876.106.

Dana bagi hasil tersebut, diserahkan secara simbolis oleh Kepala KPH Kedu Selatan, Mulyono, kepada Ketua LMDH Kedu Selatan, Tulus, di Gedung Aula PKK Kabupaten Banjarnegara, Sabtu (27/3). Menurut Mulyono, dalam kesepakatan kerja sama pengelolaan kayu sengon antara KPH dan LMDH ditetapkan bagi hasil dengan perhitungan 60 persen untuk LMDH dan 40 persen untuk KPH. Sedangkan untuk pengelolaan getah pinus LMDH menerima lima persen.

Untuk pembagian tahun ini bagi hasil diberikan 86 persen anggota atau kurang lebih kepada 33 LMDH dari 38 LMDH yang ada di wilayah Kedu Selatan. Prosentase tersebut, tanpa mengurangi harga jual petani, akan diuangkan dan dibagikan setiap tahun sekali, katanya. eko w ed: heri

Lima BUMN Hijaukan 527,2 ha di 5 Kecamatan

2010-03-17T07:37:00.001+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Rabu, 17 Maret 2010

SOREANG, (PR).-Seluas 527,29 hektare lahan garapan masyarakat di lima kecamatan di Kab. Bandung akan dikembangkan sebagai lahan bisnis berbasis lingkungan, sekaligus untuk mengantisipasi longsor. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kemitraan yang dilakukan perusahaan konsorsium yang dimodali lima badan usaha milik negara, PT Bhakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari (BUMN HL) I bersama masyarakat.

Demikian dikemukakan Deputi Kementerian BUMN Bidang Agroindustri Agus Pakpahan, di sela-sela kegiatan penanaman pohon pelindung di Kec. Arjasari, Senin (15/3). Hadir pada acara itu, Direktur Utama PT BUMN HL I H. Zulfi Ramlan Pohan, Direktur Agroforestry H. Dedi Setiadi Sukarya, dan Direktur Pengembangan Bisnis dan Umum Ali Rahman.

Penanaman lahan 1.568 warga yang bermitra dengan PT BUMN HL I tersebut dilakukan di Kec. Cimaung, Cangkuang, Pangalengan, Banjaran, dan Arjasari. Pohon yang ditanam adalah ekaliptus, jabon, manglid, mindi, dan suren.

Dua peran

Dengan penanaman di Kec. Arjasari itu, luas lahan bisnis berbasis penghijauan yang dilakukan PT BUMN HL I sudah mencapai 53,560 hektare. "Pada prinsipnya, penanaman pohon-pohon pelindung itu memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai pohon konservasi yang memiliki perakaran kuat sekaligus mendatangkan pendapatan bagi masyarakat," kata Agus.

PT BUMN HL yang dimodali Perum Perhutani, PTPN VIII, PT Pupuk Kujang, Perum Jasa Tirta II, dan PT Sang Hyang Seri, mengelola lingkungan berbasis agroforestry melalui bisnis air, pangan, pakan, energi, dan jasa lingkungan sesuai dengan prinsip GCG (good corporate governance). Mereka memodali dan memotivasi masyarakat untuk melakukan penghijauan pada lahan-lahan kritis dan daerah aliran sungai melalui pola bagi hasil.

Sementara itu, Zulfi Pohan mengatakan, apa yang dilaksakan PT BUMN HL I, adalah langkah membuat berbagai lahan kritis, termasuk di wilayah Bandung selatan, dari semula lebih dikhawatirkan sebagai potensi bencana, menjadi lahan konservasi yang mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Caranya dilakukan dengan memotivasi masyarakat pemilik lahan agar mendayagunakan lahan-lahan tersebut dengan prinsip ekologis dan ekonomi secara beriringan. (A-81)***

Main Kayu via Internet

2010-03-17T07:35:00.001+07:00

Ditulis Oleh Amailia Putri Hasniawati
Rabu, 17 Maret 2010

JAKARTA. Perusahaan-perusahaan perkebunan kayu semakin mudah berjualan kayu. Dulu, menjual kayu selalu dilakukan secara fisik, sekarang tidak lagi. Bahkan, di era online ini, mereka juga bisa menjual kayu via internet.

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan Perum Perhutani. Dalam dua bulan terakhir, Perhutani mampu menjual sekitar 700 meter kubik (m3) kayu jati senilai Rp 250 miliar melalui mekanisme lelang online.Setiap tahun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghasil kayu itu boleh menebang jati hingga 430.000 m3. Dari jumlah tersebut, ebanyak 60% atau setara dengan 258.000 m3 dijual pada semester pertama, dan sisanya pada semester kedua.

Selama ini, Perhutani melelang kayu jati di pasar lelang tradisional. Caranya, perusahaan pengelola hutan cap negara ini menghadirkan penawar dan pembeli yang berminat membawa kayu jati.

Cara-cara itu, mulai dikurangi. Belakangan ini Perhutani memodifikasi mekanisme lelang kayu dengan menggunakan sistem online yang diwadahi oleh iPASAR-Electronic Trading System (iPASAR-ETS). Sistem ini memungkinkan penjualan kayu melalui internet. Maka lingkup perdagangannya tidak lagi bersifat lokal tetapi nasisonalnya bahkan global.

Pasar diselengarakan oleh swasta. Namun, komoditas yang diperdagangkan di sini mengacu pada kualitas komoditas yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). iPASAR ini berperan sebagai agregator yang mengumpulkan beragam komoditas dari beberapa produsen. Untuk sementara, produk komoditas yang dilelang di iPASAR adalah jagung pipilan dan kayu bundar jati.

Namanya juga lelang online, lelang ini dilakukan di dunia maya dari situs iPASAR yaitu www.ipasar.co.id. Lelang ini bisa diikuti oleh siapa saja, mulai dari petani, kelompok tani, koperasi tani, pedagang, pabrikan, BUMN, BUMD, koperasi, perbankan, lembaga keuangan non bank, maupun perantara perdagangan. Transaksi jual dan beli komoditas yang terdaftar dan terjadi akan tercatat di iPASAR-ETS.

Catatan saja, selama ini sekitar 80% kayu jati Perhutani dilempar ke pasar ekspor. "Biasanya permintaan ekspor kayu ramai saat memasuki musim panas. Tiap tahun kami ditargetkan memperoleh revenue Rp 2 triliun, " ungkap Ahmad Fachrodji, Direktur Pemasaran dan Produksi Perhutani, Minggu (14/3).

Berdasarkan diameter dan kualitas, jenis kayu jati yang diperdagangkan dibagi menjadi tiga. Yaitu, A1 dengan diameter kurang dari 20 cm, A2 dengan diameter antara 20-30 cm dan A3 dengan diameter lebih dari 30 cm.

Di antara ketiganya, yang paling banyak terserap di pasaran adalah A3. Itu sebabnya, produksi kayu jenis ini pun mendominasi produksi kayu Perhutani, yaitu mencapai sekitar 40%. Sementara itu, sisanya yaitu A1 dan A2, masing-masing 30%. Soal harga jual, semakin besar diameter gelondongan kayu jati, harga kayu pun semakin mahal. Untuk A1, biasanya dilelang di level harga Rp 1,8 juta per m3, A2 dilelang di level harga Rp 2,5 juta per m3 dan A3 di lelang di level Rp 3,5 juta per m3.

Lelang kayu rakyat

Direktur iPASAR Dean Novel mengungkapkan, Perhutani melelang kayu bundar jati jenis A2 di iPASAR. Harga penutupan lelang kayu minggu lalu untuk kayu jati milik Perhutani berada di level Rp 3,78 juta per m3, sedangkan pada minggu sebelumnya ditutup di level Rp 3,7 juta per m3. "Lelang kayu A2 yang diperdagangkan adalah kayu bundar jati, pada perdagangan perdana sebanyak 51 m3, berikutnya 71 m3, dan terakhir sekitar 40 m3," kata Novel.

Kayu tersebut laku dengan harga rata-rata mencapai Rp 3,7 juta per meter kubik. Berarti, total pendapatan yang berhasil diraup dari lelang online sebanyak 162 m3 kayu jati tersebut mencapai sekitar Rp 599 juta, jauh lebih tinggi daripada pendapatan lelang secara konvensional.

Setelah sukses melelang gelondongan kayu jati di iPASAR, beber Novel, pekan ini Perhutani berniat melelangkan kayu rakyat. Kayu rakyat adalah kayu yang dihasilkan perkebunan masyarakat.

Kayu rakyat tengah digemari industri mebel dan furnitur dalam negeri. Maklum, selain lebih murah, kayu rakyat ini juga mulai banyak di pasaran. Contohnya, saat ini produksi hutan rakyat, seperti kayu sengon, menghasilkan volume hingga 3 juta m3 kayu.

Hal itu disebabkan kapasitas produksi hutan rakyat meningkat ketimbang sebelumnya yang hanya 2 juta m3. "Dari jumlah itu, 80% diserap oleh industri dalam negeri, sisanya dieskpor dalam bentuk kayu olahan," papar Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto.

Karenanya, Perhutani giat menggenjot produksi kayunya seiring dengan permintaan industri dalam negeri yang meningkat, khususnya mebel dan hasil kerajinan kayu. Tahun ini, permintaan kayu domestik diprediksi mencapai 2 juta meter kubik.

Amailia Putri Hasniawati

Greenpeace Mendesak Penghentian Segera Perusakan Hutan

2010-03-12T07:32:00.002+07:00

Ditulis Oleh Angga (Mahasiswa UNJ)
Jumat, 12 Maret 2010

Aktivis Greenpeace membentangkan banner di Gedung Kementerian Kehutanan bertuliskan “Plantations are not forest” (11/3). Bersama organisasi-organisasi lingkungan dan masyarakat sipil lain, Greenpeace mengecam rencana pemerintah membuat peraturan yang memasukan perkebunan kelapa sawit ke dalam kategori hutan.

Grenpeace mengkhawatirkan jika perkebunan akhirnya dimasukan ke dalam kategori hutan akan menyebabkan makin besarnya emisi dari perusakan hutan dan lahan gambut yang saat ini sudah sangat besar dan membawa Indonesia menjadi Negara terbesar ketiga penghasil emisi.

Indonesia adalah Negara dengan laju deforestasi tercepat di seluruh dunia, menempatkannya sebagai Negara penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di forum Internasional telah melontarkan komitmen untuk mengurangi emisi Indonesia hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan Internasional.

“Dunia Internasional akan segera memberikan dana bagi Indonesia untuk melindungi hutannya. Karenanya sangat kontradiktif jika Indonesia malah mempromosikan perkebunan sebagai hutan. Dana ini tidak seharusnya digunakan untuk mengubah hutan alam memjadi perkebunan, atau sarana promosi kelapa sawit. Jika pemerintah serius untuk mengurangi emisi dan melakukan esuatau untuk mengatasi dampak terburuk perubahan iklim, moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan dan perlindungan penuh lahan gambut adalah cara yang paling efektif,” ujar Joko Arif, Juru bicara Greenpeace Asia Tenggara. Greenpeace , Walhi, Forest Watch dan Sawit Watch juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kehutanan untuk memperingatkan bahaya dari kebijakan yang salah ini.

Sebenarnya Departemen Kehutanan sudah menjawab permasalahan ini sehari sebelumnya (10/3). Dephut hanya membolehkan penanaman pohon kelapa sawit di areal hutan produksi konversi (HPK) terkait investasi kehutanan. Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Hadi Daryanto menjelaskan, wacana memasukan tanaman sawit sebagai tanaman hutan yang dibicarakan akhir-akhir ini telah disalahartikan publik. Masyarakat mengartikan kehutanan mengambil tanaman sawit sebagai komoditas kehutanan.

“Sebenarnya bukan itu. Tanaman sawit hanya merupakan bagian dari konsesi untuk pembangunan kehutanan. Sebab Indonesia justru memiliki keunggulan komparatif dalam bidang keanekaragaman hayati dan luas hutan nasional,” Kata Hadi seperti dikutip Antara.

Oleh: Angga (Mahasiswa UNJ)

5.000 Ton Kopi Arabika Siap Dipanen Awal 2010

2010-03-10T07:31:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Rabu, 10 Maret 2010

BANDUNG, (PR).-Sebanyak 5.000 ton berasan kering produk kopi arabika pada sentra produksi di Bandung selatan siap panen pada awal musim panen 2010 yang sejak pekan ini mulai diperoleh beberapa sentra produksi.

Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bandung H. Agus Hilman di Bandung, Senin (8/3), mengatakan, areal tanaman kopi petani pada sentra produksi di Kab. Bandung sebanyak 6.000-an hektare. Sementara yang berproduksi baru sekitar 3.500 hektare, mayoritas berada di lahan kehutanan Perum Perhutani Unit III.

Dari areal itu, menurut Agus, sampai akhir tahun 2010 akan dihasilkan 180.000 ton gelondongan yang diperoleh April-Desember. Namun, pada produksi awal musim panen Maret-Mei ini masih berkisar 15.570 ton gelondongan, dengan pasar nasional dan internasional.

"Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, para petani kopi di Bandung selatan kali ini sudah dilengkapi dengan mesin-mesin pengolah, baik skala kecil maupun skala besar. Perkembangan ini, membuat harga produk kopi petani meningkat dan kualitas hasil panen pun semakin baik," katanya.

Disebutkan, bantuan mesin-mesin pengolah kopi tersebut dipasok dari Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Kementrian Pertanian yang disalurkan melalui masing-masing daerah.

Perhutani KPH Bandung selatan juga tengah mempersiapkan empat unit pabrik pengolah. Satu di antaranya kini sudah beroperasi, disusul tiga lainnya yang kini tengah dipersiapkan.

Kasubsi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) KPH Bandung selatan, Empar S. mengatakan, produksi yang dilakukan oleh keempat pabrik tersebut memang dalam bentuk setengah jadi. Keempat pabrik pengolah tersebut masing-masing berkapasitas produksi 4-6 ton perhari.

Sementara itu, harga panenan kopi gelondongan dari tingkat petani di Bandung Selatan kini sudah mencapai Rp 3.500 - 4.000 per kilogram, seiring panenan yang bertahap mulai diperoleh, terutama di Kec. Pangalengan dan Kec. Pasirjambu. (A-81) ***

Duta Rimba 34 Terbaru !!!!

2010-03-05T07:21:00.001+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani
Jumat, 05 Maret 2010

Berbeda dari biasanya, Rabu 20 Januari 2010 seluruh Pimpinan Unit dan Direksi beserta tamu undangan lainnya dapat bertemu dalam tele conference kick-off Aplikasi Operation Room, Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP), Data Warehouse Business Intelligent (DWBI) dan infrastruktur pendukung di Perum Perhutani.

Oleh Yopita Sari

Selangkah lebih maju Perum Perhutani memanfaatkan teknologi maju dalam proses bisnisnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita Perhutani untuk menjadi perusahaan yangberkelas dunia. Saat ini Perum Perhutani telah menduduki urutan keenamdunia dari segi luasan tanamannya. Dan bukan tidak mungkin cita-citatersebut akan dapat dicapai dengan perubahan seluruh kegiatannya mulaidari planning, proses bisnis sampai dengan supporting system.

Direktur EWS PT. Telkom Arief Yahya mengatakan “Pemimpin yangakan dikenang adalah pemimpinyang mewariskan sesuatu yangbesar. Perubahan saat ini di PerumPerhutani merupakan perubahanfundamental. Seperti yang pernahterjadi pada PT. Telkom saat dipegang P Tjatjuk Sudaryanto dahulu. Information & Comunication Technology (ICT ) bukan hanya system tetapi dia juga mempunyai spirit. ICT merupakan teknologi tapi dia juga mendrive budaya. Kalau strategi tidak dapat mencapai apa yang anda inginkan, maka ubahlah valuenya. Orang akan bekerja dengan cara yang berbeda. Kita ingin perubahan image, trusted, value yang tinggi dan standar. Cara paling efektif adalahdengan melakukan benchmark. Denganmelakukan benchmark makakita tidak mengulangi kesalahanyang sama yang telah dilakukan perusahaan lain. Transformasi hanya akan efektif apabila didrive oleh top management. Dan ini akan mendrive

............................ lebih lanjut silahkan anda unduh filenya

Budidaya Porang Hutan Jati Tembus Pasar Jepang

2010-03-05T07:17:00.002+07:00

Ditulis Oleh Antara
Jumat, 05 Maret 2010

Madiun (ANTARA News) - Budidaya tanaman Porang (Amorphophalus oncophyllus) yang dilakukan oleh masyarakat disela-sela hutan jati yang diwenangi Perum Perhutani Unit II Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madiun, Jawa Timur (Jatim), ternyata mampu menembus ekspor pasar ke Jepang.

Pengakuan itu disampaikan Suyatno, Ketua Masyarakat Pengelola Sumberdaya Hutan (MPSDH) Wono Lestari yang masuk dalam Resor Pemangku Hutan (RPH) Panggung, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Dagangan, Kabupaten Madiun, Kamis, saat kunjungan lapangan sejumlah wartawan yang difasilitasi The Global Forest and Trade Work (GFTN) WWF Indonesia.

Dalam pertemuan di tengah hutan yang masuk dalam KPH Madiun itu, mewakili 80 lebih petani di sekitar hutan jati yang membudidayakan tanaman Porang, ia menjelaskan bahwa dengan kerja sama dalam bentuk program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), kini warga di sekitar hutan mulai merasakan peningkatan kesejahteraan.

MPSDH Wono Lestari, katanya, mendapat hak pengelolaan seluas 112 hektare (ha) lahan disela-sela hutan jati di KPH Madiun, yang dimanfaatkan untuk menanam Porang, yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi.

Harga Porang bisa mencapai Rp2.500 untuk satu umbi dengan berat 4 kilogram, katanya dan menambahkan bahwa dalam hitungan normal 100 pohon Porang bisa menghasilkan Rp1 juta. Untuk luasan 1 hektare, kata dia, bisa ditanam sebanyak 6.000 bibit, sehingga bisa menghasilkan 24 ton/hektare, yakni dengan penghitungan 6.000 dikalikan 4 kilogram.

Dengan demikian, maka dalam hitungan kasar, jika satu hektare bisa menghasilkan 24 ton, dan dikalikan dengan harga Rp2.500/kilogram, kurang lebih bisa menghasilkan Rp60 juta, katanya.

Dan itu (Insya Allah) bisa untuk biaya untuk melaksanakan ibadah haji, katanya menambahkan.

Sementara itu, Asisten Perhutani (Asper) BKPH Dagangan KPH Madiun Noor Imanudin --yang mewenangi pembinaan MPSDH Wono Lestari--menjelaskan bahwa melalui skema PKBM tersebut, maka seluruh manfaat dari budidaya tanaman di hutan jati sepenuhnya adalah untuk masyarakat.

Jadi, hasil tanaman yang ditanam masyarakat di dalam hutan 100 persen untuk masyarakat, katanya dan menambahkan bahwa dalam skema kerja sama itu, maka masyarakat telah berkontribusi dengan ikut menjaga hutan jati dari praktik pencurian kayu.

Menurut Kepala Administratur KPH Madiun Kristomo, tekanan sosial masyarakat terhadap hutan, merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari, sehingga pigaknya dituntut untuk mampu menyikapi hal tersebut dengan baik, karena merupakan tanggung jawab sosial (CSR).

Untuk mewujudkannya, kata dia, pihaknya telah mengembangkan program PHBM itu, dan salah satu yang telah dikembangkan adalah pemanfatan lahan di bawah tegakan (PLTD), dengan budidaya Porang, yang menjadi salah satu alternatif solusi untuk penyelesaian masalah sosial.

Masyarakat diberi hak akses terhadap lahan di dalam hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan salah satu usaha produktif yang dikembangkan dalam PLDT adalah tanaman Porang itu, dan kini telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hutan jati, katanya.

Meski manfaat budidaya Porang mampu memberikan kesejahteraan, namun menurut Ketua MPSDH Wono Lestari Suyatno, masyarakat menginginkan usaha mereka bisa terwadahi dengan lebih baik, yakni perlunya bantuan fasilitasi untuk dibentuk koperasi.

Kami bersama puluhan masyarakat ingin membentuk badan usaha koperasi untuk tanaman Porang ini, mohon bantuan agar bisa dapat difasilitasi, khususnya soal modal

KPH Madiun Target Raih Sertifikat PHL 2015

2010-03-04T07:16:00.000+07:00

Ditulis Oleh BeritaDaerah.com
Kamis, 04 Maret 2010

(Berita Daerah - Jawa) - Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, menargetkan dapat meraih sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada 2015."Kita berkomitmen bahwa 57 KPH harus mendapat sertifikat PHL pada 2015," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PHL KPH Madiun, Dedi Siswandi di Madiun, Rabu.

Adapun upaya meraih sertifikat PHL di antaranya melalui pendampingan TFT (Trofical Forest Trust) sejak 2002 dengan KPH Kendal, Kebonharjo, Cepu, Randublatung dan Ciamis.

Selain itu, pendampingan oleh WWF (World Wildlife Fund for Nature) sejak 2006 dengan wilayah KPH Madiun, Banyuwangi Utara, Bojonegoro, Jatirogo dan Saradan, ujarnya.

"Ruang lingkup proses sertifikasi PHL adalah KPH sebagai unit manajemen yang dipersiapkan untuk memperoleh sertifikat atau Ekolabel, unit, dan direksi yang memiliki peran dan tanggungjawab sesuai kewenangannya," kata Dedi.

Sementara itu, lingkup kegiatannya meliputi seluruh kegiatan pengelolaan hutan, meliputi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial.

Dedi menjelaskan bahwa saat ini Perum Perhutani KPH Madiun telah melakukan proses sertifikasi Ekolabel dengan pemenuhan standar sepuluh prinsip dan FSC (Forest Stewardship Council).

Sepuluh prinsip tersebut adalah ketaatan pada hukum dan prinsip-prinsip FSC, hak tenure dan hak guna serta tanggung jawab, hak masyarakat adat, hubungan masyarakat, dan hak-hak pekerja serta manfaat dari hutan.

Selain itu, dampak pada lingkungan hidup, rencana pengelolaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi, dan hutan tanaman.

"Implementasi sertifikat Ekolabel ini berfungsi sebagai salah satu instrumen pembenahan kinerja guna meningkatkan kinerja Perum Perhutani KPH Madiun yang lebih baik dalam melaksanakan proses pengelolaan hutan dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan produksi," kata Dedi.

KPH Madiun mempunyai luas wilayah hutan 31.221,62 hektare yang terbagi menjadi empat bagian hutan, dimana bagian hutan merupakan suatu areal hutan yang ditetapkan sebagai kesatuan kelestarian pengelolaan hutan.

Bagian hutan tersebut adalah bagian hutan Caruban luasnya 11.955,52 hektare, Pagotan luasnya 4.076 hektare, Ponorogo Barat luasnya 6.260,30 hektare dan Ponorogo Timur luasnya 5.193,70 hektare yang merupakan KP Jati, luas 3.736,1 hektare KP kayu putih.

Perhutani Memperluas Hutan Pinus

2010-03-03T07:15:00.001+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Rabu, 03 Maret 2010

BANDUNG, KOMPAS - Perum Perhutani berencana memperluas hutan pinus di wilayah Jawa Barat pada 2010 hingga 100.000 hektar dari sebelumnya 60.000 hektar. Perluasan ini guna mendukung peningkatan produksi minyak gondorukem yang ditargetkan meningkat 60 persen, melalui pembangunan pabrik baru di Sukabumi.

Kepala Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten Bambang Setiabudi, Senin (1/3) di Bandung, mengatakan, produksi gondorukem pada 2009 sekitar 10.000 ton per tahun. "Pembangunan pabrik gondorukem yang rencananya berlokasi di Sukabumi meningkatkan kapasitas produksi hingga 16.000 ton per tahun," katanya.

Fasilitas pabrik gondorukem di Sukabumi akan ditingkatkan untuk menghasilkan produk turunan gondorukem, seperti bahan cat, campuran bahan kosmetik, dan tinta pena. Saat ini permintaan pasar gondorukem yang berbahan baku getah pinus di dunia sangat besar, seperti ke Eropa, Amerika Serikat, India, dan China.

Pada 2009, dari total produksi getah pinus, sekitar 70 persen diolah menjadi minyak gondorukem, dan 15 persen menjadi terpentin. Permintaan minyak gondorukem dunia tinggi, yakni mencapai 900.000 ton. Namun, karena keterbatasan lahan pinus, Perhutani Jabar-Banten baru mampu memenuhi sekitar 5 persen di antaranya.

Wilayah Jabar, ujar Bambang, berpotensi menjadi salah satu produsen getah pinus karena iklim yang cocok dengan tanaman tersebut. "China juga menjadi salah satu produsen gondorukem, tetapi di sana produksi bisa terhenti apabila musim salju. Dari sisi kualitas, minyak gondorukem Indonesia juga lebih bagus," katanya.

Harga minyak gondorukem di pasar dunia fluktuatif. Pada 2008 harganya hanya 900 dollar AS per ton, tetapi pada 2009 melonjak hingga 1.500 dollar AS per ton. Ini yang membuat Perhutani menilai pengembangan produksi minyak gondorukem cukup prospektif.

Desain ulang hutan

Kepala Humas Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten Ronald Suitela menambahkan, pihaknya akan menanam pinus pada lahan kosong dalam program reboisasi, dan mendesain ulang hutan yang kurang produktif. Penghasilan dari getah pohon bisa menjadi solusi jangka panjang pelestarian hutan, sekaligus meningkatkan proyeksi peningkatan pendapatan Perhutani. Hingga kini produksi getah pinus terbesar di Sukabumi, Kuningan, Garut, dan Sumedang.

Keberadaan pohon pinus dengan sejumlah produk turunannya berbeda dengan hutan jati yang selama ini menjadi andalan Perhutani. Pendapatan kayu jati, murni hanya dari kayu. Adapun dari pinus, keuntungan bisa diraih hanya dengan mengambil getahnya, sementara kayunya dipertahankan. Komoditas lain yang potensial diambil getahnya adalah pohon damar untuk produksi minyak kopal (bahan dasar cairan pelapis kertas atau campuran parfum). (GRE)

Jatro Waterland Jerman Investasi Jantropha Senilai Rp 10 Miliar

2010-03-02T07:13:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Selasa, 02 Maret 2010

SEMARANG- PT Jatro Waterland Jerman menginvestasikan dana senilai Rp 10 miliar untuk penanaman jarak pagar (jantropha curcas) bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Semarang.

Pada tahap pertama, jarak pagar untuk menghasilkan minyak jarak ini ditanam di lahan seluas 2.000 hektare. Dari satu hektare lahan, rata-rata dihasilkan 7 ton buah kering atau 1,5 ton minyak jarak dengan harga berkisar Rp 700-Rp 1.000/kg tergantung kualitas.

Menurut Direktur Keuangan PT Waterland International David Bingei, lahan yang dikembangkan nantinya akan bertambah hingga 10 ribu hektare. Investor juga tidak hanya mengirimkan tanaman jantropha saja, tetapi juga logistik, mesin termasuk mesin press berteknologi Eropa.

Tumpangsari Petani jantropha juga akan mendapat bantuan benih untuk tumpangsari disesuaikan dengan kondisi wilayahnya seperti jagung, padi gogo atau tanaman lain yang bernilai tinggi. Jadi sembari menunggu jantropha berbuah, hasil dari tumpangsari bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan petani.

’’Satu tahun akan berbuah walau belum banyak, nanti setelah 3 tahun hasilnya bisa dinikmati dan untuk menjualnya mereka tidak akan mengalami kesulitan,’’ jelas David usai MoU kerja sama dengan PT Jatro Waterland di Perum Perhutani KPH Semarang Jalan Dr Cipto Semarang, Senin (1/3).

Hadir dalam penandatanganan ini, Admnistratur Perum Perhutani KPH Semarang Ir Giri Irwanto, CEO PT Jatro Waterland Cristopt Weber dan Martin Klaus dari PT Jatro AG Jerman.

David mengungkapkan, kotrak kerja sama ini juga diminati sejumlah investor dari Inggris, Taiwan, dan JAT Oil Waterland Australia yang pertengahan tahun ini akan berekspansi di Jateng.

Grup raksasa Jatro yang mengolah sumber energi terbaharukan menjadi energi biodiesel ini, menargetkan mengelola 18 ribu hektare lahan baru untuk jantropha di Jateng. (J14-59)

Perhutani jual 200.000 m3 kayu jati

2010-02-24T07:12:00.000+07:00

Ditulis Oleh Erwin Tambunan
Rabu, 24 Februari 2010

JAKARTA (Bisnis.com): Perum Perhutani menjual kayu jati bulat kualitas medium sebanyak 200.000 meterkubik (m3) atau 30% dari produksi sebesar 800.000 m3 yang diperdagangkan melalui sistem online melalui i-Pasar pada 2010. “Rata-rata kayu yang terjual melalui sistem online i-Pasar itu sebanyak 200.000 m3. Nilainya dikalikan saja Rp6,5 juta per m3 kali 200.000 m3,”ujar Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin, hari ini.

Penjualan kayu melalui sistem online itu, lanjutnya, dilakukan sejak 18 Februari 2010 hingga satu pekan terakhir. “Volume kayu yang terjual dalam satu pekan itu cukup besar jumlahnya. Hanya dalam waktu dua hari dilakukan penawaran melalui i-Pasar, pembelinya sudah banyak yang melakukan pemesanan kepada Perhutani,”ungkapnya.

Menurutnya, adanya penjualan kayu jati melalui i-Pasar diharapkan perdagangan kayu milik perusahaan BUMN yang berada di bawah naungan Kementrian Kehutanan itu akan lebih transparan dan akuntable. “Perdagangan secara online lebih terbuka, sehingga tidak perlu ada lagi kecurigaan dalam sistem perdagangannya,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, perdagangan elektronik tersebut telah menciptakan iklim pasar dan harga kayu jati yang sehat. “Bahkan Perhutani masih diuntungkan dengan beban fee yang dikeluarkan hanya sebesar 2% dari total penjualan kepada pengelola i-Pasar. Ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan penjualan secara lelang biasa.”

Meningkat 30% Transaksi kayu jati melalui i-Pasar, ungkapnya, dapat meningkatkan harga kayu sekitar 30%. “Jadi kalau hanya mengeluarkan fee sebesar 2%, berarti masih menguntungkan karena dengan i-Pasar Perhutani menikmati kenaikan harga lebih tinggi sebesar 30%.,”katanya.(msb)

Tidak boleh jati, kayu lapis pun jadi

2010-02-24T07:06:00.001+07:00

Ditulis Oleh Berliana Elisabeth S. & Lutfi Zaenudin
Rabu, 24 Februari 2010

BBJ menargetkan bisa perdagangkan tahun depan

JAKARTA: Keluhan pelaku pasar di industri berjangka komoditas belum berubah sejak pembatasan subjek produk yang bisa diperdagangkan di bursa tersebut diperbarui dengan Keppres No. 119/2001.

Meski demikian, kreativitas untuk meningkatkan denyut nadi di industri komoditas berjangka pasar tidak harus mati. Setidaknya, upaya tersebut terlihat dari rencana kerja sama PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Sedianya, BUMN kehutanan itu ingin memanggungkan salah satu produk andalannya, kayu jati bundar, di lantai BBJ. Perhutani berharap kesuksesannya menggandeng PT iPASAR Indonesia untuk melalukan perdagangan fisik online kayu jati pada pertengahan Februari bisa ditularkan di tempat lain.

Namun, Keppres No. 119/2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka hanya merestui 22 produk yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka (lihat grafik) memaksa BBJ dan Perum Perhutani mengambil 'langkah' memutar.

22 Subjek kontrak berjangka di bursa komoditas
Kopi	Ikan	Gula pasir	Timah
Minyak kelapa sawit	Bahan bakar minyak	Kacang tanah	Pulp dan kertas
Plywood	Gas alam	Kedelai	Benang
Karet	Tenaga listrik	Cengkeh	Semen
Kakao	Emas	Udang	Pupuk
Lada	Batu bara

Volume transaksi kontrak komoditas di BBJ (lot)
	2009	Jan. 2010
Olein	128	-
Kontrak indeks emas	7.767	731
Emas	3.097	173
Kontrak gulir emas	-	-
Kontrak gulir emas dalam dolar AS	2.263	224
Loco London	6.151	8.860

Sumber: Keppres No.119/2001, BBJ

"Kami sudah bertemu dengan Pak Hasan (Hasan Zein, Dirut BBJ) membicarakan transaksi kayu jati bundar, tetapi dilarang Bappebti," kata Direktur Pemasaran dan Industri Perum Perhutani Fachrodji kepada Bisnis di Jakarta.

Kayu jati bundar memang tidak tercantum dalam daftar 22 subjek produk Keppres itu, tetapi kayu lapis yang merupakan salah satu bentuk olahan kayu mendapat tiket masuk.Sebenarnya ketentuan tersebut merupakan perbaikan dari Keppres No. 12/1999 dan No. 73/2000.

Namun, sinergi BBJ dan Perum Perhutani tersebut bukannya tanpa hambatan. Jika di pasar lelang online di iPASAR, BUMN Kehutanan itu bisa langsung memperdagangkan produknya, di BBJ tidak semudah itu.

Perum Perhutani harus mengolah dulu kayu jati bundar menjadi kayu lapis yang dalam bahasa sehari-hari lebih dikenal sebagai kayu lapis atau tripleks meskipun lapisan kayu tersebut bisa lebih dari tiga lembar.

Pada saat ini, Fachrodji mengaku BUMN Kehutanan itu belum memproduksi jenis kayu olahan tersebut. Proses persiapan pembuatan kayu lapis di perusahaan tersebut yang diperkirakan memakan waktu setidaknya 1 tahun membuat salah satu pilihan investasi di BBJ itu baru bisa dilempar ke pasar sekitar 2011.

"Mungkin jenisnya tidak persis kayu lapis, tetapi sejenisnya. Kami akan usahakan [agar komoditas itu] ditransaksikan," kata Dirut BBJ Hasan Zein Mahmud. Hasan menjamin Perum Perhutani akan mendapat keuntungan lebih dalam kerja samanya dengan BBJ.

Banyak pagar

Pasar fisik komoditas yang bisa dikelola BBJ, berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti No. 77/2009, memang hanya yang terdaftar di UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu produk yang diatur dalam keputusan presiden. "Kita terlalu banyak pagar, bursa hanya boleh merambah ke produk-produk yang tertera dalam Keppres," kata Hasan.

Meski tidak bisa melelang kayu jati bundar di BBJ, dia mengklaim kesepakatan kerja sama dengan Perum Perhutani untuk mentransaksikan komoditas itu sudah berada di kantong.Jika kayu lapis jadi ditawarkan, BBJ praktis memiliki dua komoditas di pasar lelang terorganisasi yang digagasnya. Minyak sawit mentah merupakan produk perdana yang ditawarkan secara fisik pada Juni 2009.

Selain itu, BBJ juga mengoleksi enam produk lainnya yaitu kontrak olein, kontrak indeks emas (KIE), kontrak emas, kontrak gulir emas (KGE), kontrak gulir emas dalam dolar AS (KGE USD), dan Loco London.

Namun, hanya Loco London yang paling banyak diminati investor sejak instrumen investasi itu diakui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada akhir tahun lalu.

(berliana.Elisabeth@bisnis.co.id/lutfi.zaenudin@bisnis.co.id)
Oleh Berliana Elisabeth S. & Lutfi Zaenudin
Bisnis Indonesia

BBJ gaet Perhutani transaksikan plywood

2010-02-23T07:05:00.001+07:00

Ditulis Oleh Bisnis Indonesia
Selasa, 23 Februari 2010

JAKARTA (Bisnis.com): PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) berencana menjalin kerja sama dengan Perum Perhutani untuk mentransaksikan kayu plywood melalui lelang fisik di lantai bursa dan ditargetkan mulai tahun depan.

Direktur Pemasaran dan Industri Perum Perhutani Fachrodji mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan produksi plywood, setidaknya tahun depan sudah tersedia.

Saat ini pihaknya belum memproduksi plywood. Fachrodji menambahkan sebenarnya kerjasama itu untuk transaksi kayu jati.

Namun karena kayu jati tidak ada dalam keputusan presiden (keppres) yang mengatur subjek komoditas yang dapat dijadikan kontrak komoditas di bursa berjangka, maka komoditasnya diubah.

"Kita sudah bertemu dengan Pak Hasan [Hasan Zein, Dirut BBJ] membicarakan transaksi kayu jati bulat, tetapi dilarang Bappebti karena komoditasnya tidak ada dalam keppres, hanya boleh plywood,” katanya kepada Bisnis.com siang ini.

Dengan demikian pihaknya akan mengganti komoditasnya menajdi plywood, tetapi masih harus menunggu setidaknya hingga tahun depan karena saat ini Perhutani belum memproduksi plywood.

Dalam tiga keppres (yakni Keppres No.12 tahun 1999, Keppres No.73/2000 dan Keppres 119/2001) yang mengatur subjek komoditas yang dapat dijadikan kontrak berjangka di bursa berjangka terdapat 22 komoditas.

Ke-22 komoditas tersebut yakni kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batu bara, timah, pulp dan kertas, benang, semen, dan pupuk.

Dirut BBJ Hasan Zein Mahmud menyatakan kesepakatan untuk kerjasama mentransaksikan kayu jati dengan Perhutani sudah diperoleh.

Namun pihaknya belum dapat mentransakikan kayu jati di bursa meski dengan proses lelang fisik karena terganjal keppres.

“Kita terlalu banyak pagar, bursa hanya boleh merambah ke produk-produk yang tertera dalam keppres,” kata Hasan.

Dia menambahkan karena kayu jati terganjal keppres, pihaknya akan mengupayakan menggantinya dengan kayu sejenis plywood.

“Mungkin jenisnya tidak persis plywood, tapi sejenisnya. Kita akan usahakan untuk ditransaksikan,” kata dia.

Sebagai perusahaan swasta non laba, lanjut Hasan, BBJ akan lebih menguntungkan karena bisa menawarkan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan lembaga lelang lainnya.

Seperti diketahui, PT iPASAR Indonesia pada pertengahan Februari meluncurkan secara perdana transaksi lelang fisik kayu jati bundar secara online dan bekerja sama dengan Perhutani dan PT Kliring Berjangka Indonesia.

BBJ mentransaksikan minyak kelapa sawit mentah (CPO) secara fisik sejak Juni 2009, dan baru 4 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang aktif bertransaksi menjadi penjual hingga saat ini.

Selain itu BBJ juga sudah mentransaksikan enam kontrak komoditas lainnya yakni kontrak olein, kontrak indeks emas (KIE), kontrak emas, kontra gulir emas, KGE berdenominasi dolar, dan Loco London. (wiw)

Perhutani Jadi Stabilisator Harga Kayu Rakyat

2010-02-23T07:01:00.001+07:00

Ditulis Oleh Agro Indonesia
Selasa, 23 Februari 2010

Tanggap dengan fluktuasi harga kayu rakyat, Perum Perhutani turun tangan menjadi stabilisator harga kayu rakyat. Langkah tersebut diharapkan bisa membuat harga kayu rakyat tetap menarik dan menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menanam.

Dipermainkan tengkulak. Itulah yang kerap dialami masyarakat kecil produsen berbagai komoditas. Mulai dari komoditas pangan, perkebunan, hortikultura hingga perikanan.Akibat praktik tersebut, masyarakat kecil tentu dirugikan. Sebab, keuntungan optimal justru dinikmati pedagang perantara. Sementara masyarakat yang berpeluh dan bersusah payah dalam berproduksi tak mendapat imbalan yang setimpal.

Kondisi serupa juga dialami masyarakat penghasil kayu rakyat. Saat ini, harga kayu rakyat memang menjulang. Kayu sengon, misalnya. Tingginya permintaan membuat harga tembus di atas Rp800.000/m3, mendekati kayu alam kualitas wahid macam meranti. Namun, harga sebesar itu tidak tercipta di tingkat petani. Permainan para tengkulak kayu dan industri pengolahan kayu membuat harga kayu rakyat di tingkat petani terbilang rendah. Untuk bisa dihargai Rp500.000/m3 saja sudah bagus. Yang terjadi, harga malah hanya Rp300.000/m3, bahkan lebih rendah. Belum lagi jika praktik ijon diterapkan. Makin tertekanlah petani kayu rakyat.

Menghadapi kondisi tersebut, Perum Perhutani tergerak untuk turun tangan. BUMN Kehutanan terbesar itu siap menjadi stabilisator harga kayu rakyat. Direktur Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat (RUPHR) Perum Perhutani, Tedjo Rumekso menyatakan, pihaknya kini menjadi pembeli siaga kayu rakyat. “Langkah Perhutani menjadi pembeli siaga diharapkan bisa menjaga harga kayu rakyat tetap menarik, sehingga bisa mempertahankan minat menanam yang sudah tumbuh di masyarakat,” kata Tedjo.

Keputusan Perhutani menjadi lembaga stabilisator harga memang tidak melulu bisnis. Ada alasan strategis dan tanggung jawab Perhutani sebagai pengelola hutan Jawa untuk menjaga daya dukung lingkungan di pulau terpadat di Indonesia ini. Maklum, luas lahan hutan yang dikelola Perhutani hanya sekitar 19%. Padahal, tutupan vegetasi hutan yang ideal untuk daya dukung lingkungan optimal adalah 30% dari luas daratan. Di sinilah hutan rakyat memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan tutupan vegetasi hutan.

Sebagai catatan, Direktorat RUPHR yang dipimpin Tedjo adalah direktorat yang baru dibentuk pertengahan tahun lalu untuk merespon kondisi tersebut. Di awal beroperasinya, perseroan telah mengeluarkan sekitar Rp2 miliar dana dari rencana Rp4 miliar yang digunakan untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat. “Kami sudah menerapkan langkah ini pada 2009, dan selama dua bulan antusiasme masyarakat begitu tinggi,” kata Tedjo.

Dia memaparkan, dengan menjadi off-taker, Perhutani akan berperan seperti Perum Bulog dalam menyangga harga beras. Apabila harga kayu rakyat tidak wajar, maka Perhutani siap membeli kayu tersebut dengan harga yang lebih layak, sehingga rakyat punya posisi tawar yang tinggi.

Kayu yang dibeli dari masyarakat akan ditampung pada terminal kayu. Nantinya, jika kayu yang dibeli dari rakyat tadi dibeli oleh industri dengan harga yang lebih tinggi, maka kelebihannya akan dibagi dua antara Perhutani dengan rakyat.

Saat ini, rata-rata Perhutani bisa membeli kayu rakyat sekitar 20% di atas harga industri. Contohnya kayu jati dengan jenis A1, diameter 19 cm yang dijual seharga Rp1,3 juta/m3. Perhutani sanggup membelinya dengan harga Rp1,6 juta/m3.

Menurut Tedjo, Perhutani juga akan mengedukasi rakyat agar menjual kayunya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selama ini, kata dia, rakyat hanya menjual pohon. Padahal, kalau diusahakan melalui penebangan dan pemotongan yang baik, nilai dari satu pohon itu bertambah. “Tetapi itu kami lakukan bertahap dan tidak sekaligus,” katanya.

Rp253 miliar

Untuk menjalankan misinya menyangga harga kayu rakyat, tahun ini Perhutani menyediakan dana sebesar Rp253 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap sekitar 200.000 m3 kayu rakyat.

Selain untuk trading, dana itu juga akan dimanfaatkan untuk penanaman dan pengembangan hutan rakyat. Menurut Tedjo, tahun depan Perhutani menargetkan untuk mendorong tumbuhnya 5.000 hektare (ha) hutan rakyat baru. Sementara 42.000 ha lainnya yang sudah existing akan terus dikembangkan. Sampai saat ini sudah ada 52 desa yang meneken kesepakatan kerjasama, sementara 100 desa sedang proses.

“Masyarakat yang terlibat akan menjadi plasma Perhutani. Kami akan memberikan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam melakukan penanaman di lahan-lahan mereka,” katanya.

Dana yang ada di kantong Perhutani memang jauh dari mencukupi. Untuk itu, Perhutani juga akan menjembatani dan-dana yang ada di masyarakat untuk diinvestasi dalam pengembangan hutan rakyat. Perhutani, kata Tedjo, juga sedang mengajukan usulan agar dana di Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) Kementerian Kehutanan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hutan rakyat. “Banyak lahan yang potensial di Jawa. Tentu kami tidak bisa sendirian untuk mengembangkannya. Jadi, kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah untuk pengembangan hutan rakyat,” katanya.

Dengan potensi yang begitu besar, Tedjo optimis hutan rakyat bisa berkembang. Apalagi dengan kebutuhan bahan baku kayu yang besar. Saat ini saja kebutuhan kayu untuk industri di Pulau Jawa sekitar 6 juta m3/tahun, sementara pasok dari Perhutani dari dalam kawasan hutan hanya sekitar 1 juta m3/tahun. Dengan kata lain, sisa 4-5 juta m3 dipenuhi dari hutan rakyat maupun hutan di luar Jawa. AI

Membangun Hutan Rakyat 2 Juta Ha

Dua juta hektare. Itulah target luasan hutan rakyat yang dibebankan pemerintah kepada Perhutani. Pencapaian target tersebut diharapkan bisa menjamin kelestarian pemanfaatan hutan rakyat

Anggota Dewan Pengawas Perhutani, Boen M. Purnama beberapa waktu lalu menyatakan, Perhutani dipercaya mampu menjadi lokomotif pengembangan hutan rakyat di Jawa. “Pemerintah sudah memberi tugas khusus untuk Perhutani agar ikut mendorong pengembangan hutan rakyat,” kata Boen, yang juga Sekjen Kementerian Kehutanan.

Boen menyatakan, hutan rakyat kini memegang peranan penting, baik dari sisi ekonomi maupun ekologis. Dari sisi ekonomi, hutan rakyat adalah katup pengaman pasokan bahan baku kayu bagi industri kehutanan.

Sementara dari sisi ekologis, hutan rakyat menjadi mampu mendukung kawasan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah bencana alam. “Di sinilah peran strategis Perhutani diperlukan,” kata Boen.

Menurut Boen, selain mendapat tugas untuk mendukung terciptanya dua juta hektare hutan rakyat, Perhutani juga diharapkan bisa mendorong pengelolaan hutan rakyat lestari berdasarkan prinsip-prinsip sustainable forest management.

Boen menuturkan, saat ini sejatinya hutan rakyat sudah terbangun dengan cukup baik. Hanya saja, belum semuanya dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. “Misalnya hutan rakyat yang banyak terdapat di Banten, yang jika dipanen bersamaan akan membuat tutupan lahannya langsung berkurang drastis. Hal seperti itulah yang menjadi salah satu tugas Perhutani,” katanya.

Sementara itu, Deputi Menneg BUMN Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Agus Pakpahan saat penandatanganan kesepakatan kerjasama pengembangan hutan rakyat antara Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Blora beberapa waktu lalu menyatakan, hutan rakyat memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk menutupi kebutuhan masyarakat akan bahan baku hasil hutan kayu.

Di beberapa daerah, bahkan peredaran kayu rakyat jauh melampaui peredaran kayu yang berasal dari hutan negara, antara lain di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Ciamis.

Menurut Agus, hutan rakyat saat ini memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pasokan bahan baku kayu untuk industri. Pengembangan hutan rakyat juga akan berdampak positif berupa peningkatan ekonomi wilayah dan perbaikan lingkungan.

Untuk itu, katanya, Perhutani diharapkan bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk memacu pengembangan hutan rakyat di Jawa guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tutupan hutan. AI

Transformasi Total Perhutani

2010-02-23T06:58:00.000+07:00

Ditulis Oleh Agro Indonesia
Selasa, 23 Februari 2010

Perum Perhutani melakukan transformasi total untuk merombak habis citra dan menggenjot pendapatan. Lewat peningkatan fokus usaha ke nontimber, perubahan logo sampai penggunaan sistem lelang kayu secara elektronik, penguasa hutan Jawa tersebut bahkan berani mencanangkan laba tahun ini Rp200 miliar.

Di tengah terpuruknya bisnis perkayuan, BUMN Kehutanan terbesar, Perum Perhutani, membuat gebrakan. Penguasa dan pengelola lahan hutan Jawa seluas 2,4 juta hektare (ha) ini melakukan tranformasi dan reposisi total yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir. Perhutani kini tidak lagi mengandalkan pendapatan dari hasil hutan kayu yang selama ini membesarkannya, tapi mulai menggenjot produk nonkayu dan jasa serta mengelola hutan sebagai life support system.

“Transformasi bisnis yang dilakukan Perhutani adalah meningkatkan peranan industri hasil hutan dan mereposisi bisnis, selain melakukan restrukturisasi organisasi dan penerapan manajemen sumberdaya manusia berbasis kompetensi,” kata Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin.

Inilah transformasi yang terus dilakukan Upik dan jajarannya. Dengan perubahan ini, Upik bahkan berani memasang target menjadikan Perhutani sebagai perusahaan kehutanan kelas dunia. Itu sebabnya, portofolio bisnis pun tidak melulu kayu, tapi menuju eco-business di mana hutan dikelola sebagai sistem penyokong kehidupan. Buntutnya, usaha penanaman pun harus dilakukan secara kompetitif dan makin ramah lingkungan, yang ditandai peningkatan penggunaan bibit unggul dan kualitas tegakan. Bahkan, Perhutani pun melakukan pengembangan hutan rakyat lestari berbasis ekobisnis.

Yang menarik, Perhutani juga melakukan ‘revolusi’ industri hasil hutan. Untuk mengangkat nilai tambah produk, Perhutani melakukan investasi besar, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Sementara di sisi penjualan, mereka juga meningkatkan transparansi proses penjualan hasil hutan. Salah satunya dengan terjun di bursa komoditas i-pasar.

Kelembagaan dan sumberdaya manusia juga dibenahi. Struktur organisasi perusahaan kini dikembangkan berdasarkan portofolio bisnis. Sementara untuk mengoptimalkan potensi SDM, dilakukan implementasi sistem manajemen kinerja dan peningkatan kompetensi SDM.Penggunaan teknologi informasi juga dilakukan untk meningkatkan efisiensi dengan diterapkan pada sistem manajemen dan keuangan perusahaan.

Lalu, apa hasil berbenah itu? Positif, ternyata. Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan Perhutani terus menanjak. Tahun 2007 pendapatan Perhutani tercatat Rp2,34 triliun. Setahun berselang, pendapatan naik menjadi Rp2,4 triliun. Tahun lalu, pendapatan Perhutani kembali naik menjadi Rp2,44 triliun. Tahun ini, 2010, Perhutani pun berani mencanangkan target pendapatan Rp2,9 triliun!

Yang luar biasa, kontribusi pendapatan itu akan lebih banyak disokong dari nonkayu. Maklum, pendapatan dari log sudah menurun di bawah 50%, meski tahun 2008 jati masih menjadi backbone, di mana 60% pendapatan Perhutani berasal dari kayu gelondongan. Upik juga berani buka-bukaan soal laba bersih Perhutani. Sesuatu yang di masa lalu haram diungkap ke publik karena besarnya laba yang diperoleh selalu njomplang dengan besar aset yang dikelola Perhutani.

Seiiring kenaikan pendapatan, laba bersih Perhutani pun ikut menjulang. Jika tahun 2007 laba bersih tercatat Rp39,265 miliar, maka tahun 2009 kemarin laba bersih melonjak hingga Rp199,355 miliar. “Untuk tahun 2010, kami menargetkan laba bersih di atas Rp200 miliar, di mana langkah-langkah efisiensi yang kami lakukan bisa menyumbang Rp50 miliar,” ujar Upik.

Transformasi juga membawa konsekuensi renumerasi. Jadi, jangan heran kalau gaji direksi Perhutani kini ikut-ikutan naik. Soal renumerasi, Ketua Dewan Pengawas Perhutani Muslimin Nasution mengingatkan agar renumerasi jangan diambil dari pendapatan yang diperoleh saat ini. “Perhutani seharusnya bisa memanfaatkan hutan yang dikelolanya untuk kesejahteraan karyawannya. Masa orang lain boleh sejahtera dari hutan Perhutani, sementara karyawannya tidak,” kata dia.

Muslimin sendiri menilai positif terhadap hasil transformasi yang sudah dicapai meski menyatakan kalau capaian tersebut masih bisa digenjot lagi. AI

REST AREA TASIKMALAYA CONTOH WISATA HUTAN JABAR

2010-02-23T06:53:00.000+07:00

Ditulis Oleh Feri Purnama
Selasa, 23 Februari 2010

Tasikmalaya, (ANTARA) - Rest area wisata hutan di lokasi strategis di Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, merupakan percontohan bagi lokasi wisata hutan lainnya di Jawa Barat (Jabar).

"Ini menjadi model utama yang ditawarkan wisata hutan lainnya di Jawa Barat," kata Kepala Perhutani unit III Provinsi Jabar-Banten Ir Bambang Setiabdi, usai menghadiri peresmian wisata hutan Kota Tasikmalaya, Minggu.

Ia menjelaskan hutan di Jabar luasnya 764.387,59 hektare, namun baru memiliki 118 objek area wisata hutan, dari 170 objek wisata hutan yang belum dimanfaatkan Perhutani Jabar.

Menurut dia, di Kota Tasikmalaya merupakan awal dimulainya model baru dalam mengemas wisata area hutan yang menarik, yang berbasis mendidik dalam menjaga lingkungan.

Selain itu, area wisata hutan di daerah ini memiliki fasilitas rute jalan untuk olah raga 'off road' bagi pecinta mobil jeep dan motor cross dalam mengembangkan bakat kegiatan "adventure".

"Ini yang ditawarkan, bagaimana mengemasnya dan menjadi model edukatif," katanya.

Ia menjelaskan Perhutani memiliki kewajiban dalam mengelola hutan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

Pihak Perhutani, kata dia, akan berupaya optimal dalam mengembangkan wisata alam area hutan dengan menawarkan konsep yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

"Bertanggung jawab terhadap objek wisata alam, dan budaya lokal ini harus dikembangkan. Alamnya yang kita jual, bukan dengan cara membabat hutannya," katanya.

Untuk itu, kata Bambang, Perhutani akan berupaya melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hutan menjadi objek wisata yang berbasis lingkungan dan edukasi.

"Nanti ada hitung-hitungannya, tergantung masukan, ada kesepakatan serta 'sharing' dengan pemerintah daerah, yang didukung dengan berbagi kewajiban pemda untuk menyediakan infrastruktur. Kami yang menatanya," katanya.

Feri Purnama

PHBM Solusi untuk Sengketa Tanah Rawa Apu

2010-02-23T06:52:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kholid Yogi
Selasa, 23 Februari 2010

Majenang, CyberNews. Perhutani menyatakan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) bisa menjadi solusi sengketa tanah antara Perhutani dengan petani penggarap Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan, Cilacap. Dengan adanya PHBM, manfaat lahan yang telah digarap petani tidak akan terkurangi.

Di sisi lain, tanah yang digarap itu tetap berada dalam peta kawasan hutan Perhutani. Hal itu diperkuat dengan telah ditetapkannya lahan di desa tersebut sebagai kawasan Perhutani melalui Keputusan Menteri Kehutanan. Adapun luas lahan sengeketa sekitar 800 hektare.

"Masalah itu sebenarnya sudah terjawab dengan Keputusan Menhut yang menetapkannya sebagai kawasan hutan dengan tujuan istimewa (KDTI)," kata Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Banyumas Barat, Agus Ruhyana usai menghadiri rakor Forum Komunikasi PHBM Kecamatan Cimanggu, di pendapa Kecamatan Cimanggu, Senin (22/2).

Melalui PHBM, pemanfaatan tanah tersebut tidak akan terpengaruh. Petani masih bisa bercocok tanam di kawasan itu. Di sisi lain, konservasi hutan akan tetap terpelihara. Caranya dengan menanam tanaman kayu putih pada setiap "galengan" (pematang). "Cara itu bisa meningkatkan sisi ekonomis dan tetap memelihara fungsi ekologis hutan," katanya.

Menanggapi tuntutan petani agar kawasan hutan itu menjadi hak milik mereka, dia justru mempertanyakan apakah tuntutan itu murni berasal dari masyarakat ataukah karena dorongan kepentingan kelompok tertentu. Pasalnya, dia melihat kepentingan kelompok tertentu yang ingin melakukan perubahan status tanah Perhutani tersebut.

( Kholid Yogi / CN14 )

Perhutani Buka Wisata di Urug Kawalu

2010-02-22T06:52:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Senin, 22 Februari 2010

TASIKMALAYA, (PRLM).- Jika selama ini hutan hanya dianggap tanah kosong dengan pengelolan seadanya, maka kini kota Tasikmalaya memilki rest area hutan yang dijadikan tempat wisata. Untuk itu, keberadaan hutan kota diharapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebuah wahana baru wisata hutan yang terletak di Kelurahan Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya secara resmi dibuka pada Minggu (21/02).
Bentuk pengelolaan hutan itu merupakan kerjasama antara pihak Perhutani unit III Jawa Barat bersama Disbudpar Kota Tasikmalaya. Dengan luas lahan sekitar 100 hektar, rest area itu memiliki berbagai sarana seperti wahana out bond, lintasan motor adventure trail, bahkan lintasan mobil adventure. Di samping menambah objek wisata yang dimiliki Kota Tasik, rest area juga disiapkan sebagai tempat singgah para pengendara yang hendak menuju Tasikmalaya bagian selatan.

Menurut Kepala Perhutani Unit III Jawa Barat, Ir. Bambang Setiabudi,sudah menjadi kewajiban bagi pihaknya untuk mengelola hutan dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Di antaranya dengan mengembangkan wisata alam seperti pengadaan rest area tersebut. Potensi itu diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah maupun Perhutani. "Hasil pengelolaannya sekitar 30 persen untuk pemda, 70 persen untuk kita," ujarnya. (A-14/A-26).***

Jabar Miliki 118 Wisata Alam

2010-02-22T06:50:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Senin, 22 Februari 2010

TASIKMALAYA, (PRLM).- Jawa Barat saat ini memiliki 118 objek wisata alam, 70 buah objek telah bisa dimangfaatkan pengelolaannya, di antaranya hutan mahoni yang kini dijadikan lokasi rest area Urug Kawalu. Hal itu dikatakan Kepala Perhutani Unit III Jawa Barat, Ir. Bambang Setiabudi saat pembukaan wahana baru wisata hutan di Kelurahan Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya secara resmi dibuka pada Minggu (21/02).

Bambang menjelaskan untuk objek wisata Urug Kalau, Perhutani hanya menyediakan kebutuhan lahan saja, sementara pengembangannya dilakukan oleh Pemkot Tasik. Kucuran anggaran pembangunan yang diajukan pemkot sedikitnya Rp 7,3 miliar yang digulirkan untuk 5 tahun ke depan.

Tahapan pertama pihaknya menggelontorkan Rp 550 juta, untuk pembukaan reast area. "Nantinya akan dibangun area parkir, gazebo, kios-kios dan dan Pusdiklat Al-amin. Sistemnya bagi hasil antar kita dengan pemkot," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasik, Drs Otong Koswara, yang kebetulan hadir dan ikut dalam team motor adventure trail menjelaskan, hutan alam yang dikembangkan sebagai objek wisata tentu membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena pihaknya harus merancang pengembangan rest area Urug tersebut dengan matang. "Jelas mesti matang, terkadang objek wisata sering dipakai tempat maksiat. Dan kita mesti awasi itu," ujarnya.

Kehadiran rest area urug, menurut Otong, akan lebih membawa dampak pendidikan positif bagi masyarakat, jika pengelolaannya tertib. Namun dirinya menyayangkan bila memasuki objek wisata itu, masyarakat dikenakan tarif masuk yang mahal. "Dikarcis boleh saja, asal jangan terlalu mahal. Imbasnya nanti tidak akan dilirik dan sepi," katanya. (A-14/A-26).***

Perum Perhutani Memasuki Sistem Pemasaran Online

2010-02-22T06:47:00.002+07:00

Ditulis Oleh Angga
Senin, 22 Februari 2010

“Merupakan kebanggaan bagi kementerian BUMN karena Perum Perhutani yang sudah diberi mandat oleh negara sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa dengan luas areal terbesar di dunia pada hari ini telah mencatat sejarah untuk memasuki pemasaran berbasis online”.

Demikian sambutan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar saat meresmikan lelang kayu jati Perhutani dan menandakan Perum Perhutani memasuki sistem pemasaran secara online (Kamis, 18/2). Acara ini dihadiri oleh Menteri BUMN dan Direktur Utama Perum Perhutani, serta turut hadir pula 3 mantan menteri yaitu mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution (Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani), mantan Menteri Pariwisata Marzuki Usman, dan mantan Menteri Koperasi Adi Sasono sebagai Komisaris Utama iPasar.

Menurut Meneg BUMN Indonesia harus lebih meningkatkan daya saing produknya untuk menghadapi pasar bebas ACFTA melalui upaya peningkatan efisiensi dan kualitas produk. Salah satu caranya adalah dengan perubahan sistem pemasaran kearah pemasaran berbasis online berdasarkan prinsip Good Corporate.

“Saya sampaikan penghargaan kepada Direksi Perum Perhutani yang telah berinisiatif memasuki pemasaran online yang bersifat lebih transparan, lebih akuntabel, dan tidak menimbulkan kecurigaan adanya permainan tidak sehat oleh para pialang kayu sehingga perusahaan akan memperoleh harga pasar yang wajar dengan biaya pemasaran yang lebih efisien” lanjutnya.

Industri kehutanan sejak orde baru menjadi tulang punggung perekonomian nasional bahkan pernah menduduki ekspor terbesar non migas kedua dan menjadi penyumbang devisa negara yang signifikan. Dengan demikian dibutuhkan upaya yang lebih serius untuk membangkitkan industri berbasis pelestarian lingkungan. Dengan sistem e-market ini diharapkan dapat mendukung Perhutani mengangkat hasil hutan rakyat dan hutan jati ke dunia internasional dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Dalam peresmian ini Perhutani memang baru akan memasarkan kayu jati secara online. Namun Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin berjanji akan melanjutkan dengan produk unggulan lainnya seperti minyak kayu putih, madu, kopi arabika dan kopi luwak yang diharapkan mampu bersaing dengan Starbuck. Upik Rosalina berharap dengan terobosan ini Perhutani dapat setara dengan perusahaan kehutanan lainnya baik regional maupun internasional sehingga dapat bersaing melalui e-market. Hal ini juga merupakan transformasi yang dilakukan Perum Perhutani agar dapat mengelola hutan secara modern, efektif dan juga efisien.

Setiap komoditi yang dipasarkan sebelumnya melalui proses research untuk mengetahui tingkat resiko, tingkat kerumitan tata niaganya dan juga tingkat gejolak harga pasar. Diharapkan dengan iPasar ini Perhutani dapat langsung menjembatani antara petani atau masyarakat pengelola hutan dengan pembeli secara langsung yang sebelumnya proses distribusi ini dikuasai para tengkulak dan mafia perdagangan. Jadi dengan sistem ini masyarakat petani dan masyarakat hutan pun dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan menaikan tingkat kesejahteraannya.

Oleh: Angga (Mahasiswa UNJ)

Sambutan Direktur Utama

2010-02-16T06:44:00.001+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani
Selasa, 16 Februari 2010

Sambutan Direktur Utama Perum Perhutani saat pelantikan pejabat pada tanggal 11 Februari 2010 di Jakarta.

Assalamualiakum Wr Wb

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua
Yang terhormat Rekan-rekan Direksi
Yang saya banggakan Kanit I, II, dan III
Yang saya banggakan Bapak Direktur PT. PALAWI
Yang saya banggakan Bapak Direktur PT. PAK
Seluruh pejabat yang pada hari ini dilantik mulai dari Deputi Direktur Banstra, Kepala Satuan Pengawas Intern, Para Asdir, Para Kepala Biro.
Seluruh pejabat yang hadir menyaksikan acara pelantikan pada sore hari ini yang saya banggakan.

Pertama-tama kita wajib mengucap syukur Alhamdulillah, proses ini terjadi lagi di tahun 2010. Memang seharusnya acara ini dilakukan pada awal tahun 2010, tetapi nampaknya mekanisme, proses dan prosedur kita masih belum sempurna sehingga baru bisa kita laksanakan sekarang dan akan terus kita perbaiki agar selanjutnya pelantikan dapat kita percepat seperti yang tadi kita dengar dan saksikan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pertama saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Selamat dalam artian mudah-mudahan betul selamat karena nanti setiap individu akan ada KPI. Artinya selamat dalam mendapatkan tantangan baru dan juga selamat sebagai sebuah doa agar nanti kita sama-sama mencapai tujuan yang sudah kita sepakati. Ibu dan Bapak sekalian memang kita sudah berupaya agar proses ini semaksimal mungkin. Tadi Bapak Pejabat yang dilantik sudah menyampaikan pernyataan dari pejabat bahwa kita akan selalu melaksanakan secara GCG. Kemudian kita mengupayakan seminimal mungkin kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk kemajuan perusahaan.

Tadi saya menyampaikan bahwa proses ini belum sepenuhnya GCG karena sistemnya masih dibangun. Sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam proses transisi ini kita ingin nanti Leading Deputi Direktur Banstra yang sudah dilengkapi dengan Asdir Banstra mempercepat terbentuknya sistem diperusahaan ini mulai dari SMPHT, ICBHRM, SMK dan seterusnya. Apalagi kita sudah jelas melihat kategori pejabat yang telah ditentukan, kami sangat berharap dalam waktu setengah tahun pun akan terbentuk system itu sehingga pada akhir tahun sudah bisa menetapkan KPI atau ukuran yang telah terukur oleh perusahaan ini. Saya kira Banstra sesuai SK struktur organisasi perusahaan sangat strategis. Kita akan tumpuk disitu semua masalah rencana jangka panjang perusahaan, masalah transformasi bisnis, sampai kepada Human Resourch Development. Selanjutnya konsep dan program tinggal dilaksanakan oleh Direktorat yang terkait. Demikian juga untuk bisnis dan pengembangan usaha sehingga ini memang harus kuat dan mempunyai arahan yang konsisten dengan apa yang terjadi di luar.

Bapak Ibu sekalian, mengapa terjadi rolling? Kita melihat bahwa ada beberapa posisi yang mungkin belum sampai 5 tahun tetapi nampaknya sudah tidak menjadi tantangan bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga kita lakukan rolling agar terjadi tantangan dan inovasi baru. Barangkali waktu yang lalu kita masih belum menempatkan orang yang pas antara karakter SDM dan tempat maka sekarang kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan.

Menurut laporan LPP potensi yang dimiliki SDM Perum Perhutani sangat luar biasa yaitu 48% level 4-5 yang masih sangat jarang bagi sebuah perusahaan. Jadi kita boleh bangga karena kita memilki potensi dan modal. Namun, beberapa kategori sangat lemah ada didaftar 2 ½ yaitu kompetensi managerial, team leadership, adaptibilitas, teamwork dan kooperatif. Sedangkan self control nilainya 2,3. Itulah secara umum potret dari SDM kita. Dan saya betul-betul menaruh kepercayaan kepada Banstra untuk membuat program dimana Human Resourch Development dilakukan mulai dari level bawah sampai atas. Oleh sebab itu disarankan:

Harus melakukan linement program pengembangan dan visi sebagai petunjuk ke depan.
Revitalisasi Pusdiklat. Pusdiklat sebagai assesment center dan training center harus dirombak dan selanjutnya Puslitbang sebagai ujung tombak dari inovasi.
ICBHRMS harus sudah mulai diimplementasikan dan tugas segera diselesaikan dengan target paling lama pertengahan tahun.

Inilah yang sangat penting dalam kita membangun karena kedepannya akan semakin sulit seperti kesiapan Perhutani tentang China AFTA dan juga masalah sosial. Tetapi kita tidak boleh berkeluh kesah karena kita berasumsi bahwa potensi SDM kita luar biasa hanya tinggal merekatkannya saja. Sehingga saya kira tugas kita kedepan banyak sekali jadi mohon mulai sekarang hentikan silang pendapat yang menyebabkan kita lupa akan tujuan sebenarnya. Jadi kita harus fokus pada pencapaian target pekerjaan dan kehidupan sosial yang baik karena tujuan kita sebenarnya memberikan manfaat sebesar mungkin untuk masyarakat.

Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan informasi bahwa untuk PHP 2010 prinsipnya bagus dengan kenaikan 15 ½ % dari Desember 2009 tetapi sampai detik ini luar biasa sulitnya untuk secara signifikan menaikkan PHP. Paling hanya bisa naik Rp.200-400 ribu saja kecuali ada pendapatan yang quantum live dan ada cost effective yang signifikan. Saya sudah diskusi dengan Direktur Keuangan dan Asdir Keuangan dan kita sudah bedah semua costingnya. Ada sesuatu yang aneh yaitu pada 2007 laba bersih 39 M dan pendapatan 21 Triliun yang artinya 2,06 habis untuk “operasional” yang belum bisa dijelaskan. Tahun 2008 laba bersih 164 M dari pendapatan 2,4 triliun artinya 2,2 triliun cost nya. Pada 2009 159 M laba bersihnya pendapatan 2,4 triliun artinya ada 2,2 triliaun untuk costnya. Kalau ada efek dari biaya operasional itu ke masyarakat bagus, namun jika tidak maka terjadi inevisiensi. Banstra sudah mengestimasi bahwa 2014 kita baru mencapai pendapatan 9 triliun, 2012 sebanyak 5,5 triliun dan 2011 sebanyak 4 triliun. Kalau saja sekarang misalnya gaji pelaksana paling rendah 1,5 sampai 3 juta berarti pendapatan harus minimal 5 juta yang baru bisa dicapai tahun 2012. Pertanyaannya adalah bisakah itu dipercepat? Dengan dibantu Banstra mengubah mindset kita dan reposisi bisnis dan dibantu Asdir lainnya maka kita akan mampu mempercepat ini ditahun 2011.

Inilah tantangan kedepan yang perlu kita raih, targetnya adalah semuanya saling berkaitan. Di dalam transformasi perusahaan ada 3 kelompok yaitu :1. Perencanaan sebagai visioner 2. Operasional menentukan target oriented 3. Supporting menjadi fasilitator. Kalau diantara ketiganya mampu berjalan dengan baik maka kita segera meraih tujuan akhir. Untuk 2010 kita akan melakukan pelantikan sebanyak 2x saja dan pelantikan berikutnya pada Maret jadi tidak banyak perubahan hanya KPI sebagai pengikat. Bagi posisi yang merupakan promosi maka harus dilakukan assestment dan harus dilakukan secara objektif untuk kemajuan perusahaan. Kepada Bapak Ibu yang masih memiliki peluang untuk berkompetisi silahkan berjuang. Kepada pejabat yang baru dilantik saya menitipkan perusahaan ini dan ingat dan camkan “Kita ini bisnisman, kita bukan birokrat”. Sekali lagi saya ucapkan selamat.

Tugasnya tidak berat namun penuh dengan tantangan karena banyak hal baru yang perlu kita lakukan untuk keluarga dan bangsa.

Selamat bekerja, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wassalam.

Daftar Pejabat Yang Dilantik Pada 12 Februari 2010

2010-02-16T06:42:00.000+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani

Selasa, 16 Februari 2010

Daftar Pejabat Yang Dilantik Pada 12 Februari 2010

NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
Ir. HARYOTO, MM	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Deputi Direktur BANSTRA
IR. TEGUH HADI SISWANTO	Asisten Direktur Kayu, Getah dan Minyak	Kepala Satuan Pengawasan Intern
IR. LUKMAN IMAM SYAFI'I, MM	Asisten Direktur Perencanaan	Asisten Direktur Industri dan Pemasaran Hasil Industri Kayu dan Non Kayu
IR. SRI RAHAYU SLAMET WIBOWO	Kepala Biro SDM dan Umum di Unit I Jawa Tengah	Asisten Direktur Produksi dan Pemasaran Kayu dan Non Kayu
IR. AGUS SETYA PRASTAWA, MBA	Kepala Biro Perencanaan SDH dan Penyehatan Perusahaan di Unit III Jawa Barat dan Banten	Asisten Direktur Perencanaan
IR. HERU LUTHFI NAZIANTO	Kepala Biro Industri dan Pemasaran di Unit II Jawa Timur	Asisten Direktur SDM & Umum
IR. SUWARNO	Kepala Biro Kelola SDH di Unit I Jawa Tengah	Asisten Direktur RUPHR
DR.IR.IMAN SANDJOJO, MBA	Asisten Direktur SDM dan Umum	Asisten Direktur BANSTRA
Drs. GATOT HARYONO, MM	Kepala Biro Keuangan di Unit II Jawa Timur	Asisten Direktur diperbantukan di PT. PAK
IR. BAMBANG WURYANTO	Kepala Biro Hukum dan Keamanan SDH di Unit I Jawa Tengah	Kepala Biro Kelola SDH di Unit I Jawa Tengah
IR. SOERIPTO	Kepala Biro Hukum dan Keamanan SDH di Unit II Jawa Timur	Kepala Biro Perlindungan SDH di Unit I Jawa Tengah
Drs. WAHYU AGUS SETIONO, MM	Kepala Biro Keuangan dan Umum RUPHR	Kepala Biro SDM dan Umum di Unit I Jawa Tengah
IR. BAMBANG PRAYOGO WAHJUDI	Kepala Biro Perencanaan SDH dan Penyehatan Perusahaan di Unit II Jawa Timur	Sekretaris Unit dan Legal Head di Unit I Jawa Tengah
IR. DWIONO RAHARDJO R	Kepala Biro Kelola SDH di Unit II Jawa Timur	Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha di Unit II Jawa Timur
IR. YULIANTO, Msi.	Kepala Biro Agroforestri di Kantor Pusat	Kepala Biro Produksi di Unit II Jawa Timur
IR. DADANG PRATIKTO	Kepala Biro Pengendalian Kelola SDHL di Kantor Pusat	Kepala Biro Kelola SDH di Unit II Jawa Timur
IR. ANDRIE SUYATMAN	Kepala Biro Hukum dan Keamanan SDH di Unit III Jawa Barat dan Banten	Kepala Biro Perlindungan SDH di Unit II Jawa Timur
IR. SUDIHARJO, MBA	Kepala Biro Kelola Sosial dan Pengembangan Koperasi di Kantor Pusat	Kepala Biro RUPHR di Unit II Jawa Timur
HARYONO, SE	Kepala Biro Investasi, Manajemen Resiko dan Pengembangan Anak Perusahaan di Kantor Pusat	Kepala Biro Keuangan di Unit II Jawa Timur
IR. MOCHAMAD GUNUNG HIDAYAT	Kepala Biro Optimalisasi Aset dan Pengembangan Usaha di Kantor Pusat	Sekretaris Unit dan Legal Head di Unit II Jawa Timur
IR. ARIF SETYADJATI	Kepala Biro Kelola SDH di Unit III Jawa Barat dan Banten	Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha di Unit III Jawa Barat dan Banten
IR. AGUS PURWANTO, MM	Kepala Biro RUPHR Regional III	Kepala Biro Kelola SDH di Unit III Jawa Barat dan Banten
IR. NGAKAN PUTU ADNYANA	Kepala Biro RUPHR Regional II	Kepala Biro Perlindungan SDH di Unit III Jawa Barat dan Banten
IR. JOHN NOVARLY, M.For.Sci.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Kantor Pusat	Sekretaris Unit dan Legal Head di Unit III Jawa Barat & Banten
IR. HERU HARTANTO, MM.	Kepala Biro Produksi di Unit II Jawa Timur	Widyaiswara setingkat Kepala Biro di Pusdiklat SDM Madiun

Gandeng Wartawan, Perhutani Tuban Tanam Ribuan Pohon

2010-02-16T06:38:00.003+07:00

Ditulis Oleh Khoirul Huda
Selasa, 16 Februari 2010

Tuban (beritakota.net) – Dalam kurun dua bulan terakhir, bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tuban diantaranya banjir bandang di Kecamatan Palang, Semanding, Kecamatan Kota, Parengan, dan yang terakhir di kecamatan Plumpang, yang sebagaian besar diakibatkan oleh rusaknya alam dan ekosistem akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertangungjawab, baik pada wilayah hutan ataupun pada bidang tambang.

Begitu juga dengan perkembangan pembangunan industri dikabupaten Tuban, selian menjadikan bertambahnya jumlah penduduk yang secara otomatis kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum juga semakin meningkat, oleh karenanya, ketersediaan akan kawan hijau dan guna menunjang kelestarian lingkungan juga semakin dibutuhkan.

Kondisi alam yang semakin rawan dan beberapa peristiwa yang menghantui masyarakat tuban tersebut, memantik sejumlah lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, diantaranya Dinas Pertanian Dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Perhutani KPH Tuban, Pramuka Kwarcab Tuban, Palang Merah Indonesia (PMI) Cab.Tuban, Universitas Ronggolawe Tuban, Gerakan Pemuda Peduli Ligkungan (GPPL) dan Ronggolawe Perss Solidarity (RPS), beberapa saat yang lalu (6/2.Red) melakukan penghijauan dan penyelamatan sumber mata air di Desa Kembangbilo Kecamatan/Kab.Tuban.

Seperti yang disamapaikan oleh M.Safuan, salah satu panitia penyelengara dari GPPL dan juga tokoh pemuda desa setempat, bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak hanya serimonial semata. Dengan diikutsertakanya sejumlah pelajar dan Mahasiwa, agar nantinya mereka bisa meneruskan dan bahkan memberikan contoh pada masyarakat yang lain untuk melakukan penghijauan yang sama.

“Kami berharap, kegiatan ini tidak hanya serimonial, tapi dengan kita mengundang dan mengandeng sejumlah lembaga lain agar mereka juga ikut melakukna hal yang sama seperti yang kita lakukan saat ini” Kata Safuan.

Sementara Kaur Humas Perhutani KPH Tuban, Subekti mengungkapkan, terdapat 5000 bibit pohon gemilina, 100 bibit pohon nangka, dan 2000 pohon dan tanaman rimba yang telah ditanam dilokasi yang tidak jauh dari kota Tuban. Pihak perhutani juga berharap selian agar ekosistem terjaga, dilibatkanya para pelajar agar nantinya mereka menjadi kader penyelamat lingkungan.

“Selain kita membina, memelihara keseimbangan lingkungan dengan selalu melakukan penghijauan, juga memberikan contoh pada masyarakt akan manfaat dari kelestarian hutan, oleh karena itu kegiatan ini kami harapkan bisa dikembangkan oleh adik-adik pelajar dan mahasisawa yang ikut saat ini,” kata Sebekti.

Hadir dalam kegiatan penanaman, diantaranya Ir. Anang Sudarmoko,(ADM Perhutani KPH Tuban), Ketua Kuarcab Pramuka Tuban, Drs.Djatur, Drs.H.Didit S (Camat Tuban) dan sejumlah perwakilan dari PMI Cab. Tuban, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, juga seluruh Jurnalis di kabupaten Tuban yang tergabung dalam Ronggolawe Perss Solidarity (RPS). (kh)

Keterangan foto : Ir. Anang Sudarmoko,(ADM Perhutani KPH Tuban) dan Drs.H.Didit S (Camat Tuban) saat menerima bibit pohon dari anggota Sakawanabhakti secara simbolis, yang selanjut dilanjutkan dengan penanaman 7.100.000 pohon di Desa Kembangbilo Kecamatan/Kab.Tuban. (beritakota.net/khoirul huda)

Pengelolaan Hutan

2010-02-16T06:35:00.000+07:00

Ditulis Oleh Agung Nugroho
Selasa, 16 Februari 2010

Tumpang Sari atau Tumpang Tindih?

Berhubungan dengan masyarakat luas, terutama dalam pengelolaan lahan hutan, memang banyak makan hati. Meski berbagai bentuk kompensasi dan keringanan telah diberikan, tetapi pelaksanaan mengejar target yang hendak dicapai ternyata tidak mudah di lapangan.

Alih-alih memberi kesempatan warga untuk menggarap lahan melalui tumpang sari, yang terjadi kemudian si pemilik lahan justru terdesak. Kesulitan mengolah lahan miliknya sendiri.

Itulah yang dialami Perhutani Indramayu. Tumpang sari yang sejak awal digagas sebagai kepedulian badan usaha milik negara (BUMN) itu terhadap lingkungan sosial sekitar hutan, pada praktiknya malah menjadi kontraproduktif bagi Perhutani.

Bagaimana tidak, masyarakat penggarap hutan lebih menggunakan logika sendiri. Mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan dan tanaman budi daya lain tanpa memedulikan tanaman pokok milik Perhutani.

Akibatnya, Perhutani kesulitan mengembangkan tanaman budi dayanya. Hal itu berdampak pada menurunnya produktivitas tanaman inti yang dikembangkan. Tumpang sari kini berubah menjadi tumpang tindih.

Di Indramayu, Perhutani menanggung risiko menurunnya daya dukung lahan untuk tanaman inti, baik jati maupun kayu putih. Yang terparah pada kayu putih, di mana dalam beberapa tahun ini menurun produktifitasnya.

”Produksi kayu putih cenderung menurun. Bahan baku berupa daun kayu putih berkurang karena lahannya terdesak tanaman tumpang sari. Kini persentase produksi di bawah 95 persen,” tutur Kepala Pabrik Minyak Kayu Putih Jatimunggul, Indramayu, Iwan Gurmana.

Perhutani boleh dibilang kewalahan menghadapi fenomena tersebut. Saking sulitnya, berbagai bentuk keringanan dikeluarkan, tujuannya agar masyarakat penggarap mau mengerti.

Untuk mencapai kata ”mengerti” dari masyarakat, ternyata sangat sulit. Ada pertarungan kepentingan (conflict of interest). Bila tidak diantisipasi, hal ini bisa memunculkan gejolak di kalangan masyarakat penggarap.

”Butuhkan kesabaran luar biasa. Meski begitu, ketidaktertiban tetap harus diluruskan. Aturan mesti ditegakkan. Tahun 2010 ini, kami tengah menertibkan sesuatu yang tidak tertib di dalam hutan,” tutur Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Indramayu, Budi Shohibuddin.

Serangkaian langkah ditempuh. Ada strategi-strategi lunak maupun keras. Yang lunak, berupa kompensasi di lahan tumpang sari sejak tahun 2006. Mengingat antusiasme penggarap lahan sangat besar, Perhutani mengalah dengan melakukan program prorakyat berupa perubahan jarak tanaman pokok kayu putih.

Administratur Budi menuturkan, jarak tanam kayu putih yang semula 3 x 1 meter, direnggangkan menjadi 6 x 1 meter. Dalam perenggangan itu, Perhutani minta ada jalur bebas atau kolom lahan non-tumpang sari 1,5 meter untuk kayu putih dan 1 meter untuk kayu jati. Jalur bebas ini diperuntukan bagi tegakan tanaman kayu putih yang tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat penggarap lahan Perhutani.

”Dari 10.200 hektare lahan kayu putih, belum ada tiga puluh persen yang melaksanakan aturan itu. Di lapangan, petani penggarap masih ngerecoki jalur bebas tumpang sari,” tutur Budi.

Di lapangan, seperti di wilayah Kantor Resort Pemangku Hutan (KRPH) Jatimunggul, dari 1.340 hektare lahan kayu putih, tidak lebih dari 500 hektare yang baru melaksanakan aturan soal jalur bebas 1,5 meter. Padahal, sosialisasi telah dilakukan ke penggarap melalui forum tatap muka langsung, pemanfaatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) maupun unsur desa dan tripika kecamatan.

”Harusnya masyarakat senang dengan penjarangan jarak tanam dari semula 3 x 1 meter menjadi 6 x 1 meter. Itu berarti lahan tumpang sari tambah luas. Tapi ternyata susah. Kayu putih yang berada di jalur bebas 1,5 meter masih sering dirusak,” tutur Asisten Perhutani Jatimunggul, Deden Yogi.

Di Indramayu, luas lahan tumpang sari di kawasan kayu putih yang mencapai 10.200 hektare umumnya dimanfaatkan untuk sawah tadah hujan oleh sekitar 100 ribu penggarap. Meski sudah dijarangkan hingga 6 x 1 meter, di sepanjang hamparan luas lahan tumpang sari masih banyak yang terlihat belum dilaksanakan.

Di banyak tempat, kayu putih terdesak tanaman padi. Sesuai dengan aturan 1,5 meter, tegakan kayu putih tidak boleh terganggu. Namun di lapangan, terlihat jarak antara kayu putih dan tanaman padi tumpang sari cuma 1 meter. Tidak sedikit juga tanaman padi menempel pada tanaman kayu putih.

”Pendekatannya harus dari berbagai sisi, ke masyarakat maupun lingkungan internal Perhutani. Selama ini ketidaktertiban itu muncul dari banyak faktor. Intinya masyarakat harus sadar hak dan kewajiban, begitu juga internal Perhutani. Misalnya soal keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah mandor dan petugas pemantau hutan sangat sedikit dibandingkan dengan luas lahan yang menjadi tanggung jawab pengawasannya,” tutur Asper Cikawung, Dedi Radiawan.

Meski secara umum penegakan aturan baru soal jalur bebas 1,5 meter belum menggembirakan, ada yang sudah efektif berjalan. Hasilnya patut dibanggakan. Ketika Perhutani melakukan penjarangan jarak 1 x 6 meter dan petani penggarap mengikuti aturan dengan melindungi jalur bebas 1,5 meter, tampak tanaman kayu putih tumbuh subur. Karena tidak berebut nutrisi dengan padi, kayu putih bisa lebih produktif menghasilkan daun sebagai bahan baku minyak kayu putih.

Contoh sukses pelaksanaan program itu terdapat di hutan Sanca. Di daerah tersebut, tanaman padi dan kayu putih sama-sama tumbuh subur. ”Ini karena sosialisasi terus-menerus. Kebetulan masyarakat Sanca mudah didekati. Hasilnya tidak mengecewakan. Hutan Sanca menjadi percontohan sukses pelaksanaan jalur bebas 1,5 meter,” tutur Asper Sanca Koma.

Hasil evaluasi sepanjang tahun 2006 tampak belum menggembirakan. Lahan kayu putih di jalur bebas masih terdesak tanaman tumpang sari. Perhutani sendiri masih bersikap sabar. Hingga sejak Januari tahun 2010 ini, kembali digulirkan program prorakyat berupa pembebasan berbagai jenis pungutan kepada penggarap lahan hutan.

Pola perjanjian kerja sama (PKS) berupa sharing hasil tumpang sari antara penggarap dan Perhutani serta Pemerintah Indramayu dan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13/2002, dihapuskan. Artinya, petani di lahan tumpang sari tidak perlu membayar iuran melalui bagi hasil.

”Tujuannya, petani sadar perlunya menegakkan aturan. Kita bebaskan pungutan. Perda kini akan dihapus. Tidak ada alasan bagi penggarap untuk tidak mematuhi aturan jalur bebas,"” tutur Administratur Budi

Pembebasan pungutan menegaskan konsep PHBM yang bertujuan melestarikan hutan dan memunculkan nilai tambah bagi negara ataupun masyarakat sekitar hutan. “Kami BUMN yang memberikan kontribusi langsung ke masyarakat berupa modal utama produksi pertanian, yakni tanah. Sebenarnya tidak ada alasan menolak jalur bebas 1,5 meter,” tutur Budi.

Meski pungutan dihapuskan, tidak berarti Pemerintah Indramayu kehilangan pendapatan dari sektor hutan. Perhutani tetap membayar kewajiban undang-undang melalui pajak yang nilainya hampir Rp 3 miliar tiap tahun, baik untuk pajak bumi dan bangunan, maupun pengelolaan kayu dan nonkayu.

”Tahun 2009, dari target Rp 2,5 miliar, realisasi yang dibayar Perhutani ke pemerintah Rp 2,9 miliar atau 118 persen. Itu akumulasi dari PBB, hasil kayu, dan nonkayu,” tutur Budi.

Kontribusi terbesar ialah yang diberikan melalui tumpang sari. Ada sedikitnya 16.000 hektare sawah yang dikelola petani penggarap di Indramayu. Bila satu hektare hasilnya rata-rata 5 ton gabah, sedikitnya ada 50.000 ton gabah untuk satu kali panen.

”Tinggal kalikan saja produksi gabah dengan harga gabah. Kontribusi ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Itu bukan dinikmati Perhutani, tetapi oleh penggarap,” tutur Budi.

Hanya, kesabaran tentu ada batasnya. Bila dalam satu titik ternyata sulit, Perhutani, seperti ditegaskan Administratur Budi, bukan tidak mungkin memberlakukan strategi keras berupa penertiban langsung di lapangan.

”Intinya kita tidak mau tumpang sari menjadi tumpang tindih. Perhutani menginginkan semuanya bisa berjalan tanpa saling mengganggu,” tutur Budi menandaskan.(Agung Nugroho/”PR”)***

Mafia Hutan yang Menjengkelkan

2010-02-16T06:33:00.000+07:00

Ditulis Oleh Agung Nugroho
Selasa, 16 Februari 2010

Praktik mafia ternyata juga telah menyebar luas hingga ke pelosok-pelosok hutan. Di areal hutan Indramayu, tindakan tidak terpuji itu sering menimbulkan keresahan. Bagi Perhutani, ulah mafia sering membuat jengkel.”Mafia tidak hanya ada di perkotaan. Di hutan pun ada. Karena ulah mafia ini, sering muncul gejolak di masyarakat hutan. Kami juga dibuat gemas dan jengkel,” tutur Administratur Perum Perhutani Kantor Pemangku Hutan (KPH) Indramayu, Budi Shohibuddin.

Lahan di Perhutani yang luasnya mencapai 20.000 hektare lebih (hutan kayu jati, kayu putih, dan mangrove), menjadi lahan empuk praktik mafia. Sejak program tumpang sari digulirkan, para mafia itu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mengeruk keuntungan dengan melanggar hukum.

”Para mafia secara ilegal memperdagangkan lahan tumpang sari. Mereka mengklaim pemegang hak, lalu menyewakan tanah kami ke petani penggarap. Ini pelanggaran hukum,” tutur Budi.

Lahan hutan di Indramayu, tegas dia, tidak untuk disewa-sewakan, apalagi diperjualbelikan. Masyarakat boleh menggarap lahan melalui tumpang sari secara gratis. Bahkan mulai Januari 2010, yang semula ada kewajiban bagi hasil, kini telah dihapuskan.

”Itu berarti tidak ada pungutan sama sekali. Jadi tidak benar kalau lahan kami disewa-sewakan. Akibat ulah mafia ini, banyak masyarakat menjadi korban. Perhutani menanggung risiko berupa ketidaktertiban pelaksanaan tumpang sari,” ujar Budi.

Akibat praktik mafia, banyak penggarap lahan yang bukan masyarakat asli sekitar hutan. Mereka datang dari berbagai tempat dan menggarap lahan lebih dari yang diperuntukan. Pengelolaan lahan berskala bisnis, dan masyarakat sekitar hutan tidak kebagian lahan tumpang sari.

”Ini sering memicu konflik sosial. Si penggarap karena merasa telah menyewa, akhirnya mengelola lahan seenaknya tanpa mengindahkan aturan. Karena orang luar, tanggung jawab terhadap kewajiban juga tidak ada,” tutur Budi.

Para penggarap hanya datang mengolah tanah saat musim hujan. Saat kemarau, mereka meninggalkan hutan seenaknya. Tidak jarang ada yang membersihkan lahan hutan dengan cara dibakar, akibatnya hutan kayu putih ikut terbakar. Pada situasi seperti itu, para mafia biasanya kabur.

”Anehnya, mafia ini sering berteriak seolah-olah sebagai pahlawan bagi penggarap,” tutur Budi.

Menurut Perhutani, praktik mafia lahan tumpang sari sudah melewati batas kesabaran. Perhutani kini memulai gerakan penertiban lahan tumpang sari.

Salah satunya melalui inventarisasi kembali lahan-lahan tumpang sari serta penggarap. Perhutani akan mendaftar penggarap dan memprioritaskan hak garap lahan tumpang sari kepada masyarakat asli sekitar hutan.

Tahun ini akan menerbitkan surat ijin menggarap (SIM) kepada seluruh penggarap. Yang tidak mengantongi SIM, tidak diperbolehkan. Dan untuk memperoleh SIM, harus lebih dulu memenuhi persyaratan.

”Di antaranya domisili serta menandatangani pernyataan yang menjadi kontrak antara Perhutani dan petani. SIM nanti harus diperpanjang setelah tiga atau lima tahun,” tutur Budi.

Untuk pernyataan, di dalamnya berisi pengakuan kalau lahan yang digarap itu milik negara (Perhutani). Bersedia memenuhi aturan garap seperti penyediaan jalur bebas 1,5 meter untuk kayu putih, dan 1 meter untuk kayu jati. Penggarap wajib mematuhi larangan ”perempelan” daun dan batang kayu putih, serta bersedia memelihara jalur bebas.

”Ada juga kesediaan untuk tidak menyewakan hak garap, wajib menjaga kelestarian, dan mencegah kebakaran hutan. Ada juga kesediaan dikenai sanksi bila melanggar,” ujar Budi.

Dengan menerbitkan SIM, diharapkan praktik mafia bisa diberantas. Ketidaktertiban bisa diluruskan sehingga tumpang sari tidak berubah menjadi tumpang tindih seperti selama ini.

Kini Perhutani Indramayu menyusun inventarisasi melalui penertiban SIM. Sosialisasi melalui masing-masing asisten perhutani dan mandor digencarkan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah Indramayu, melalui camat, desa hingga kepolisian. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), di mana tokoh-tokoh masyarakat sekitar hutan menjadi anggotanya, juga dilibatkan. Belakangan, memang mulai ada kemajuan ketika Perhutani, pemerintah, dan LMDH, Sabtu (13/2) pekan lalu, sepakat untuk wajib menerapkan jalur bebas yang ditandatangani juga oleh Camat Kroya, Gantar, Terisi, Cikedung, serta para kapolsek, termasuk danramil.

”Inventarisasi dan penerbitan SIM nantinya bersama lembaga terkait. Kita ingin hutan tetap lestari, produktif, dan bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat. Semua harus tertib, tidak tumpang tindih atau memperdagangkan tanah hutan untuk kepentingan sendiri seperti dilakukan mafia hutan,” tutur Budi. (Agung Nugroho/”PR”)***

Banyak Kerugian Ekologis Dialami Perhutani

2010-02-16T06:31:00.000+07:00

Ditulis Oleh Zuhdiar Laeis
Selasa, 16 Februari 2010

ANTARA - Pihak Perum Perhutani Jawa Tengah lebih banyak menderita kerugian secara ekologis ketimbang material atas penggunaan hutan untuk kepentingan proyek pembangunan.

"Kerugian material akibat penebangan pohon memang tidak seberapa namun kerugian secara ekologis sebenarnya sangat besar," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Informasi Perum Perhutani Unit 1 Jateng, Dadang Ishardianto, di Semarang, Minggu.

Ia menjelaskan, kerugian secara ekologis berupa hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru kota dan penyerapan air.

Berbagai pohon di hutan, katanya, memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi besar dan berfungsi secara maksimal.

Setiap pohon terutama berukuran besar, katanya, memiliki nilai ekologis relatif tinggi karena mampu menampung air dua kali lipat ketimbang luas tajuk dan perakarannya.

"Seandainya satu pohon memiliki luas tajuk dan perakaran mencapai 15 meter persegi, berapa kapasitas pohon dalam luasan itu sanggup menampung air saat musim hujan," katanya.

Ia mencontohkan tentang proyek jalan tol Semarang-Solo yang melewati hutan Perhutani di daerah Kabupaten Semarang. Luas lahan yang dipakai untuk proyek itu, katanya, memang relatif tidak seberapa dibanding luas keseluruhan hutan.

"Luas hutan yang dipakai proyek tol itu hanya 22,413 hektare, namun kerugian ekologis karena penebangan pohon seluas itu tentunya lebih besar, apalagi pohon-pohon itu adalah pinus berukuran besar," katanya.

Penggunaan lahan Perhutani untuk proyek tol itu, katanya, memang akan diganti dengan lahan lain seluas dua kali lipat, namun butuh waktu lama membuat lahan pengganti berfungsi maksimal.

"Kami sering mendapatkan lahan pengganti untuk proyek-proyek pembangunan berupa lahan batu berpasir atau pasir berbatu sehingga sulit ditanami pohon-pohon yang mampu tumbuh dengan ukuran besar," katanya.

Pada kesempatan itu ia juga menyatakan tentang penggunaan lahan Perhutani untuk pedagang kaki lima (PKL) di Jatisari, Kecamatan Mijen Semarang yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagai hutan.

"Saya tidak hafal persis luas lahan yang dipakai dan hingga saat ini masih meminta konfirmasi dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kendal yang membawahi lahan hutan itu terkait kesepakatan awal pemakaian lahan," katanya.

Ia menilai, pemakaian lahan hutan untuk PKL di daerah Jatisari, Mijen itu berbeda dengan pemakaian lahan untuk proyek jalan tol Semarang-Solo. Perhutani memperoleh kompensasi lahan pengganti untuk proyek tol.

"Kalau untuk PKL itu, kami tidak memperoleh kompensasi. Kemungkinan itu untuk Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), namun kalau PHBM tentunya kerja sama yang dilakukan berupa pengelolaan hutan," kata Dadang. x

Perhutani hadang ACFTA dengan gondorukem olahan

2010-02-11T06:30:00.000+07:00

Ditulis Oleh Erwin Tambunan
Kamis, 11 Februari 2010

JAKARTA: Perum Perhutani akan mengoptimalkan produksi gondorukem olahan untuk menghadapi persaingan dengan China menyusul Asean China Free Trade Agreement (ACFTA).

Gondorukem olahan juga diproyeksi menyumbang penjualan perusahaan senilai Rp2,7 triliun pada 2011.

Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengatakan keunggulan kualitas produk turunan gondorukem membuka peluang ekspor menghadapi persaingan perdagangan. "Kami sadar produk gondorukem China kuantitasnya tinggi dan produk turunannya banyak yang masuk ke Indonesia," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR kemarin.

Perusahaan akan mendongkrak produksi gondorukem olahan dengan membangun pabrik di Jawa Barat yang diperkirakan mulai operasi pada tahun depan.

"Pabrik untuk mengolah turunan gondorukem diperkirakan selesai dibangun pada pertengahan 2011 dengan nilai investasi Rp160 miliar di Jabar."

Pabrik tersebut akan mengolah gondorukem menjadi produk olahan dengan kapasitas sekitar 55.000 ton per tahun.

Pada kesempatan yang sama, Upik memaparkan deviden Perum Perhutani 2007-2009 yang tidak disetorkan kepada negara telah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi tanaman di kawasan hutan Jawa.

Rencana deviden 3 tahun terakhir itu sebesar Rp26,42 miliar pada 2007, Rp23,33 miliar (2008) dan Rp24,53 miliar (2009).

"Kebijakan ini sesuai dengan surat Menteri Negara BUMN No.S-254A/MBU/2009, tertanggal 30 Juni 2009 perihal pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2008 Perum Perhutani," katanya.

Oleh Erwin Tambunan
Bisnis Indonesia

Perhutani: CAFTA Peluang Bagi Ekspor Gondorukem

2010-02-11T06:28:00.000+07:00

Ditulis Oleh Berita Daerah.com
Kamis, 11 Februari 2010

(Berita Daerah- Nasional) - Perum Perhutani akan memanfaatkan peluang pasar ekspor produk gondorukem dan derivatifnya yang terbuka seiring implementasi perjanjian perdagangan bebas China dan Asean (China-Asean Free Trade Agreement/CAFTA).

Meski mengakui gondorukem China sudah masuk ke Indonesia dalam jumlah yang terbatas, Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin, di Jakarta, Selasa, mengatakan, "Kita melihat masih ada peluang pasar ekspor yang terbuka untuk produk ini."

Karena itu, katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR-RI, masih terbuka peluang untuk mengekspor produk gondorukem dan derivatifnya ke berbagai negara ASEAN, bahkan pasar China.

Dikatakannya, kapasitas produksi gondorukem China mencapai 600.000 ton/tahun. Namun negara itu masih mengimpor 10.000 ton hingga 20.000 ton gondorukem asal Indonesia. "Mereka masih mengimpor dari Indonsia disebabkan kualitas gondorukemnya lebih baik ketimbang yang dihasilkan di negara tersebut," katanya.

Produksi gondorukem Indonesia, katanya, memiliki keunggulan dibandingkan produk serupa dari China karena jenis tanaman yang berbeda. Dengan dukungan teknologi pengolahan, kata Upik, produk derivatif gondorukem akan semakin meningkat kualitasnya, sehingga ekspor komoditas ini pada 2010 ditargetkan mampu meraup pendapatan sebesar Rp2,7 triliun.

"Pabrik derivatif gondorukem diperkirakan akan selesai dibangun pada pertengahan 2011. Agak terlambat memang karena pembangunannya membutuhkan waktu sedikitnya 1,5 tahun dengan nilai investasi mencapai Rp160 miliar di Jawa Barat," ujarnya.

Industri pengolahan itu dibangun, katanya, untuk memperoleh nilai tambah gondorukem yang setiap tahunnya diproduksi sebanyak 55.000 ton per tahun.

"Hasil penjualan 55.000 ton gondorukem itu mencapai 800.000 dolar AS. Jika diolah menjadi produk derivatif, produk hasil olahan itu akan meningkat sampai tiga kali lipat, kira-kira Rp2,7 triliun," katanya.

Beberapa produk derivatif yang akan dikembangkan, di antaranya bahan baku cat, bahan baku tinta, dan bahan baku pengharum makanan. "Nantinya, pabrik tersebut akan menjadi industri pengolahan pertama di Indonesia yang mampu mengolah gondorukem dan terpentin hingga menjadi bahan baku makanan dan minuman.

Menurut dia, selama ini Indonesia belum mengolah produk gondorukem secara maksimal. "Sebagian besar penjualan gondorukem ditujukan ke Amerika Serikat dan Eropa dengan total ekspor mencapai 30.000 ton hingga 40.000 ton per tahun."

Jika industri pengolahan gondorukem sudah berproduksi, produk derivatif nantinya akan dipasarkan ke Amerika Serikat, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya dengan perusahaan asal negara itu, kata Upik.

(if/IF/ant)

Perhutani Ingin Berperan Seperti Bulog

2010-02-11T06:27:00.000+07:00

Ditulis Oleh Republika Online
Kamis, 11 Februari 2010

JAKARTA--Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina, berharap instansinya dapat bertindak sebagai Perum Bulog bagi industri perkayuan dalam negeri. Dalam dua bulan terakhir ini, Perum Perhutani telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 2 miliar untuk membeli kayu-kayu milik masyarakat.

"Selama dua bulan saja antusiasme masyarakat begitu tinggi. Kami sudah menerapkan ini sejak tahun lalu," ujar Upik seusai rapat dengar pendapat Deputi Bidang Agroindustri, Kehutanan, Percetakan, dan Penerbitan Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (9/2).

Dia menambahkan, Perum Perhutani pada tahun ini juga berharap bisa memanfaatkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk menyerap kurang lebih 200 ribu meter kubik kayu milik rakyat. Menurut Upik, penyerapan kayu tersebut perlu dilakukan karena produksi kayu masyarakat, terutama di kawasan Pulau Jawa terbilang cukup besar.

Upik menyebutkan setidaknya terdapat 2-3 juta meter kubik kayu yang diproduksi. "Kita berharap dapat menyerap 10-50 persen dari produksi kayu rakyat. Tapi, dana untuk membeli kayu rakyat terbatas," tukasnya.

Mendapati kondisi semacam ini, Upik mengaku sangat menyayangkannya. Pasalnya, Perum Perhutani berharap bisa menjadi katalis, tapi keinginan tersebut terbentur pada aturan mengenai dana talangan.

"Padahal untuk bisa menjadi Bulog-nya kayu, kita membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar," ucap Upik. Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Kementerian BUMN, Agus Pakpahan, mengatakan akan mencoba menyinergikan antara BUMN perhutanan dengan perkebunan. Nantinya, sinergi tersebut akan dibuatkan satu paket kebijakan.

"Ke depan kita akan kembangkan industri berbasis fiber atau kayu karet. Sinergi BUMN perhutanan dan perkebunan itu akan kita padukan dalam satu paket," tandas Agus.

Perhutani mimpi jadi 'Bulog'-nya kayu

2010-02-11T06:26:00.000+07:00

Ditulis Oleh WASPADA ONLINE
Kamis, 11 Februari 2010

JAKARTA - Perum Perhutani berharap mampu menjadi perusahaan penampung hasil kayu rakyat layaknya Perum Bulog pada komoditas kayu. Hal tersebut diharapkan bisa menstabilkan harga kayu di samping mencegah penebangan kayu liar (illegal logging).

"Kami sudah menerapkan langkah ini pada 2009, dan selama dua bulan antusiasme masyarakat begitu tinggi," kata direktur utama Perum Perhutani, Upik Rosalina di Jakarta, pagi ini.

Menurut Upik, selama dua bulan percobaan menjadi 'Bulog' kayu tersebut, perseroan telah mengeluarkan sekitar Rp2 miliar dana dari rencana Rp4 miliar yang digunakan untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat.

Tahun ini, perusahaan mengharapkan bisa menggunakan dana sekitar Rp200 miliar yang mampu menyerap sekitar 200 ribu meter kubik kayu rakyat.

Upik menilai produksi kayu masyarakat khususnya di Pulau Jawa saat ini cukup besar yaitu berkisar 2-3 juta meter kubik. Namun, ketika masyarakat membutuhkan dana, mereka tidak dapat leluasa menjual kayu tersebut sesuai harga yang pantas.

Kondisi tersebut juga menyebabkan munculnya kegiatan perdagangan liar kayu.

Perhutani, dia melanjutkan, mengharapkan dapat menyerap sekitar 10-50 persen dari produksi kayu rakyat tersebut, sehingga perusahaan bisa berposisi sebagai penjaga kestabilan harga.

Selama ini, Perhutani mengaku masih mengalami kendala terutama dalam hal ketersediaan dana untuk membeli kayu dari masyarakat. Idealnya, untuk bisa menjadi 'Bulog'-nya kayu, Perhutani sedikitnya membutuhkan dana sekitar Rp 500 miliar.

"Kami terbatas pada aturan mengenai dana talangan. Padahal kami ingin menjadi katalis," ujarnya.

Editor: ANGGRAINI LUBIS

43 Meter Kubik Kayu Curian Diamankan

2010-02-09T06:14:00.000+07:00

Ditulis Oleh Saiful Annas
Selasa, 09 Februari 2010

Pelaku Kelompok Lintas Kota

Rembang, Cybernews. Sebanyak 5.000 batang kayu jati (setara 43 meter kubik) berhasil diamankan selama pelaksanaan operasi wana lestari, Januari lalu. Kayu sitaan yang kini tersimpan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Medang itu, diketahui tak dilengkapi surat sahnya hasil hutan.

Adimistratur KPH Mantingan Abdul Hasan melalui Wakil Administratur Eko Hardjoko menyebutkan, kasus tersebut sendiri hingga kini masih ditangani pihak Polda Jateng. “Ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Dirut Perum Perhutani dengan pihak Polri, terkait pengamanan wilayah hutan di wilayah Perhutani serta penanganan pencurian kayu,” katanya, kemarin (8/2).

Disebutkan, kayu sebanyak 9 truk senilai sekitar Rp 200.000.000 itu disita dari sebuah pabrik mebel di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber. Saat penggrebegan, pemilik kayu tersebut tak mampu menunjukan faktur angkutan kayu olahan (fako). “Karena tak dilengkapi surat-surat yang sah, kuat dugaan kayu tersebut didapat dari cara-cara illegal,” jelasnya.

Eko menambahkan, kayu illegal sitaan tersebut bisa jadi berasal dari wilayah KPH Mantingan. Dari hasil penelusurannya, kasus pencurian kayu di wilayahnya kerap melibatkan oknum pencuri lintas kota. “Kayu-kayu curian biasanya bermuara di daerah Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Modus pencurian kayu di wilayah Perhutani pun, lanjut dia, kini lebih rapi. Dia menyebutkan, kawanan pencuri kerap mengirim beberapa orang yang mengendarai sepeda motor, untuk mengecek lokasi yang akan dijarah kayunya. Jika dirasa sudah aman, mereka kemudian mengontak kawannya yang lain melalui sambungan handphone. “Tak tanggung-tanggung, mereka kerap membawa truk untuk mengangkut kayu,” ujarnya.

Ditanya nasib 43 meter kubik kayu sitaan tersebut, Eko menyatakan masih menunggu putusan dari pihak Polda. Jika dari hasil penyidikan kayu tersebut dinyatakan sah, tak menutup kemungkinan kayu-kayu sitaan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. “Jika memang tidak sah, tentu akan dilelang dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

( Saiful Annas / CN12 )

Diduga Menadah Kayu Ilegal, 6 Pengusaha Ditahan

2010-02-09T06:12:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Selasa, 09 Februari 2010

REMBANG, KOMPAS - Kesatuan Pemangku Hutan Mantingan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjaring dan memproses enam pengusaha furnitur di Kabupaten Rembang. Mereka diduga kuat menjadi pembeli dan penadah kayu ilegal Perhutani.

”Kayu-kayu itu diperkirakan berasal dari jaringan pencuri kayu lintas kabupaten dan provinsi yang beroperasi, antara lain, di Rembang, Blora, Purwodadi, Kendal, Pati (semuanya di Jawa Tengah), dan Tuban (Jawa Timur),” kata Wakil Administratur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mantingan Eko Hardjoko di Rembang, Senin (8/2).

Dalam Operasi Wana Lestari Mandiri 2009, lanjut Eko, polisi dan Perhutani mengamankan lima perusahaan furnitur. Total kayu ilegal yang mereka simpan berjumlah 47 meter kubik senilai Rp 188 juta.

Pada Januari lalu polisi dan Perhutani mengamankan sembilan truk berisi 43 meter kubik kayu jati ilegal dari sebuah perusahaan furnitur. Nilai kayu itu Rp 172 juta. ”Semua kayu itu kini disita dan ditempatkan di Tempat Penyimpanan Kayu (TPK) Medang, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora,” papar Eko.

Pengusaha yang diproses hukum itu umumnya menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut mempunyai dokumen resmi. ”Tetapi, setelah kami cek, dokumen dimaksud tidak menunjukkan asal kayu dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara,” ujar Eko.

Hal tersebut terjadi akibat kelalaian dalam proses penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSH) dan Faktur Kayu Olahan (Fako). ”Pembuat dokumen yang bersangkutan langsung menandatangani surat pengeluaran kayu tanpa mengecek lokasi tebangan atau asal kayu,” kata Eko.

Berdasarkan data Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, KPH Mantingan berada pada peringkat keempat dalam hal gangguan keamanan hutan. Tahun lalu KPH Mantingan kehilangan 876 pohon jati senilai lebih kurang Rp 168 juta. (hen)

Perhutani Bebaskan Pungutan Petani

2010-02-09T06:11:00.000+07:00

Ditulis Oleh Tomi Indra
Selasa, 09 Februari 2010

INDRAMAYU(SI) – Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Indramayu pada 2010 ini mengeluarkan kebijakan penghapusan sharingpungutan kepada petani penggarap di wilayah KPH Perhutani.

Penghapusan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Administratur KPH Perhutani Indramayu Budi Shohibudin menjelaskan, penghapusan pungutan kepada petani diharapkan mampu menjaga tanaman kayu putih dan lain yang berada di wilayah KPH Perhutani. “Dengan penghapusan sharing pungutan, petani penggarap dapat memperolehkeuntunganyanglebih besar,”katanya.Dampak positif lain yang diperoleh adalah adanya kesadaran dari petani penggarap untuk menjaga sejumlah tanaman yang dikelola Perhutani Indramayu.

Saat ini Perhutani Indramayu sedang terkendala penurunan produksi daun kayu putih di sejumlah area KPH Perhutani. Produksi daun kayu putih yang ada di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani Indramayu terus mengalami penurunan. Hal itu disebabkan tanaman kayu putih di sejumlah hutan kayu putih rusak akibat ulah kelompok petani penggarap. Mereka diduga melanggar perjanjian kerja sama dengan Perhutani Indramayu. Budi Shohibudin menambahkan, kerusakan tanaman kayu putih mengakibatkan produksi daun kayu putih pada 2009 sebesar 7.000 ton.Padahal,prediksi sebelumnya, produksi bisa mencapai 10.000 ton per tahun. “Banyak jalur bebas yang dilanggar petani penggarap.

Akibatnya, banyak daun kayu putih yang rusak dan tidak dapat tumbuh dengan baik,”katanya. Sebelumnya, Perhutani Indramayu telah memberikan jalur bebas tanaman pokok 1,5 meter kanan dan kiri.Artinya, petani penggarap tanaman padi yang lokasinya berdekatan dengan tanaman kayu putih tidak dapat menanam padi dalam radius tersebut.Namun, hal itu kerap dilanggar petani sehingga tidak ada jarak antara tanaman padi dan kayu putih. “Bahkan,saat panen padi,daun kayu putih banyak yang rusak karena ikut dipanen petani. Padahal, masa produksi kayu putih berbeda dengan tanaman padi,”katanya. Anjloknya produksi daun kayu putih ini cukup mengganggu produksi kayu putih milik Perhutani Indramayu.

Terlebih kayu putih dari KPH Perhutani Indramayu tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tapi sudah menjadi pesanan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Kerusakan kayu putih ini, menurut Budi,disebabkan lahan garapan telah disewakan kepada petani penggarap liar.Luas tanaman kayu putih yang ada di wilayah KPH Perhutani seluas 10.200 hektare. Kerusakan kayu putih sebagian besar terjadi di wilayah hutan Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi,dan Desa Sukaslamet,Kecamatan Kroya.

Sementara itu, Kasi Pengelola Sumber Daya Hutan (PSDA) Perhutani Indramayu Isnin Muharom menambahkan, salah satu upaya untuk mengurangi jumlah areal hutan kayu putih yang rusak, yakni dengan menegaskan kewajiban bagi penggarap untuk membuat jalur bebas 1,5 meter di kanan dan kiri. “Kami terus melakukan sosialisasi ulang kepada petani penggarap untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya,”katanya.

(tomi indra)

Perhutani bangun jaringan informasi

2010-01-22T06:10:00.000+07:00

Ditulis Oleh Bisnis Indonesia
Jumat, 22 Januari 2010

JAKARTA: Perum Perhutani menjalin kerja sama dengan PT Telkom Tbk untuk membangun jaringan information communication technology (ICT) di seluruh unit Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dengan investasi Rp15 miliar guna mengetahui produksi kayu mereka di sejumlah daerah.

“Ini investasi jangka panjang yang akan membantu Perhutani meningkatkan produksi dan pelayanan kepada pelanggan karena tidak saja menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, tetapi juga dalam proses bisnis dan sistem pendukungnya,” ujar Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin seusai penandatanganan naskah kerja sama dengan PT Telkom Tbk, kemarin.

Menurutnya, pemanfaatan ICT diharapkan bisa menjamin terselenggaranya pengelolaan perusahaan yang efisien dan dapat menjalankan strategi bisnis intelijen dengan tepat. “Selama ini, saya pusing kalau lagi bikin Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) karena data dan angka fisik sering kali tidak sinkron. Belum lagi kalau kaitannya dengan unit di daerah," katanya.(Bisnis/et)

Perhutani Targetkan Efisiensi Biaya Operasi 50 Persen

2010-01-22T06:08:00.001+07:00

Ditulis Oleh effatha tamburian
Jumat, 22 Januari 2010

Jakarta - Perum Perhutani menargetkan efisiensi biaya operasional perusahaan mencapai 50 persen melalui penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam rekonsolidasi data dari pusat hingga ke seluruh unit kerja Perhutani di Pulau Jawa.

Dengan demikian, diharapkan kesulitan dalam konsolidasi data dari 57 KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) dan 18 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) yang selama ini terjadi dapat diatasi.

Demikian dikatakan Dirut Perum Perhutani Upik Ro salina pada nota kesepahaman antara Perum Perhutani dengan PT Telkom dalam rangka kerja sama sinergisitas antar-BUMN, Rabu (20/1). “Pada 2010 sudah masuk sistem dan 2011 sudah implementasi pe nuh sebagai sistem informasi di Perhutani. Selama ini agak ru mit karena kantor-kantor Per hutani di lapangan,” ujarnya.

Menurut Upik, jaringan komunikasi awal ditargetkan mencakup 16 titik dari total 80 titik yang terdiri dari semua jumlah KPH, KBM, serta Kantor Pusat Perhutani. Penggunaan teknologi komunikasi tersebut, lanjutnya, merupakan langkah reformasi perusahaan sehingga tercipta efektivitas dalam sistem perencanan dan proses produksi dari hulu hingga hilir atau dari produksi hingga pemasaran.

Selain itu, sambungnya, sebagai alat bagi perusahaan dalam melakukan transformasi mulai dari portofolio bisnis sampai dengan menjalankan perusahaan sehingga mengurangi mobilitas perjalanan yang terkait dengan data, pembagian data, dan bisnis in telijen untuk membagi berbagai keputusan. Semen tara, tegas Upik, kesalahan yang disebabkan interfensi data oleh manusia (human error) juga dapat dihilangkan.

Di samping itu, Upik me nyebutkan nilai investasi yang dikeluarkan Perum Perhutani dalam penggunaan teknologi informasi tersebut mencapai lebih dari Rp10 miliar.

(effatha tamburian)

Perhutani raup pendapatan Rp2,35 triliun

2009-12-29T06:01:00.001+07:00

Ditulis Oleh Erwin Tambunan
Selasa, 29 Desember 2009

JAKARTA: Perum Perhutani meraup pendapatan Rp2,35 triliun atau 98% dari target 2009 yang mencapai Rp2,4 triliun, sementara pendapatan 2008 mencapai Rp2,3 triliun.

"Tahun depan kami menargetkan pendapatan Rp2,4 triliun," ujar Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin di Jakarta, kemarin.

Belum maksimalnya pendapatan BUMN itu, menurut Upik lantaran pengaruh krisis keuangan global juga menerpa industri perkayuan di dalam dan luar negeri," ujarnya.

Bahkan, katanya, tahun depan pengaruh krisis keuangan global itu masih akan berpengaruh (negatif) pada industri itu. "Makanya, kenaikan target tidak terlalu besar," tuturnya.

Untuk menggapai target itu, katanya, Perhutani akan konsentrasi pada kayu lapis. "Diharapkan akan menambah pendapatan yang selama ini hanya fokus pada kayu tebangan," ujar Upik.

Selama ini, pendapatan terbesar perusahaan diperoleh dari hasil kayu tebangan sebesar 60%, industri kayu 17% dan produksi nonkayu 23%. "Dengan dibangunnya pabrik plywood diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan di luar kayu tebangan," paparnya.

Plywood itu dihasilkan dari pabrik yang tengah dibangun dengan investasi Rp87 miliar dan rampung pertengahan 2010. Kapasitas produksi plywood dan flooring sebesar 90.000 meter kubik (m3) per tahun.

"Plywood ini diharapkan dapat memenuhi pasar internasional seperti Jepang, Eropa dan Amerika Serikat," ujar Upik.

Hutan Rakyat

Menyinggung tentang program 2010, dia mengatakan pihaknya telah menyiapkan dana Rp250 miliar untuk menjalankan program pengembangan hutan rakyat di Pulau Jawa.

Dana sebesar itu, katanya diperuntukkan pemeliharaan dan pengembangan hutan tanaman, penanaman, serta perdagangan komoditas hutan rakyat.

"Misi program tersebut lebih kepada pemeliharaan lingkungan," ujarnya.

Penanaman itu juga sebagai upaya untuk memenuhi 30% tutupan lahan hutan di Pulau Jawa yang seluruhnya 12 juta hektare (ha).

Pada 2009, Perum Perhutani telah mengembangkan penanaman 1.000 ha dengan menghabiskan dana Rp4 miliar. Total anggaran pada 2009 mencapai Rp9 miliar. "Sisa anggaran tersebut digunakan untuk perdagangan kayu rakyat," ungkapnya.

Oleh Erwin Tambunan
Bisnis Indonesia

PELATIHAN ESQ

2009-12-22T05:57:00.000+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani
Selasa, 22 Desember 2009

MEMBANGUN BUDAYA PETIK

MELALUI PELATIHAN ESQ

Untuk menerapkan tata nilai atau budaya unggul di sebuah perusahaan seperti Perum Perhutani bukanlah perkara mudah. Ini disadari oleh manajemen yang kemudian mencari terobosan dengan mencoba membangun tata nilai melalui Pelatihan ESQ (EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT) pada tanggal 5 dan 6 Desember 2009. Diikuti sekitar 45 orang peserta sebagian besar Kepala Biro, Asdir dan seluruh BOD di Oktroi Plaza Kemang, Jakarta.

Dalam pelatihan ESQ, peserta diajak untuk berpikir, memahami dan menemukan makna kehidupan dan tujuan hidupnya. Dengan pelatihan ESQ ada 4 (empat) tingkatan pencapaian yang ingin diraih yaitu:

Kebahagiaan spiritual,
Menyatukan misi dunia dan akhirat,
Deteksi kekuatan dan kelemahan diri, serta
Mengeksekusi ide dan nilai menjadi kenyataan.

Di Perum Perhutani budaya PETIK merupakan tata nilai yang diharapkan menjadi pola pikir dan pola tindak keseharian karyawan Perhutani. Nilai-nilai unggulan tersebut adalah :

Profesionalisme
Efisiensi,
Tanggung Jawab Lingkungan & Sosial,
Integritas,
Kerja Sama Tim.

Melalui ESQ peserta dilatih untuk dapat membangun karakter (character building) melalui proses latihan spiritual (zero mind process) yaitu mengosongkan diri dari segala keburukan dan kejahatan.

Kegiatan selama pelatihan beragam mulai dari mendengar presentasi materi, menyanyi, game, olahraga dan lain sebagainya. Pada akhir setiap sesi (section) peserta bersalam-salaman dan saling bermaaf-maafan, suasana jadi cukup mengharukan dan tidak sedikit peserta yang menitikkan air mata.

HARI MENANAM POHON

2009-12-22T05:52:00.000+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani
Selasa, 22 Desember 2009

Perhutani Dukung

HARI MENANAM POHON INDONESIA

Perum Perhutani turut berpartisipasi dalam upaya memasyarakatkan gerakan menanam dan memelihara pohon secara nasional, sebagai sikap hidup dan budaya bangsa Indonesia. Hal itu tercermin ketika berlangsungnya acara peringatan hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam nasional tahun 2009 di kampung Pasir Malang, desa Cimerang, kabupaten Bandung Jawa Barat (8/12).

Kegiatan menanam pohon yang dilanjutkan dengan penetapan kegiatan menanam pohon selama bulan Desember dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ani Yudhoyono, dihadiri oleh sekitar 1200 orang yang terdiri dari para Menteri , Duta Besar Negara sahabat, Pejabat Pemerintah, LSM, serta masyarakat yang peduli akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Pada kesempatan tersebut Presiden secara simbolik menanam jabon merah (Anthocephalus macrophylus) yang kemudian secara serentak diikuti oleh lk.1200 orang yang hadir.

Menurut data Departemen Kehutanan animo masyarakat Indonesia untuk menanam saat ini sudah cukup besar, tercatat sejak tahun 2007 telah terealisasi penanaman pohon sebanyak 86.989.425 batang dari rencana 79 juta batang, dan tahun 2008 sebanyak 108.947.048 batang dari 100 juta batang.

Dalam sambutannya SBY mengatakan bahwa kegiatan menanam pohon ini merupakan momentum strategis bangsa Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu pula Presiden beserta ibu Ani Yudhoyono berkenan meninjau stand Pameran Perum Perhutani yang menampilkan materi yang berkaitan dengan aktivitas Perhutani dalam menjawab tantangan krisis air, krisis energy maupun krisis pangan.

HARI IBU

2009-12-22T05:48:00.000+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani
Selasa, 22 Desember 2009

SELAMAT HARI IBU

Hari ini DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI Upik Rosalina mengundang seluruh karyawati Kantor Pusat ke ruang Dirut untuk merayakan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember setiap tahunnya.

Dalam sambutannya Upik Rosalina selain mengucapkan Selamat Hari Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada karyawati yang juga para ibu yang telah mendharmabaktikan kemampuannya di Perum Perhutani. Dikatakannya bahwa para Ibu atau kaum perempuan yang mungkin selama ini belum dilihat kiprahnya di Perum Perhutani perlahan tapi pasti akan menuju pada keberhasilan dan kemenangan. Ibu Upik mengajak karyawati untuk saling mendukung, mengingatkan, menyapa, menolong satu sama lain. Dalam kesempatan diskusi Ibu Upik menyampaikan harapan dan dukungan kepada Ibu-Ibu untuk lebih mengenal tugas-tugas kehutanan salah satunya dengan cara melakukan bakti sosial ke KPH-KPH. Pada akhir acara Ibu Upik mendoakan semoga para Ibu dilindungi dan diberkahi dalam melaksanakan dharma baktinya di Perum Perhutani.

Taman Buaya Blanakan

2009-12-14T05:43:00.001+07:00

Ditulis Oleh Agung Nugroho
Senin, 14 Desember 2009

Bruno tak Pernah Memakan Seekor pun Cecak

Buaya ternyata tak seganas yang digambarkan. Binatang melata itu juga bisa jinak bahkan mau menurut apa yang diminta pawangnya. Misalnya, disuruh membuka mulutnya yang lebar hewan yang dikenal buas itu mau saja.

Itulah yang terjadi pada Bruno. Bruno adalah buaya tertua yang berada di Wana Wisata Buaya Blanakan, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Usianya sudah 29 tahun. Badannya sangat besar dengan panjang lima meter dan lebar hampir satu meter.

"Meski tubuhnya besar dan terlihat buas, Bruno sebenarnya jinak," tutur Santoso, petugas lapangan, sembari meminta Bruno membuka mulut besarnya yang berisi taring besar dan gigi tajam.

Bruno merupakan buaya generasi pertama atau "filial utama" (F-0) yang dibawa oleh Perum Perhutani Jawa Barat di tahun 1988 dari tempat asalnya di Pontianak. Bersama 72 ekor buaya lainnya yang didatangkan dari Kalimantan, Bruno ditempatkan di Wana Wisata pesisir Pantai Utara (Pantura) di Blanakan, Subang.

Bersama Jackrem, juga berusia 29 tahun, Bruno merupakan buaya paling senior di antara ratusan buaya yang dipelihara dan dikembangbiakkan di taman wisata tersebut. Bruno dan Jackrem merupakan buaya jantan yang kini ditempatkan di kolam pertunjukan di lokasi wisata itu, bersama lima ekor lainnya yang meski sama-sama sudah berusia di atas 25 tahun, tetapi pertumbuhan tubuhnya tak sesubur Bruno dan Jackrem.

Bruno dan Jackrem merupakan buaya tua yang jadi andalan atraksi unjuk kebolehan menjinakan buaya. Setiap musim kunjungan, seperti hari Minggu, liburan sekolah, atau Lebaran, Bruno dan Jackrem sibuk melayani kehausan ratusan penonton yang ingin melihat buaya berukuran raksasa, tetapi jinak.

"Pada setiap pertunjukan, kami tawari penonton untuk duduk di atas Bruno dan Jackrem. Hanya penonton yang bernyali besar saja yang berani," ujar Santoso, pegawai Perhutani yang menjadi petugas lapangan di Wana Wisata Taman Buaya.

Sejak musim liburan berlalu, Bruno, Jackrem, dan buaya lainnya lebih banyak menganggur. Pengunjung pada hari-hari biasa relatif sepi, tidak lebih dari dua puluh orang rata-rata tiap harinya. Namun berbeda dengan hari libur, khususnya Lebaran. Pengunjung bisa membeludak setengah bulan berturut-turut.

"Taman Buaya hanya ramai kalau libur. Pada hari-hari biasa terhitung sepi. Tingkat kunjungan per tahun rata-rata 12.000 orang," tutur Santoso yang bertugas sejak 1988.**

Belakangan ini Taman Buaya memang lagi sepi. Oleh karena itu, Bruno dan Jackrem lebih banyak berleha-leha. Hari demi hari dihabiskan hanya tiduran di pinggir kolam, atau sesekali membasahi tubuhnya dengan nyemplung di kolam selebar lapangan bola basket yang berwarna kehijauan itu.

Begitu juga dengan buaya lainnya. Bahkan karena musim kawin telah lewat, buaya-buaya itu dikembalikan ke kandang yang tersedia di lahan seluas 2,7 hektare yang dikhususkan sebagai penangkaran buaya di areal wana wisata tersebut.

Ada 230 ekor buaya yang berada di penangkaran tersebut. Dari tahun 1988 yang semula berjumlah 88 ekor, buaya di Taman Buaya itu berkembang biak mencapai ribuan. Sebagian lainnya oleh Perhutani dikirim ke berbagai tempat penangkaran yang tersebar di Pulau Jawa seperti di Banten maupun di Taman Pluit Jakarta.

Bruno dan Jackrem merupakan generasi utama (F-0) yang dibawa dari Pontianak. Sekarang, mereka hidup bersama anak-anaknya yang masuk generasi pertama (F-1), termasuk ratusan cucunya (F-2). Disimpan di dua puluh kolam di areal yang masih wilayah hutan bakau (mangrove) Tegaltangkil, sekitar 15 kilometer sebelah utara dari jalur utama Pantura-Jakarta-Ciasem-Cirebon.

Buaya yang dikembangbiakkan di Taman Buaya Blanakan merupakan jenis buaya muara (Crocodylus porosus), termasuk jenis yang ganas dan buas. Usianya juga bisa sampai 80 tahun dan tubuhnya bisa mencapai sepanjang 8 meter. Seperti halnya Bruno dan Jackrem, jika terus hidup dengan makanan terjamin, masih bisa lebih besar.

Di Taman Buaya Blanakan, buaya-buaya itu diternakkan. Dipisahkan sesuai dengan batasan usia di empat tempat penangkaran di lokasi wana wisata yang merupakan cagar alam yang dilindungi.

Perhutani selaku pengelola wana wisata itu memercayakan cagar alam yang dilindungi kepada dua pegawainya, Santoso dan Ridwan. Sebelum ditempatkan di kawasan itu, keduanya lebih dulu dilatih tentang bagaimana caranya merawat buaya.

"Sebelum dipercaya perusahaan, saya dan Pak Ridwan menjalani pelatihan khusus. Awalnya memang takut. Siapa sih yang enggak takut sama buaya. Tetapi setelah menjalani pelatihan, ternyata binatang itu bisa dijinakkan. Sekarang sudah dua puluh tahun lebih saya hidup bersama Bruno, Jackrem, dan ratusan buaya. Di antara kami seperti ada hubungan emosional," tutur lelaki asal Solo, Jawa Tengah ini.

Sejak tahun 1988, sudah ribuan ekor buaya ditangkar di areal yang sebenarnya merupakan hutan lindung pohon bakau atau mangrove (Rhizophora sp) dan api-api (Avicennia sp) ini. Sebagian besar, selain dijual, juga dikirim ke berbagai tempat penangkaran seperti di Banten dan Taman Pluit Jakarta.

Santoso dan Ridwan mengurus seluruh buaya itu. Mereka memindahkan buaya, mengawinkan, sampai ikut membantu pengeraman telur hingga sampai menetas. Mereka kemudian memelihara buaya kecil hingga bisa tumbuh besar, menjadi remaja, dan dewasa.

"Saat musim kawin pada bulan November, yang terlihat birahi kami pindahkan satu per satu ke tempat breeding (pembiakan dan pengeraman). Mudah untuk menentukan yang lagi birahi, biasanya buaya itu berputar-putar, si betina lebih agresif. Buaya yang birahi biasanya mengeluarkan suara mirip lenguhan kerbau atau soang," tutur Santoso.**

Memindahkan buaya merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Harus ada kesamaan pandangan. Jangan sampai ada salah satu yang ragu sebab kalau ragu sedikit bisa berbahaya bagi lainnya. "Saya dan Pak Ridwan harus satu hati dan satu stamina. Kalau satu ragu tidak bisa. Kalau lagi sama-sama memegang buaya, yang satu tiba-tiba ragu lebih baik jangan diteruskan. Bagaimanapun buaya itu jenis binatang buas dan ganas. Mereka bisa melompat untuk menerkam yang mau dijadikan mangsa. Meski begitu, alhamdulillah selama ini tak pernah ada kecelakaan. Paling tergigit sedikit, itu mah wajar," tutur Santoso.

Seekor buaya betina bisa menetaskan 35 ekor. Dalam perjalanan, yang hidup dan sampai dewasa paling hanya 10 ekor, sisanya mati karena penyakit atau daya tahan tubuhnya lemah. Yang bisa tumbuh sampai dewasa biasanya dipisahkan ke tempat pembesaran (rearing).

Soal makanan selama ini memang merepotkan. Ratusan buaya yang ditangkarkan membutuhkan makanan dalam jumlah besar. Selama ini, antara pendapatan dari pengunjung yang tiket masuknya Rp 8.000,00/orang, dirasa kurang. Akan tetapi Perhutani Jawa Barat memberi subsidi berupa dana khusus yang dialokasikan untuk kebutuhan logistik bagi Bruno, Jackrem, dan ratusan buaya lainnya.

"Untuk Bruno dan enam ekor buaya untuk pertunjukan sering dapat makanan dari pengunjung yang ingin menyaksikan atraksi. Kami sediakan bebek untuk santapannya," tutur Santoso.

Namun bila pengunjung sepi, Perhutani memberi makanan berupa ikan yang kebetulan banyak tersedia karena letak lokasi wisata itu berdekatan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Blanakan. Untuk makanan, buaya membutuhkan hewan berdaging yang minimal seukuran bebek atau ayam. Oleh karena itu, jangan harap Bruno, Jackrem, dan ratusan buaya di Taman Buaya Blanakan mau menyantap binatang sekecil cecak.

"Ha...ha...ha, mana doyan Bruno sama cecak. Mungkin geli kalau melihat ada cecak, atau malah takut," ujar Santoso.

Sebagai pengelola wana wisata sekaligus pawang, Santoso tahu betul bagaimana karakter Bruno, Jackrem, dan buaya lainnya. Meski buas dan ganas, sebenarnya buaya bukan jenis hewan rakus.

"Kalau kenyang, tidur. Cenderung jinak, tidak agresif," tutur Santoso.

Buaya muara ternyata beda dengan "buaya darat". Bruno, Jackrem, dan ratusan buaya itu hanya ganas dan buas, tetapi tidak rakus. Berbeda dengan "buaya darat" yang tak hanya buas dan ganas, tetapi juga rakus, sampai-sampai seekor cecak pun dicincang, tak menyisakan sedikit pun makanan bagi lainnya. (Agung Nugroho/"PR")***

Masyarakat Tak Merasa Memiliki

2009-12-02T07:45:00.002+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Jumat, 13 November 2009

Soekarwo: Optimalkan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Surabaya, Kompas - Kebakaran hutan selalu berulang setiap tahun tanpa tercegah. Sebagian masyarakat di sekitar hutan pun seperti kurang memiliki kesadaran untuk turut mencegah kebakaran. Hal itu disebabkan tiadanya rasa ikut memiliki hutan di sekitar mereka.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Alam Tropik Indonesia (Latin) Jatim Arif Aliadi, masyarakat di sekitar hutan akan turut merasa memiliki hutan jika diberi hak kelola. Secara otomatis, mereka tentu tidak ingin wilayah hutan yang mereka kelola terbakar.

"Sebagian besar hutan di Pulau Jawa, termasuk di Jatim, dikelola Perhutani. Perhutani pun memiliki program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan, yang disebut wilayah pangkuan desa. Sayang, program ini tidak berjalan baik di lapangan," tutur Arif, Rabu (11/11) di Surabaya.

Arif melihat tidak ada pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara masyarakat sekitar hutan dan Perhutani mengenai program tersebut. Akibatnya, apabila terjadi kebakaran, masyarakat merasa itu menjadi tanggung jawab Perhutani. Hal ini karena masyarakat merasa tidak pernah memiliki hutan tersebut.

Jika diberi hak kelola jangka panjang seperti program hutan kemasyarakatan yang memberi hak kelola hingga 30 tahun, menurut Arif, masyarakat akan ikut merasa memiliki hutan di sekitar wilayah mereka. Tentu mereka pun tidak ingin hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka musnah terbakar.

Rasa memiliki

Secara terpisah Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan sangat berguna untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan. Karena itu, program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) harus dioptimalkan.

Menurut Soekarwo, jika ada tanah luas tetapi masyarakat tidak diberi kesempatan bercocok tanam, masyarakat akan acuh tak acuh saat terjadi kebakaran. "Dengan memberikan kesempatan bercocok tanam, rasa memiliki dan kepedulian masyarakat untuk menjaga hutan akan tumbuh. Masyarakat tidak akan rela hutan dan tanaman mereka terbakar," ujarnya.

Model bercocok tanam yang tepat diterapkan di kawasan hutan lindung dengan pola PHBM adalah sistem tumpang sari. Dengan sistem ini, tanaman lindung tetap tumbuh dan masyarakat dapat bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan di sekitarnya. (APO/ABK)

Tanah Kosong Kembali Dihijaukan

2009-12-01T07:05:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Selasa, 01 Desember 2009

SEMARANG- Guna merehabilitasi tanah kosong, Perum Perhutani Jawa Tengah giat melakukan penghijauan. Ditargetkan tahun 2010 semua lahan kosong sudah berhasil dihijaukan.

Kepala Sub Seksi Humas Perum Perhutani Djoko Sampurno mengatakan, program tersebut untuk menghijaukan hutan yang gundul. ''Sejak era reformasi kasus penebangan liar marak, akibatnya banyak ditemui hutan gundul,'' ungkapnya, Senin (30/11).

Ditebang Keseluruhan areal hutan Perhutani di Jateng juga menjadi tanah kosong. Hal ini tidak disertai upaya penanaman kembali setelah ditebang. Penghijauan telah dilakukan sejak 1998, tapi baru dilaksanakan serentak dan sistematis pada 2007.

Melalui ''Perhutani Hijau 2010'', Perhutani berhasil menghijaukan tanah kosong seluas 61.623 hektare pada 2007. Yang tersisa seluas 20.143 hektare. Djoko menerangkan, pada 2007 tambahan tanah kosong seluas 6.723 hektare, sehingga yang perlu dihijaukan saat itu menjadi 26.867 hektare.

”Pada 2008, kami kembali melakukan upaya penghijauan atau rehabilitasi hutan rusak seluas 11.897 hektare,sehingga yang tersisa masihi 14.970 hektare,'' imbuhnya.

Program tersebut terus berlanjut pada 2009 untuk 14.970 hektare itu. Namun tanah kosong yang dapat direhabilitasi mencapai 8.054 hektare, sedangkan 6.925 hektare tidak dapat direhabilitasi.

Kendala yang dihadapi adalah kondisi tanah yang berbatu. Target penghijauan pada 2010 yang perlu digarap seluas 6.925 hektare. Selain penghijauan juga dilakukan pemeliharaan hutan dengan menggandeng masyarakat lewat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). ''Dengan begitu, masyarakat akan merasa memiliki dan ikut menjaga kelestarian hutan dari tindak penebangan liar.'' (K3-60)

Tanah Kosong Kembali Dihijaukan

2009-12-01T03:29:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Selasa, 01 Desember 2009

SEMARANG- Guna merehabilitasi tanah kosong, Perum Perhutani Jawa Tengah giat melakukan penghijauan. Ditargetkan tahun 2010 semua lahan kosong sudah berhasil dihijaukan.

Kepala Sub Seksi Humas Perum Perhutani Djoko Sampurno mengatakan, program tersebut untuk menghijaukan hutan yang gundul. ''Sejak era reformasi kasus penebangan liar marak, akibatnya banyak ditemui hutan gundul,'' ungkapnya, Senin (30/11).
Ditebang Keseluruhan areal hutan Perhutani di Jateng juga menjadi tanah kosong. Hal ini tidak disertai upaya penanaman kembali setelah ditebang. Penghijauan telah dilakukan sejak 1998, tapi baru dilaksanakan serentak dan sistematis pada 2007.

Melalui ''Perhutani Hijau 2010'', Perhutani berhasil menghijaukan tanah kosong seluas 61.623 hektare pada 2007. Yang tersisa seluas 20.143 hektare. Djoko menerangkan, pada 2007 tambahan tanah kosong seluas 6.723 hektare, sehingga yang perlu dihijaukan saat itu menjadi 26.867 hektare.

”Pada 2008, kami kembali melakukan upaya penghijauan atau rehabilitasi hutan rusak seluas 11.897 hektare,sehingga yang tersisa masihi 14.970 hektare,'' imbuhnya.

Program tersebut terus berlanjut pada 2009 untuk 14.970 hektare itu. Namun tanah kosong yang dapat direhabilitasi mencapai 8.054 hektare, sedangkan 6.925 hektare tidak dapat direhabilitasi.

Kendala yang dihadapi adalah kondisi tanah yang berbatu. Target penghijauan pada 2010 yang perlu digarap seluas 6.925 hektare. Selain penghijauan juga dilakukan pemeliharaan hutan dengan menggandeng masyarakat lewat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). ''Dengan begitu, masyarakat akan merasa memiliki dan ikut menjaga kelestarian hutan dari tindak penebangan liar.'' (K3-60)

Perhutani, Sinar Mas Forestry Dukung HTR

2009-11-25T07:07:00.000+07:00

Ditulis Oleh Media Indonesia
Rabu, 25 November 2009

JAKARTA--MI: Direktur Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat Perhutani Tedjo Rumekso menyatakan telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong tumbuhnya hutan rakyat di Jawa, termasuk menyediakan dana talangan bagi masyarakat dalam proses pengembangan hutan rakyat.

"Kami juga menjadi off taker (pembeli siaga) untuk kayu produksi masyarakat, sehingga mereka mempunyai alternatif lain untuk memasarkan kayu yang diproduksinya dengan harga yang bersaing," kata dia di Jakarta, (23/11).

Pola serupa tersebut juga dijalankan di luar Jawa oleh sejumlah perusahaan. Direktur Sinar Mas Forestry Suwarso mengungkapkan pihaknya menjalin kemitraan untuk membangun hutan rakyat di lahan-lahan masyarakat. "Kami menyediakan permodalan dan seluruh biaya operasional serta mengurus segala perizinan yang terkait dengan pemanfaatan kayu yang dihasilkan," kata dia.

Sementara itu, Menhut Zulkifli Hasan mengungkapkan salah satu program utama yang akan dijalankan dalam jabatannya adalah reformasi birokrasi. Dia menyatakan ke depan, birokrasi harus efisien dan efektif, sehingga mempercepat segala macam perizinan.

Menhut juga menegaskan pengelolaan hutan tidak bisa mengabaikan masyarakat. "Zaman sudah berubah. Rakyat harus bersama-sama dengan pemerintah untuk mengelola hutan," katanya. Untuk itu, imbuhnya, pemerintah akan terus mendorong pola-pola pengelolaan hutan yang mengedepankan peran masyarakat seperti HTR, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Hutan Adat. (OL-04)

Gondorukem Indonesia Kuasai 5 Persen Pasar Dunia

2009-11-25T07:00:00.000+07:00

Ditulis Oleh AHMAD FIKRI
Rabu, 25 November 2009

TEMPO Interaktif, Bandung -Gondorukem yang merupakan hasil destilasi getah pinus menguasai 5 persen pasar dunia. “Gondorukem terbaik di dunia itu ada di Indonesia hanya saja kapasitasnya (produksi) tidak sebanyak China,” kata Kepala Seksi Humas Dan Kesekretariatan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat Dan Banten Ronald G Suitela di Bandung.

Getah pinus sebagai bahan baku dari gondorukem itu menjadi produk non-kayu Perhutani Jawa Barat dan Banten yang paling potensial untuk dikembangkan. Dari sepertiga hutan produksi yang dikuasi perhutani di Jawa Barat dan Banten, 40 persennya adalah tanaman pinus. Sebaran pohon pinus hampir di seluruh Jawa Barat keculai Indramayu. Daur hidupnya tanaman itu rata-rata 40 tahunan.

Gondorukem produksi Indonesia yang semuanya dihasilkan Perhutani harganya tertinggi di dunia karena kualitasnya. Gondorukem produksi Perhutani itu kini di ekspor ke Amerika dan Eropa. Harganya di pasaran saat ini mencapai 900 dollar AS per ton. ”Tinta mon blanck memakai gondorukem Indonesia,” kata Ronald.

Setiap hektare hutan pinus per hari mampu menghasilkan sekitar 9 liter per hari getah pinus. Getah itu jika diproses dengan pemanasan menghasilkan 71 persen gondorukem, 16 persen terpentin, dan sisanya ampas. Terpentin sendiri di pasaran harganya kini sudah menembus 1.500 dollar AS per ton.

Ronald mengatakan, saat ini fokus bisnis utama Perhutani di Jawa Barat masih tanaman kayu. Hasil produksi non-kayu baru melingkupi 10 persenan. Tahun 2015 Perhutani Jawa Barat-Banten memproyeksikan hasil non-kayu akan menjadi pemasukan utamanya melampaui hasil kayu.

Produksi getah pinus yang dikumpulkan Perhutani Jawa Barat-Banten hingga triwulan tiga tahun ini mencapai 8.900 ton dari proyeksi tahun ini produksinya 9.360 ton. Proyeksi produksi getah pinus tahun 2010 dipatok 10.570 ton. Produksinya masih kalah banyak dibandingkan produk minyak kayu putih yang tahun ini targetnya 20.233 ton.

Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten memproyeksikan produksi kayu tahun ini seluruhnya mencapai 300 ribu meter kubik. Realisasi hingga pertengahan November ini mencapai 309 ribu meter kubik. Target produksi kayu pada 2010 diharapkan mempertahankan angka yang sama. Kendati fluktuasi produksi kayu karena luas lahan tebang yang berbeda-beda bisa mencapai 10 persenan.

Kelompok Pramuka yang tergabung dalam Sakawanabhakti Jawa Barat hari itu menggelar aksi kampanye menanam pohon. Sekitar 150 pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung, masing-masing membagikan 10 bibit pohon pada pengguna kendaraan yang melintas di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate Bandung. Aksi yang dimulai sekitar pukul satu siang itu akhrinya bubar saat hujan lebat mengguyur Bandung.

AHMAD FIKRI

Perhutani, Sinar Mas Forestry Dukung HTR

2009-11-25T03:28:00.000+07:00

Gondorukem Indonesia Kuasai 5 Persen Pasar Dunia

2009-11-25T03:27:00.000+07:00

Target Penghijauan Perhutani Tinggal 6.925 Ha

2009-11-24T07:55:00.000+07:00

Ditulis Oleh Zuhdiar Laeis
Selasa, 24 November 2009

Semarang, 23/11 (ANTARA) - Target penghijauan hutan milik Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah saat ini hanya tinggal seluas 6.925 hektare, sehingga pelaksanaan program Perhutani Hijau 2010 diharapkan akan tercapai.

"Pada awal reformasi pada 1998 lalu, banyak penjarahan dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab dan merusak banyak areal hutan Perhutani," kata Kepala Sub Seksi (KSS) Humas Perum Perhutani Unit I Jateng, Djoko Sampurno di Semarang, Senin.

Keseluruhan areal hutan Perhutani di Jateng yang rusak saat itu mencapai seluas 81.767 hektare dan menyebabkannya menjadi tanah kosong (TK), akibat tidak disertai upaya penanaman kembali setelah dilakukan penebangan.

"Upaya-upaya penghijauan sebenarnya telah banyak dilakukan sejak 1998 lalu, namun upaya itu baru dapat dilaksanakan secara sistematis lewat komitmen bersama dalam program Perhutani Hijau 2010 yang dicanangkan pada tahun 2007 lalu," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya telah berhasil menghijaukan areal TK seluas 61.623 hektare pada 2007 lalu lewat program Perhutani Hijau 2010, sehingga areal TK yang tersisa saat itu hanya tinggal seluas 20.143 hektare.

Pada tahun 2007, kata dia, ternyata ada tambahan areal TK sebesar 6.723 hektare yang belum masuk dalam proses penghijauan, sehingga total sisa areal TK yang perlu dihijaukan saat itu menjadi seluas 26.867 hektare.

"Kemudian, kami kembali melakukan upaya penghijauan atau rehabilitasi hutan rusak untuk areal TK seluas 11.897 hektare pada 2008, sehingga areal TK yang tersisa hanya tinggal seluas 14.970 hektare," katanya.

Menurut dia, program penghijauan juga dilanjutkan pada 2009 untuk sisa areal TK seluas 14.970 hektare itu, namun ternyata areal TK yang dapat direhabilitasi hanya seluas 8.054 hektare, sedangkan 6.925 hektare tidak dapat direhabilitasi.

Ia mengatakan, kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi areal TK tersebut adalah kondisi tanah yang berbatu, tetapi pihaknya akan mengupayakan berbagai cara untuk melakukan rehabilitasi areal TK itu pada 2010 mendatang.

"Karena itu, target penghijauan pada 2010 mendatang hanya tinggal untuk areal TK seluas 6.925 hektare dan kami berharap target Perhutani Hijau 2010 untuk seluruh hutan Perhutani di Jateng akan tercapai," katanya.

Namun, kata dia, pihaknya juga tidak hanya melakukan penghijauan untuk merehabilitasi hutan rusak tersebut, sebab upaya penghijauan tanpa disertai pemeliharaan hutan yang sudah asri akan percuma.

"Kami juga melakukan pemeliharaan hutan yang sudah asri, salah satunya dengan menggandeng masyarakat lewat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), sehingga masyarakat akan merasa memiliki dan ikut menjaga kelestarian hutan dari tindak penebangan liar," kata Djoko. h

Perlu Dibuat Perda PHBM

2009-11-24T07:52:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Selasa, 24 November 2009

Ekonomi Warga Sekitar Hutan Terbantu

BANDUNG, KOMPAS - Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat peraturan daerah (perda) yang khusus mengatur sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Keberadaan perda itu diyakini bisa menguatkan peranan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

"Perda itu bisa menjadi payung hukum yang mengikat peran semua pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan," kata Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Ronald Suitela, Minggu (22/11) di Bandung.

Kepala Perum Perhutani Unit III Bambang Setiabudi menjelaskan, selama ini ada anggapan, kelestarian hutan dan persoalan sosial warga di sekitarnya adalah tanggung jawab perhutani semata. Padahal, kelestarian hutan dan jaminan keberlanjutan fungsi sosial, ekonomis, dan ekologis hutan berada di tangan semua pihak.

Melalui pembentukan LMDH yang kini berjumlah 1.600 unit di seluruh Jabar, warga sekitar hutan menghimpun kekuatan untuk mengelola tanaman produktif, semisal kopi dan tanaman buah-buahan, seperti tegakan pohon di kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani.

"Warga mendapatkan keuntungan ekonomi dari tanaman produktif yang ditanam di kawasan Perhutani. Hal ini sekaligus menumbuhkan rasa ikut memiliki warga terhadap kelestarian hutan," kata Bambang.

Namun, upaya warga LMDH dan Perhutani terkesan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Pemasaran produk kopi warga LMDH, misalnya, seolah hanya menjadi urusan pribadi setiap warga. Begitu juga dengan hasil rumput gajah yang bermanfaat bagi pakan ternak sapi perah mereka.

"Jika ada perda, lebih banyak pihak yang terlibat dalam peningkatan ekonomi warga di sekitar hutan, semisal dinas peternakan yang juga mengurusi produk rumput gajah, ataupun dinas perdagangan yang membantu warga memasarkan produk kopi mereka," ujar Bambang.

Peraturan yang memayungi konsep PHBM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Konsep itu akan lebih kuat bila di tingkat daerah juga ada perda yang mengatur koordinasi antarpihak dalam realisasi PHBM. Warga terbantu

Sejumlah warga yang tergabung dalam LMDH mengaku terbantu dengan konsep PHBM. Ketua LMDH Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Agus Dradjat, mengatakan, dari total 14.000 hektar lahan di Kertasari, kurang dari 1.000 hektar di antaranya yang dimiliki warga setempat.

Kerja sama pengelolaan lahan Perhutani dengan warga dinilai membantu mereka yang selama ini tidak memiliki lahan garapan. Kerja sama yang dirintis sejak 2003 itu menghasilkan keuntungan ekonomis bagi warga.

Di kawasan Kertasari saja, lahan hutan seluas 265 hektar milik Perhutani dikerjasamakan dengan warga. Di antara tegakan pohon, warga menanaminya dengan kopi.

Achmad Sudirman, seorang warga, menceritakan, rata-rata satu rumah tangga menanam 3.000 pohon kopi. Saat panen, warga mendapatkan 6 ton kopi yang dijual Rp 2.000 per kg. "Dengan modal Rp 5 juta, pendapatan kotor warga bisa Rp 12 juta per tahun. Meski belum sepenuhnya sejahtera, penghasilan itu cukup membantu kami," ujarnya. (REK)

Target Penghijauan Perhutani Tinggal 6.925 Ha

2009-11-24T07:10:00.000+07:00

Target Penghijauan Perhutani Tinggal 6.925 Ha

2009-11-24T03:26:00.000+07:00

Perlu Dibuat Perda PHBM

2009-11-24T03:25:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Selasa, 24 November 2009

Ekonomi Warga Sekitar Hutan Terbantu

BANDUNG, KOMPAS - Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat peraturan daerah (perda) yang khusus mengatur sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Keberadaan perda itu diyakini bisa menguatkan peranan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
"Perda itu bisa menjadi payung hukum yang mengikat peran semua pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan," kata Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Ronald Suitela, Minggu (22/11) di Bandung.

Kepala Perum Perhutani Unit III Bambang Setiabudi menjelaskan, selama ini ada anggapan, kelestarian hutan dan persoalan sosial warga di sekitarnya adalah tanggung jawab perhutani semata. Padahal, kelestarian hutan dan jaminan keberlanjutan fungsi sosial, ekonomis, dan ekologis hutan berada di tangan semua pihak.

Melalui pembentukan LMDH yang kini berjumlah 1.600 unit di seluruh Jabar, warga sekitar hutan menghimpun kekuatan untuk mengelola tanaman produktif, semisal kopi dan tanaman buah-buahan, seperti tegakan pohon di kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani.

"Warga mendapatkan keuntungan ekonomi dari tanaman produktif yang ditanam di kawasan Perhutani. Hal ini sekaligus menumbuhkan rasa ikut memiliki warga terhadap kelestarian hutan," kata Bambang.

Namun, upaya warga LMDH dan Perhutani terkesan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Pemasaran produk kopi warga LMDH, misalnya, seolah hanya menjadi urusan pribadi setiap warga. Begitu juga dengan hasil rumput gajah yang bermanfaat bagi pakan ternak sapi perah mereka.

"Jika ada perda, lebih banyak pihak yang terlibat dalam peningkatan ekonomi warga di sekitar hutan, semisal dinas peternakan yang juga mengurusi produk rumput gajah, ataupun dinas perdagangan yang membantu warga memasarkan produk kopi mereka," ujar Bambang.

Peraturan yang memayungi konsep PHBM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Konsep itu akan lebih kuat bila di tingkat daerah juga ada perda yang mengatur koordinasi antarpihak dalam realisasi PHBM. Warga terbantu
Sejumlah warga yang tergabung dalam LMDH mengaku terbantu dengan konsep PHBM. Ketua LMDH Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Agus Dradjat, mengatakan, dari total 14.000 hektar lahan di Kertasari, kurang dari 1.000 hektar di antaranya yang dimiliki warga setempat.

Kerja sama pengelolaan lahan Perhutani dengan warga dinilai membantu mereka yang selama ini tidak memiliki lahan garapan. Kerja sama yang dirintis sejak 2003 itu menghasilkan keuntungan ekonomis bagi warga.

Di kawasan Kertasari saja, lahan hutan seluas 265 hektar milik Perhutani dikerjasamakan dengan warga. Di antara tegakan pohon, warga menanaminya dengan kopi.
Achmad Sudirman, seorang warga, menceritakan, rata-rata satu rumah tangga menanam 3.000 pohon kopi. Saat panen, warga mendapatkan 6 ton kopi yang dijual Rp 2.000 per kg. "Dengan modal Rp 5 juta, pendapatan kotor warga bisa Rp 12 juta per tahun. Meski belum sepenuhnya sejahtera, penghasilan itu cukup membantu kami," ujarnya. (REK)

Perhutani Terapkan Diskusi Berjalan

2009-11-23T07:50:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Senin, 23 November 2009

BANDUNG, (PRLM).- Jajaran Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kini terbiasa diskusi dalam perjalanan atau "touring" dengan menggunakan sepeda motor, dengan topik diskusi seputar masalah kehutanan yang ditemukan selama perjalanan.

Diskusi berjalan ini, kata Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Ronald G Suitela, telah berlangsung beberapa kali dan terakhir pada Minggu awal Oktober 2009.

"Selama perjalanan, kami sering menemukan berbagai masalah terkait dengan pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ini," kata Ronald Suitela, Minggu (22/11).

Dalam touring terakhir, topik diskusi membahas pemanfaatan kawasan hutan yang tampak belum maksimal serta pengembangan objek wisata hutan. Temuan masalah tersebut saat itu dibahas bersama oleh peserta touring. Diskusi pertama diikuti 200 rimbawan dan melibatkan warga penggarap lahan hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan.

Saat itu, kata Ronald, Kepala Perum Perhutani UNit III Jawa Barat dan Banten, Bambang Setiabudi kepada warga mengatakan, selain kopi, warga masih bisa menanam komoditas lain, karena masih banyak ruang kosong di kawasan hutan tersebut. "Tapi yang perlu diingat, kegiatan saudara-saudara ini tidaklah sedang membuat kebun dalam hutan," kata Bambang, seperti dikutip “Antara”.

Dalam upaya mengembangkan hutan bersama masyarakat, menurut Ronald, warga hanya diperbolehkan menanam komoditas pertanian berupa tanaman keras produktif yang dapat mendukung fungsi hutan. "Kita menanam di bawah tegakan tanaman hutan, karena inilah konsep pemanfaatan hutan sebagai realisasi program agroforestry (pertanian di bawah tegakan tanaman hutan)," kata Ronald.

Touring yang pernah melibatkan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dede Usuf, belum lama ini diikuti ratusan rimbawan mulai dari staf hingga Kepala Perum Perhutani Uit III Jawa Barat dan Banten. Pada touring terakhir, perjalanan dimulai dari Gunung Puntang Kabupaten Bandung, menuju Naringgul, Jampang Kulon, Jampang Tengah, serta Surade Kabupaten Sukabumi dan berakhir di kota Sukabumi. (A-147)***

Perhutani Terapkan Diskusi Berjalan

2009-11-23T03:23:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Senin, 23 November 2009

BANDUNG, (PRLM).- Jajaran Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kini terbiasa diskusi dalam perjalanan atau "touring" dengan menggunakan sepeda motor, dengan topik diskusi seputar masalah kehutanan yang ditemukan selama perjalanan.
Diskusi berjalan ini, kata Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Ronald G Suitela, telah berlangsung beberapa kali dan terakhir pada Minggu awal Oktober 2009.

"Selama perjalanan, kami sering menemukan berbagai masalah terkait dengan pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ini," kata Ronald Suitela, Minggu (22/11).

Dalam touring terakhir, topik diskusi membahas pemanfaatan kawasan hutan yang tampak belum maksimal serta pengembangan objek wisata hutan. Temuan masalah tersebut saat itu dibahas bersama oleh peserta touring. Diskusi pertama diikuti 200 rimbawan dan melibatkan warga penggarap lahan hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan.

Saat itu, kata Ronald, Kepala Perum Perhutani UNit III Jawa Barat dan Banten, Bambang Setiabudi kepada warga mengatakan, selain kopi, warga masih bisa menanam komoditas lain, karena masih banyak ruang kosong di kawasan hutan tersebut. "Tapi yang perlu diingat, kegiatan saudara-saudara ini tidaklah sedang membuat kebun dalam hutan," kata Bambang, seperti dikutip “Antara”.

Dalam upaya mengembangkan hutan bersama masyarakat, menurut Ronald, warga hanya diperbolehkan menanam komoditas pertanian berupa tanaman keras produktif yang dapat mendukung fungsi hutan. "Kita menanam di bawah tegakan tanaman hutan, karena inilah konsep pemanfaatan hutan sebagai realisasi program agroforestry (pertanian di bawah tegakan tanaman hutan)," kata Ronald.

Touring yang pernah melibatkan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dede Usuf, belum lama ini diikuti ratusan rimbawan mulai dari staf hingga Kepala Perum Perhutani Uit III Jawa Barat dan Banten. Pada touring terakhir, perjalanan dimulai dari Gunung Puntang Kabupaten Bandung, menuju Naringgul, Jampang Kulon, Jampang Tengah, serta Surade Kabupaten Sukabumi dan berakhir di kota Sukabumi. (A-147)***

JABAR TANAMI 404.394 HA LAHAN KRITIS

2009-11-20T07:49:00.000+07:00

Ditulis Oleh Sinar Harapan
Jumat, 20 November 2009

Bandung, Melalui Program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) lima tahun terakhir di Jawa barat telah berhasil menanam 404.394 hektar lahan kritis di provinsi itu.

"Pelaksanaan program GRLK menunjukkan hasil signifikan, saat ini tinggal sekitar 176.000 hektar lahan kritis yang akan ditanami. Sebagian besar lahan kritis sudah bisa ditanami dan tertangani dengan baik," kata Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan di Bandung, Kamis.

Gubernur mengatakan, pada 2003 terdapat sekitar 580.395 hektar lahan kritis di provinsi itu, namun pada 2008 tercatat menyusut dan tinggal 176.000 hektar lagi.

Sebagian besar areal lahan kritis itu akibat tata kelola lahan yang ekstrim berupa pembukaan hutan dan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian.

"Cukup signifikan hasilnya dan ke depan akan terus diupayakan untuk mengikis lahan kritis secara progresif dan berkelanjutan," kata Heryawan.

Program GRLK itu mendapat dukungan masyarakat, korporasi, pemerintah pusat, TNI, Polri, Ormas serta potensi masyarakat lainnya.

Ia menyebutkan, penyelamatan hutan di Jawa Barat membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Salah satunya meningkatkan kesejahteraaan serta kepastian usaha bagi masyarakat di sekitsr hutan dan perkebunan besar.

Pemerintah telah mendorong upaya pemberdayaan masyarakay sekitar hutan negara dan perkebunan besar. Salah satu programnya adalah pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) maupun pola pertanian terpadu.

"Peran aktif seluruh elemen masyarakat dan stakeholder diperlukan untuk menyelamatkan hutan, diantaranya pola mitra strategis sekaligus membangun sektor kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing," katanya.

Beberapa pihak yang digandeng dalam pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan hutan antara lain melibatkan Asosiasi Kepala Desa Sekitar Hutan Negara (AKSHN), Gabungan Asosiasi Perkebunan Indonesia (Gappermindo), Kontak Tandi Hutan Andalan (KTHA) dan Perum Perhutani serta segenap pemilik ijin usaha perkebunan besar negara maupun swasta.

"Kondisi lingkungan Jawa Barat mendekati kondisi degradasi lingkungan, apalagi masih luasnya lahan kritis di kawasan hutan dan kebun serta lahan milik masyarakat. Perlu urun rembuk semua pihak untuk menyelamatkannya," katanya.

Akibat degradasi lingkungan itu memunculkan dampak negatif seperti fenomena bencana tahunan di beberapa daerah di Jabar seperti banjir, longsor di musim penghujan serta kekeringan pada musim kemarau.

"Upaya yang bisa dilakukan melalui GRLK baik melalui metode vegetatif maupun metode sipil teknis," kata Heryawan. (ant)

JABAR TANAMI 404.394 HA LAHAN KRITIS

2009-11-20T03:22:00.000+07:00

Buper Kitri Berkembang Jadi Kawasan Wisata Alam

2009-11-18T07:47:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Karya
Rabu, 18 November 2009

INDRAMAYU (Suara Karya): Terletak di Desa Cikawung, Blok Kesambi, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Bumi Perkemahan (Buper) Kitri merupakan area perkemahan yang ke depan akan diproyeksikan sebagai kawasan wisata alam. Kawasan seluas sekitar 100 hektare milik Perum Perhutani KPH Indramayu itu sangat asri dan terletak di daerah perbukitan.

"Kondisi alamnya sangat mendukung untuk didorong menjadi kawasan wisata alam," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indramayu, Drs H Yayan Mulyantoro MM, kepada Suara Karya, di kantornya, awal pekan ini.

Selain area perkemahan, lokasi itu juga berdampingan dengan kawasan hutan lindung. Hutan itu ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, seperti pohon jati, kesambi, jambu mete, pohon meranti, serta pohon mahoni. Belum lagi tumbuhan lain yang bisa dijadikan lokasi penelitian alam tumbuhan di sekitar hutan lindung (arboretum).

Kawasan yang mempunyai enam titik mata air tersebut juga masih dihuni oleh berbagai jenis satwa langka yang perlu dilindungi. Satwa tersebut meliputi burung merak, ayam hutan, ular sanca, dan babi hutan. Kawasan itu pun menjadi tempat komunitas kera liar. Sedangkan mata air yang ada, menjadi sumber air bersih bagi masyarakat yang bermukin di sekitar kawasan tersebut.

Guna menuju proyeksi itu, Yayan mengatakan, sebenarnya sudah sejak tiga tahun lalu telah dibangun bak penampungan air dari mata air yang ada. Untuk sementara ini, bak-bak penampung itu dimanfaatkan masyarakat yang lokasi desanya berdekatan dengan kawasan itu. Sedangkan area perkemahan itu sendiri, seperti dikatakannya, selama ini kerap dimanfaatkan siswa sekolah dan anggota pramuka.

"Memang infrastrukturnya, seperti fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) dan sarana lainnya, untuk menunjang lokasi sebagai kawasan wisata, belum tersedia," tutur dia. Tapi, dia yakin, kalau semua itu sudah disiapkan, Buper Kitri akan menjadi salah satu aset lokasi wisata Kabupaten Indramayu.

Apalagi didukung dengan lokasinya yang berupa dataran tinggi dan berudara sejuk. Itu dimungkinkan karena berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. "Lokasi dan suasananya tidak beda dengam daerah seperti Gronggong (Cirebon), Kuningan, atau daerah Cikole di Lembang, Bandung," ujarnya.

Untuk upaya promosi, dia menyebutkan, pihaknya akan mengadakan kegiatan penanaman bersama di daerah Janggleng, kawasan Buper Kitri. Hal ini memperoleh respons dari Kepala Dinas Pora, Budaya dan Pariwisata Indramayu, Drs H Aprianto. Dia berharap, keberadaan Buper Kitri sebagai objek wisata bisa membuat masyarakat menikmati sekaligus mencintai tanah airnya.

Proyek itu juga mendapat dukungan dari Humas Perum Perhutani KPH Indramayu, Heri Sudrajat, yang mengatakan, pihaknya sangat mendukung program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indramayu untuk menjadikan Buper Kitri sebagai area wisata. (*/Budi Seno)

Buper Kitri Berkembang Jadi Kawasan Wisata Alam

2009-11-18T03:21:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Karya
Rabu, 18 November 2009

INDRAMAYU (Suara Karya): Terletak di Desa Cikawung, Blok Kesambi, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Bumi Perkemahan (Buper) Kitri merupakan area perkemahan yang ke depan akan diproyeksikan sebagai kawasan wisata alam. Kawasan seluas sekitar 100 hektare milik Perum Perhutani KPH Indramayu itu sangat asri dan terletak di daerah perbukitan.

"Kondisi alamnya sangat mendukung untuk didorong menjadi kawasan wisata alam," kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indramayu, Drs H Yayan Mulyantoro MM, kepada Suara Karya, di kantornya, awal pekan ini.

Selain area perkemahan, lokasi itu juga berdampingan dengan kawasan hutan lindung. Hutan itu ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, seperti pohon jati, kesambi, jambu mete, pohon meranti, serta pohon mahoni. Belum lagi tumbuhan lain yang bisa dijadikan lokasi penelitian alam tumbuhan di sekitar hutan lindung (arboretum).
Kawasan yang mempunyai enam titik mata air tersebut juga masih dihuni oleh berbagai jenis satwa langka yang perlu dilindungi. Satwa tersebut meliputi burung merak, ayam hutan, ular sanca, dan babi hutan. Kawasan itu pun menjadi tempat komunitas kera liar. Sedangkan mata air yang ada, menjadi sumber air bersih bagi masyarakat yang bermukin di sekitar kawasan tersebut.

Guna menuju proyeksi itu, Yayan mengatakan, sebenarnya sudah sejak tiga tahun lalu telah dibangun bak penampungan air dari mata air yang ada. Untuk sementara ini, bak-bak penampung itu dimanfaatkan masyarakat yang lokasi desanya berdekatan dengan kawasan itu. Sedangkan area perkemahan itu sendiri, seperti dikatakannya, selama ini kerap dimanfaatkan siswa sekolah dan anggota pramuka.

"Memang infrastrukturnya, seperti fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) dan sarana lainnya, untuk menunjang lokasi sebagai kawasan wisata, belum tersedia," tutur dia. Tapi, dia yakin, kalau semua itu sudah disiapkan, Buper Kitri akan menjadi salah satu aset lokasi wisata Kabupaten Indramayu.

Apalagi didukung dengan lokasinya yang berupa dataran tinggi dan berudara sejuk. Itu dimungkinkan karena berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. "Lokasi dan suasananya tidak beda dengam daerah seperti Gronggong (Cirebon), Kuningan, atau daerah Cikole di Lembang, Bandung," ujarnya.

Untuk upaya promosi, dia menyebutkan, pihaknya akan mengadakan kegiatan penanaman bersama di daerah Janggleng, kawasan Buper Kitri. Hal ini memperoleh respons dari Kepala Dinas Pora, Budaya dan Pariwisata Indramayu, Drs H Aprianto. Dia berharap, keberadaan Buper Kitri sebagai objek wisata bisa membuat masyarakat menikmati sekaligus mencintai tanah airnya.

Proyek itu juga mendapat dukungan dari Humas Perum Perhutani KPH Indramayu, Heri Sudrajat, yang mengatakan, pihaknya sangat mendukung program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indramayu untuk menjadikan Buper Kitri sebagai area wisata. (*/Budi Seno)

Mengenal Sosok Sri Hadi Sucipta Mantri Hutan Batealit

2009-11-13T03:20:00.000+07:00

Ditulis Oleh ABDUL AZIS, Jepara
Jumat, 13 November 2009

Puluhan Tahun Jadi "Tarzan" Hutan
Berkecimpung di hutan bagi Sri Hadi Sucipto bukan hal asing. Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Perhutani Batealit ini mengibaratkan pekerjaannya seperti Tarzan. Seperti apa pekerjaan yang digelutinya puluhan tahun itu?
MENJADI pegawai di Perhutani bukanlah pekerjaan mudah. Selain bergelut dengan alam, pekerjaan yang tidak mudah lainnya tentu berhubungan dengan mencegah pembabatan hutan. Kini masalah lain juga mesti menjadi perhatian Sri, yaitu masuknya para penambang mengambil batu dan bahan galian C lainnya di kali yang masuk wilayah hutan lindung di Kecamatan Batealit.

"Saya sudah berpindah-pindah. Pernah di wilayah Bangsri selama empat tahun lebih dan bekerja di wilayah Bondo selama lima tahun lebih. Sementara untuk di sini saya baru April 2009," ungkap pria kelahiran Desa Bondo, Kecamatan Bangsri ini.

Bapak dua anak ini mengaku sudah malang melintang sebagai "Tarzan". Dia mengaku lebih senang memakai kata ini karena dia merasa sudah bagian dari hutan. "Saya makannya ya dari sini sehingga hidup saya dedikasikan untuk kelestarian hutan," terangnya.

Dia mengaku saat reformasi, berbagai penjarahan hutan seolah-olah dianggap dan ditimpakan kesalahan kepada pihaknya. Padahal dengan jumlah personel yang terbatas dan wilayah yang cukup luas, tidak mudah untuk menghilangkan praktik liar penebangan hutan di kawasan Muria.

"Saya sudah merasakan pahit getirnya hidup. Bagaimana ke depan masyarakat mempunyai kesadaran mengenai hutan lindung sangat penting bagi ekosistem. Jangan sampai melakukan perusakan yang justru bisa menjadi petaka bagi anak cucu kita," imbuhnya.

Saat ini pria berumur 55 tahun itu mengaku persoalan penambangan yang masuk ke wilayah Perhutani bukanlah perkara mudah. Selama ini para penambang selalu kucing-kucingan dengan pihaknya. Apalagi, personel yang dimiliki cukup terbatas, yakni hanya tiga. Lebih-lebih, salah satunya sedang menjalani pendidikan sehingga dirinya harus bersabar. "Kita sudah berupaya melakukan pendekatan dengan masyarakat. Kami juga tidak segan menegur kepada penambang jika ketahuan kami. Terkadang kami selipi nasehat bahwa bekerja haram apapun namanya bisa merugikan keluarga," imbuhnya.

Tidak mudah hidup di tengah kondisi masyarakat seperti sekarang. Ekonomi yang sulit dan tidak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan menurutnya membuat sebagian warga memilih jalan mengambil batu di kali di sekitar wilayah hutan lindung.

"Pemerintah tidak bisa sekadar hanya menertibkan. Harus ada solusi. Bagaimana warga yang asal menambang diberikan solusi pekerjaan lain sehingga langkah yang sudah ditempuh berupa penertiban bisa efektif," ungkapnya. (*/rus)

PENAWARAN TEGAKAN JATI BERKELILING LEBIH DARI 200 CM

2009-11-10T07:24:00.000+07:00

Ditulis Oleh Humas Perum Perhutani Unit III
Rabu, 11 November 2009

1.	LOKASI
	PETAK : 63 C
	RPH :TAMAN
	BKPH : TOMO UTARA
	KPH : SUMEDANG
	DESA : CIPELANG
	KECAMATAN :
2.	JUMLAH POHON
3.	JUMLAH POHON 18 POHON, TERDIRI DARI:
	A. KELILING <>	= 2 POHON
	B. KELILING 200-299 CM	= 9 POHON
	C. KELILING	= 7 POHON
4.	PALING LAMBAT TANGGAL: (4 MINGGU SEJAK TAYANG)
5.	TAKSASI VOLUME TOTAL: 73,849 M3
6.	AKAN DIJUAL DALAM BENTUK TEGAKAN DENGAN SISTEM LELANG DIMANA PEMENANG AKAN DITENTUKAN OLEH PENAWAR HARGA TERTINGGI
7.	PENAWARAN KE:
	BIRO PRODUKSI DAN PEMASARAN PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN JL. SOEKARNO-HATTA 628 TEL: 022 7802971 FAX: 022 7802972

Perhutani diprediksi raup pendapatan Rp2 triliun

2009-11-10T07:23:00.000+07:00

Ditulis Oleh Endot Brilliantono
Rabu, 11 November 2009

SEMARANG (bisnis.com): Perum Perhutani Unit I Jateng menyatakan optimistis pada 2013 mampu meraup pendapatan Rp2 triliun berasal dari produk nonkayu berupa bio energi tanaman Nyamplung, Aren dan Shorgum yang dikembangkan di wilayah itu.

Kabiro Pembinaan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani Uni I Jateng, Soewarno mengatakan saat ini perusahaan tersebut sudah mengalihkan bisnis intinya dari tanaman penghasil kayu ke nonkayu. "Kami sudah menanam 2,2 juta pohon Nyamplung dan 200.000 pohon aren," katanya kepada Bisnis hari ini.

Dia menjelaskan pohon Nyamplung sebanyak itu ditanam di lahan seluas lebih dari 20.000 ha, sedangkan 200.000 pohon Aren di areal seluas 1.000 ha. Tahun ini pihaknya akan akan menanam lagi 1 juta Nyamplung dan Aren di areal 4.500 ha.

Menurut dia, produk bio energi sangat dibutuhkan di Indonesia, sementara industri yang memproduksinya masih jauh dari angka kebutuhan. Perum Perhutani sendiri, lanjutnya, masih membutuhkan bio energi sebagai pengganti bahan bakar minyak pabrikan dan sarana transportasi.

Dia mengatakan pemilihan tanaman sumber energi karena melihat perkembangan yang ada di wilayah Jawa yang perkiraan akan menghadapi tiga krisis, yakni krisis air, pangan dan energi.

"Karena krisis energi itulah kemudian memunculkan gagasan pengalihan jenis tanaman di kawasan hutan Jateng dari produksi kayu menjadi produksi tanaman sumber energi," katanya.

Dalam upaya mendukung pengadaan energi yang terbarukan dalam menghadapi krisis, Perum Perhutani Jateng kemudian menanam jenis tanaman penghasil energi. Pemilihan jenis tanaman Nyamplung karena dalam satu hektare lahan dengan jumlah tanaman sebanyak 400 pohon pada umur lima tahun bisa menghasilkan 3.000 liter-6.000 liter bio diesel setiap tahunnya.

Pada saat Nyamplung berumur 10 tahun dengan rendemen mencapai diatas 30%, hasil bio dieselnya lumayan besar yaitu 10 liter per pohon atau total produksinya mencapai 3,6 juta liter. Sementara untuk satu hektare tanaman aren atau sebanyak 200 pohon yang sudah berusia 10 tahun bisa menghasilkan 40.000 liter bioetanol per tahun. (tw)

Pelestarian Hutan

2009-11-10T07:17:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Selasa, 10 November 2009

Mereka Cuma Belum Paham
BERBAGAI momentum perjuangan bangsa, seperti "Hari Pahlawan", seyogianya tak diperingati berupa seremoni belaka. Lebih dari itu, peringatan tersebut seharusnya dijadikan ajang untuk mengevaluasi diri, berkaca kepada perjuangan di masa lalu. Betapa para pejuang berusaha sekuat tenaga mempertahankan aset bangsa dari kaum penjajah, dan begitulah pula kiranya sikap yang mesti dimiliki para penerus.

Salah satu objek yang mesti diselamatkan sekarang adalah kawasan kehutanan negara. Betapa tidak, saat ini hutan kerap menjadi objek yang paling mudah untuk dieksploitasi. Untunglah, kesadaran untuk menyelamatkan hutan masih terdengar. Salah satunya adalah gerakan pengelolaan dan pembangunan secara lestari.

Gerakan itu memiliki banyak manfaat. Selain memulihkan keseimbangan dan kelestarian hutan, gerakan itu dinilai mampu "menciptakan" perekonomian masyarakat yang lebih mapan serta ketahanan sosial-budaya. Pasalnya, di dalam gerakan tersebut masyarakat di sekitar diminta berperan aktif, tak sekadar menjadi penonton.

Hal itu pula yang kini dilakukan pada kawasan kehutanan negara di Bandung selatan yang dikelola Perum Perhutani Unit III. Pemulihan dan pembangunan kawasan kehutanan dilakukan secara persuasif dengan ikut melibatkan peran serta masyarakat sehingga tercipta lingkungan kehutanan yang lestari dan bermanfaat bagi semua anasir.

Lies Bahunta, Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Perum Perhutani Unit III mengatakan, tantangan pembangunan kembali kawasan kehutanan Indonesia, termasuk di Bandung Selatan, selama ini sebenarnya cukup pelik. Pasalnya, hal itu berkelindan dengan persoalan mendasar, yakni kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan yang terpengaruh oleh tingkat keamanan hutan.

"Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya yang saling mendukung di antara masyarakat dengan unsur kehutanan, bagaimana membangun pelestarian lingkungan berbasiskan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya.

Menurut Lies, kini kualitas pembangunan hutan lestari di Bandung selatan kian meningkat, bahkan hampir sesuai dengan standar yang ditetapkan internasional. "Sebagai contoh, pencurian kayu di hutan sudah bisa diminimalkan. Begitu pula dengan penggunaan bahan kimia," tuturnya.

**

SESUNGGUHNYA, pengelolaan kawasan kehutanan negara memiliki sejarah yang begitu panjang. Mulai dari zaman kolonial Belanda, zaman perang kemerdekaan, hingga era keterbukaan sekarang ini. Saat ini, pengelolaan kawasan kehutanan negara memiliki peluang jauh lebih baik. Tentu saja, hal itu bisa direngkuh jika didukung oleh berbagai pihak.

Anin (76), tetua masyarakat sekitar hutan Gunung Puntang, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, mengatakan, upaya pengelolaan hutan secara lestari --yang sekarang tengah didorong-- harus didukung oleh masyarakat. Komunikasi harus terus dibangun secara berkelanjutan dengan Perum Perhutani, juga berbagai unsur pemerintahan setempat. Ia melihat, seiring perjalanan waktu pengelolaan hutan, telah terjadi situasi yang begitu mencolok yang kemudian berpengaruh kepada pengelolaan hutan.

Ia berkisah, pada zaman kolonial Belanda hingga tahun 1942, pengelolaan kehutanan negara di Bandung selatan dilakukan secara ekstraketat. Masyarakat sekitar menjadi sangat takut. Jangankan mengganggu, sekadar mengambil manfaat dari hutan pun mereka sungkan. Betapa tidak, ketika itu, jika kedapatan memotong, mengambil ranting-ranting pohon, atau sekadar ngarencek (mengambil kayu bakar), warga langsung dikenakan hukuman penjara selama beberapa hari.

Hukuman itu terbukti efektif. Makanya, pemerintah kolonial Belanda cukup menempatkan segelintir personel untuk menjaga kawasan hutan yang begitu luas. Mereka di-back-up oleh anasir hamba wet (perangkat hukum) yang senantiasa siap menerapkan sanksi tegas kepada para pengganggu hutan.

**

Memasuki zaman kemerdekaan, sejak tahun 1945 sampai sekarang, pengelolaan kehutanan negara kian terbuka. Jumlah personel penjaga hutan pun semakin banyak. Pemerintah memilih langkah persuasif dalam menjaga hutan, terutama ketika "berhadapan" dengan masyarakat sekitar.

Bahkan, saat ini masyarakat diperbolehkan ikut memanfaatkan hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pada sejumlah daerah, program tersebut memang mampu memunculkan sejumlah manfaat positif. Ini sesuai dengan tujuan utama: pengelolaan hutan secara lestari dan memunculkan situasi aman di mana masyarakat ikut merasa bertanggung jawab memelihara kawasan kehutanan negara.

Akan tetapi, sistem tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas pentingnya kelestarian berbagai habitat di kawasan kehutanan. Yang patut dipentingkan adalah keseimbangan berbagai ekosistem di kawasan kehutanan karena masing-masing memiliki fungsi.

Yang saat ini memprihatinkan, menurut Anin, di kawasan Bandung selatan masih ada kelompok masyarakat yang menebang atau mencabut tumbuhan di hutan karena dianggap mengganggu kepentingan budi daya tanaman di hutan. Petani kopi peserta PHBM, misalnya, membabat beberapa jenis tumbuhan, seperti peuteuy selong dan kacang babi. Padahal, pohon peuteuy selong berfungsi sebagai penahan longsor, sedangkan pohon kacang babi bermanfaat untuk produksi pupuk organik.

Oleh karena itu, menurut Anin, sosialisasi dan upaya-upaya memahamkan masyarakat perlu terus dilakukan. Hal itu nantinya akan menjadi "jembatan" antara kepentingan ekologi dan teknis budi daya tanaman perkebunan di kehutanan. "Peran komunikasi yang lebih efektif antara pihak pengamanan hutan dengan masyarakat harus lebih terbangun. Dengan demikian, kepentingan pelestarian hutan melalui pembangunan ekonomi di kehutanan saling terdukung," katanya. (Kodar Solihat/"PR")***

Perhutani Akan Bangun Pabrik Senilai Rp 26 Miliar

2009-11-10T07:16:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Karya
Selasa, 10 November 2009

JAKARTA (Suara Karya): Perum Perhutani akan membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin senilai Rp 26 miliar pada tahun depan untuk meningkatkan pendapatan perseroan dari produk tersebut hingga tiga kali lipat.

Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengatakan, perseroan bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 800 miliar per tahun dari penjualan produk mentah gondorukem dan terpentin. "Dengan dibangunnya pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin, diharapkan nilai penjualannya bisa melonjak karena harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan produk mentah," kata dia di Jakarta, Senin (9/11).

Rencananya, pabrik tersebut akan dibangun di Jawa Barat, dan diharapkan selesai pembangunan konstruksinya pada pertengahan 2010 serta sudah bisa beroperasi penuh pada 2011. Seluruh produk derivatif tersebut nantinya akan dipasarkan ke Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya dengan perusahaan asal negara tersebut.

Beberapa produk derivatif yang akan dikembangkan di antaranya, produk bahan baku cat, bahan baku tinta, dan bahan baku makanan. "Nantinya, pabrik tersebut akan menjadi pabrik pengolahan pertama di Indonesia yang mampu mengolah gondorukem dan terpentin hingga menjadi bahan baku makanan," ujarnya.

Selain mengembangkan produk derivatif, Perhutani juga akan mengoptimalkan produksi gondorukem dan terpentin. Saat ini, produksi gondorukem dan terpentin Perhutani sekitar 55.000 ton per tahun dari areal penyadapan seluas 250.000 hektare (ha) hutan pinus.

Menurut Upik, Perhutani memiliki potensi areal penyadapan hingga 400.000 ha dengan potensi produksi sebanyak 300.000 ton getah pinus.

Peningkatan pendapatan dari produk gondorukem dan terpentin ini diharapkan bisa menaikkan pendapatan Perhutani secara keseluruhan. Saat ini pendapatan Perhutani sekitar Rp 2,4 triliun per tahun dengan penjualan hasil kayu menjadi penyumbang terbesar.

Selain membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin, Perhutani juga akan mengembangkan usaha hutan rakyat dengan target tutupan seluas 2 juta hektare dalam waktu lima tahun ke depan.

Sementara itu, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten terus mengoptimalkan potensi hutan yang berada di dalam wilayah pengelolaan BUMN Departemen Kehutan ini, di dua provinsi tersebut, termasuk otimalisasi potensi wisata hutan.

Kepala Perum Perhutani Unit III, Bambang Setiabudi mengatakan, salah satu potensi wisata yang kini sedang dikembangkan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, adalah Curug (air terjun) Malela, yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Potensi wisata yang tepatnya berada di Desa Cicadas Kecamatan Rongga ini, memiliki keunikan. (Devita)

Perhutani bangun pabrik derivatif gondorukem

2009-11-10T07:15:00.000+07:00

Ditulis Oleh Erwin Tambunan
Selasa, 10 November 2009

JAKARTA (bisnis.com): Perhutani membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem untuk mencapai target penjualan Rp2,7 triliun pada 2011.

"Pabrik derivatif gondorukem diperkirakan akan selesai dibangun pada pertengahan 2010. Perlu waktu enam bulan untuk membangun pabrik derivatif itu di Kediri, Jawa Timur," ujar Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin di Dephut hari ini.

Produk derivatif itu dibangun, katanya, untuk memperoleh nilai tambah gondorukem yang setiap tahunnya diproduksi sebanyak 55.000 ton per tahun. "Hasil penjualan dari 55.000 ton gondorukem itu diperoleh nilai penjualan US$800.000. Dengan hasil olahan itu akan diperoleh hasil penjualan sebanyak tiga kali lipat dari US$800.000, kira-kira Rp2,7 triliun," katanya.

Beberapa produk derivatif yang akan dikembangkan di antaranya produk bahan baku cat, bahan baku tinta, bahan baku tinta dan bahan baku makanan. Nantinya, pabrik tersebut akan menjadi pabrik pengolahan pertama di Indonesia yang mampu mengolah gondorukem dan terpentin hingga menjadi bahan baku makanan dan minuman.

Menurutnya, selama ini pemerintah belum mengolah produk gondorukem secara maksimal. "Sebagian besar penjualan gondorukem diekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya."

Untuk itu, katanya, Perum Perhutani akan membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin senilai Rp26 miliar untuk meningkatkan pendapatan perseroan milik pemerintah tersebut.

"Dibangunnya pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin, diharapkan nilai penjualannya bisa melonjak karena harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan produk mentah," katanya.

Seluruh produk derivatif tersebut nantinya akan dipasarkan ke Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya dengan perusahaan asal negara itu. (tw)

Perhutani Bangun Pabrik Gondorukem dan Terpentin

2009-11-10T07:14:00.000+07:00

Ditulis Oleh Agroindonesia
Selasa, 10 November 2009

Perum Perhutani akan membangun pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin senilai Rp26 miliar pada tahun depan. Investasi ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan perseroan dari produk nonkayu tersebut hingga tiga kali lipat.

Direktur Utama Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengungkapkan di Jakarta, Senin (9/11), dari investasi itu perseroan diperkirakan bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp800 miliar/tahun lewat penjualan produk mentah gondorukem dan terpentin.

“Dengan dibangunnya pabrik pengolahan derivatif gondorukem dan terpentin, diharapkan nilai penjualannya bisa melonjak karena harganya hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan produk mentah,” kata dia.

Pabrik itu sendiri rencananya akan dibangun di Jawa Barat dan diharapkan selesai pembangunan konstruksinya pada pertengahan 2010. Dengan demikian, kata Upik, pabrik sudah bisa beroperasi penuh pada 2011.

Upik mengaku, Perhutani sudah memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan calon pembeli dari Amerika. Itu sebabnya, seluruh produk derivatif tersebut nantinya akan diserap pasar Amerika sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya.

Beberapa produk derivatif yang akan dikembangkan diantaranya produk bahan baku cat, bahan baku tinta, dan bahan baku makanan. Nantinya, pabrik tersebut akan menjadi pabrik pengolahan pertama di Indonesia yang mampu mengolah gondorukem dan terpentin hingga menjadi bahan baku makanan. Sugiharto

PHBM di Jawa Barat, Tingkatkan Nilai Guna

2009-11-03T18:03:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kelik Prakosa
Selasa, 03 November 2009

Purwakarta, beritabaru.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) kepada sedikitnya 1.500 desa kawasan hutan lindung se-Jawa Barat, yang sudah lama tidak bisa diproduksi masyarakat setempat. Program PHBM di Jawa Barat, sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahun terakhir agar masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa memanfaatkan hasil hutan di daerahnya. PHBM itu merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama masyarakat dengan berbagi instansi, seperti Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan.

"Sebanyak 1.500 desa itu tersebar di seluruh kabupaten se-Jawa Barat, khususnya di wilayah Jawa Barat selatan, seperti Cianjur, Sukabumi, Ciamis, dan lain-lain," kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf di Purwakarta, Senin (2/11).

Dengan demikian, kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Adang Sudarna mengatakan, masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan hutan di 1.500 desa se-Jawa Barat itu merupakan masyarakat yang berada di daerah sekitar perbatasan kawasan hutan.

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat mendorong konsep PHBM itu. Dede menjelaskan, PHBM bertujuan agar hutan lindung yang tidak bisa diproduksi masyarakat setempat bisa bermanfaat bagi masyarakat luas lainnya. "Upaya pemanfaatan itu bisa dilakukan, seperti mengembangkan peternakan sapi, kambing, dan lain-lain," ujar dia. (*)

Kawah Putih, Magnet Baru Wisata Bandung Selatan

2009-11-03T17:09:00.000+07:00

Ditulis Oleh SYAFNIJAL DATUK SINARO
Selasa, 03 November 2009

BANDUNG - Bumi Priangan memang sangat kaya akan objek wisata. Betapa tidak, ketika wisatawan jenuh me ngunjungi objek wisata di kawasan Bandung Utara, terdapat objek-objek wisata alternatif di belahan Bandung Selatan yang tak kalah indah dan menariknya.

Sebut saja Kawah Putih di Kecamatan Ciwidey yang berada di selatan Kabupaten Bandung. Di kawasan ini terdapat satu objek wisata yang menawarkan pemandangan yang indah dan menarik, yaitu bekas kawah Gunung Patuha pada ketinggian 2.194 meter dari permukaan laut dengan suhu antara 8-22 derajat Celsius. Gunung Patuha memiliki dua kawah, selain Kawah Putih terdapat pula Kawah Saat—dalam Bahasa Sunda, saat berarti surut—yang berada di bagian barat. Kedua kawah ini terbentuk akibat letusan Gunung Patuha yang diperkirakan terjadi pada abad ke-10 dan ke-12 silam.

Berbeda dengan air kawah gunung lainnya, air Danau Kawah Putih memiliki keunikan tersendiri. Airnya dapat berubah warna. Bila terik matahari dan cuaca terang, airnya berwarna hijau apel kebiru-biruan, dan terkadang berwarna coklat susu. Namun yang paling sering terlihat airnya berwarna putih disertai kabut tebal di atas permukaan kawah. Pasir dan bebatuan di sekitar kawah pun didominasi warna putih sehingga masyarakat menamainya dengan Kawah Putih.

Secara turun-temurun masyarakat Ciwidey mempercayai puncak Gunung Patuha ini angker. Tidak ada yang berani naik ke puncak gunung itu, karena burung pun jika terbang melintasi kawah ini akan jatuh dan mati.

Baru pada tahun 1837, Dr Franz Wilhelm Junghuhn, peneliti botani Belanda kelahiran Jerman, mengungkap misteri Kawah Putih. Dalam penelitiannya Junghuhn menemukan sebuah danau kawah yang mengeluarkan lava be lerang beserta gas yang bau nya menusuk hidung. Sejak itu terungkaplah bahwa di kawah ini terdapat kandungan be lerang yang menyebabkan burung jatuh jika terbang melintasi danau Kawah Putih.

Pada zaman Belanda sempat dibangun pabrik belerang dengan nama Zwavel Ontgining Kawah Putih. Kemudian pemerintah Jepang melanjutkan usaha ini dengan nama Kawah Putih Kenzanka Gokoya Ciwidey yang berada di bawah penguasaan militer Jepang.

Dibuka 1987

Kendati sudah diketahui penyebab keangkeran puncak gunung ini, Kawah Putih baru dikembangkan PT Perhutani (Persero) Unit III Jawa Barat dan Banten menjadi sebuah objek wisata sejak tahun 1987. Lokasinya terletak sekitar 46 km dari Kota Bandung atau 35 km dari Ibu Kota Kabupaten Bandung, Soreang, menuju Ciwidey. Tepatnya di Desa Sugih Mukti, Kecamatan Pasir Jambu.

Gerbang masuk Kawah Putih terdapat di sebelah kiri jalan, sekitar 20-30 menit dari Kota Ciwidey.

Jalan raya dari Bandung hingga Ciwidey cukup mulus, namun menanjak dan berkelok-kelok. Selepas Ciwidey hingga gerbang Kawah Putih jalan lebih kecil sehingga menyulitkan bus berpapasan sehingga sering menimbulkan kemacetan, terutama saat pengunjung ramai pada hari libur.

Di sinilah bedanya dengan objek wisata yang berada di kawasan Bandung Utara, seperti Gunung Tangkuban Parahu, Sariater, dan Maribaya. Jalan menuju objek wisata di Bandung Utara lebih lebar dan mulus sehingga membuat perjalanan lebih menyenangkan.
Jika saja arus lalu lintas lancar, hanya dibutuhkan waktu sejam dengan mobil pribadi dari Bandung ke Kawah Putih. Tapi pada hari libur, terutama setelah Lebaran, waktu tempuh bisa mencapai empat hingga lima jam. Itu pun jika di Kawah Putih masih terdapat tempat parkir sehingga mobil bisa naik ke kawah. Namun kalau areal parkir di sekitar kawah penuh, pengunjung terpaksa parkir di sekitar gerbang dan naik mobil khusus menuju kawah.

Kawah Putih dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pukul 17.00 dengan tiket Rp 12.000/orang. Pengunjung yang menggunakan mobil pribadi atau mobil kecil bisa langsung naik ke kawah menyusuri jalan menanjak dan berkelok-kelok sejauh 5,6 km atau sekitar 10-15 menit. Di sekitar kawah sudah tersedia areal parkir bagi mobil kecil, pusat informasi, musala, dan warung-warung makanan. Jalan raya dari gerbang menuju kawah sudah diaspal, tapi bergelombang dan terdapat kerusakan di sejumlah titik.

Sementara pengunjung yang menggunakan bus atau sarana angkutan pedesaan, tersedia transportasi transit menuju kawah. Bagi pengunjung yang menggunakan sarana angkutan umum menuju Ciwidey dari Bandung, juga banyak tersedia di Terminal Kebun Kalapa maupun Leuwi Panjang.

Setelah sampai di Kota Ciwidey, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan angkutan pedesaan ke arah Situ Patenggang.

Untuk sampai ke danau kawah, pengunjung harus berjalan kaki menurun sekitar 200 meter dari areal parkir. Namun jalannya tidak sulit karena sudah dibangun tangga dari semen.

Di sisi kiri tangga bagian bawah terdapat seorang seniman yang bermain kecapi. Biasanya para pengunjung memberikan uang ala kadarnya kepada sang pemain kecapi berirama lagu-lagu daerah Sunda ini.

Selain danau kawah, di sekitar Kawah Putih juga terdapat kolam pemandian air panas Cimangu dengan tarif Rp 9.000/orang. Jika masih ada waktu, pengunjung bisa terus ke Situ Patenggang atau memetik buah stroberi di kebun yang banyak terdapat di sepanjang jalan antara Ciwidey ke Kawah Putih. n

Operasi Wana Lestari Candi 2009

2009-11-02T18:14:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Senin, 02 November 2009

Polisi Bekuk 22 Pembalak Liar di Area Perhutani

Slawi, CyberNews. Aparat Polwil Pekalongan berhasil membekuk 22 orang pencuri kayu di wilayah hukumnya. Mereka berhasil menangkap pelaku pencurian kayu milik jajaran Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Antara lain milik KPH Pekalongan Timur, KPH Pemalang, KPH Pekalongan Barat dan KPH Balapulang. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil menyita 20 meter kubik kayu jati, 21 meter kubik kayu pinus, empat meter kubik kayu albania dan empat meter kubik. Puluhan tersangka yang berhasil ditangkap ini merupakan hasil operasi Wana Lestari Candi 2009. Operasi tersebut berlangsung mulai tanggal 12- 30 Oktober 2009.

Kapolwil Pekalongan Kombes Drs Dewa Bagus Made Suharya mengatakan, tersangka yang berhasil dibekuk rata-rata merupakan pemain lama. Guna mengantisipasi maraknya kasus pencurian, pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah untuk meningkatkan patroli di kawasan hutan. Apabila ada pelaku pembalakan liar, mereka bakal ditindak tegas oleh aparat kepolisian dan polisi hutan. Termasuk juga jika ditemukan ada oknum aparat yang diketahui terlibat dalam persoalan illegal logging ini.

Sementara itu, Kabag Operasi Polres Tegal Kompol Wiyoto menegaskan bahwa dari hasil operasi di wilayahnya, terdapat sembilan orang tersangka yang berhasil ditangkap. Untuk barang buktinya yaitu dua unit truk bermuatan kayu jati dan mahoni. Temuan kayu terakhir di Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dimana, petugas pada saat itu berhasil mengamankan 16 batang kayu jati yang disembunyikan pencuri di kuburan desa setempat.
( Royce Wijaya / CN14 )

Perhutani Banten Ajak Warga Amankan Hutan

2009-10-27T18:15:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Selasa, 27 Oktober 2009

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Banten mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengamankan hutan di provinsi tersebut. Pasalnya, tenaga pengamanan internal hanya 240 orang, sedangkan luas hutan yang perlu dijaga mencapai 77.133,590 hektar.

”Dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, pengawasan untuk mencegah pencurian kayu dan perambahan lebih efektif,” kata Kepala Urusan Hubungan Masyarakat Perum Perhutani Banten Pepi Hanafiah di Serang, Senin (26/10). Saat ini ada 243 desa di sekitar kawasan hutan Banten. Melalui pola pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, di satu sisi hutan terlindungi dan sebaliknya masyarakat sekitar pun dapat turut menikmati hasil tanaman buah atau pohon yang ditanam di hutan. (CAS)

Kantor Parpol untuk Menyimpan Kayu Ilegal

2009-10-27T17:18:00.001+07:00

Ditulis Oleh Suara Karya
Selasa, 27 Oktober 2009

SEMARANG (Suara Karya): Kepolisian Resor (Polres) Semarang Barat bersama aparat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, pekan kemarin, berhasil mengamankan ratusan balok kayu mahoni ilegal yang disimpan di kantor DPD Partai Persatuan Daerah (PPD) Jawa Tengah.

Tumpukan balok kayu yang tidak memiliki izin baik dari KPH Kendal maupun Dinas Kehutanan tersebut ditimbun di tanah kosong belakang kantor yang beralamat di Jalan Walisongo, Kota Semarang. Ketika diamankan, balok-balok kayu ilegal dengan diameter beragam ini ditimbun di antara semak belukar dan rumput ilalang. Akibatnya, keberadaan balok ilegal itu nyaris tidak diketahui masyarakat luas.

Kayu ilegal tersebut diduga milik salah seorang oknum pengurus partai PPD Jawa Tengah, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. "Kayu-kayu mahoni ini dipastikan ilegal. Sebab, tidak ada izin dari perangkat desa dan kepolisian," ungkap Warsito, petugas Kantor Pemangku Hutan (KPH) Kedungpane Kendal, kemarin.
Ratusan batang balok kayu mahoni itu paling banyak berukuran panjang 2,5 meter hingga 3 meter, dengan diamater berbeda-beda. Menurut Warsito, meski kayu-kayu itu ditebang dari hutan rakyat, harus dilengkapi izin penebangan dari aparat desa dan kepolisian setempat. Terlebih jika ditebang dari hutan milik Perum Perhutani. Selanjutnya, kayu akan distempel oleh Dinas Kehutanan sebagai legalisasi. "Sebab, kayu mahoni termasuk dalam kayu rimba indah yang dilindungi Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," tutur dia.

Sementara itu, karyawan kantor DPD PPD Jateng, Adi Irianto, mengaku tidak tahu-menahu asal ratusan balok kayu mahoni itu. Dia hanya tahu, kayu-kayu tersebut milik Lukminto. Yang bersangkutan memang salah seorang pengurus partai PPD. Kayu-kayu itu dititipkan tiga hari sebelum disita. "Katanya, sih, untuk kebutuhan perusahaan," katanya kepada wartawan.

Di sisi lain, pemilik kayu serta pengurus DPD PPD Jateng masih bungkam saat akan dikonfirmasi. Lukminto sendiri saat dihubungi lewat HP-nya tidak pernah tersambung. Kini ratusan balok kayu mahoni ilegal itu telah diamankan di Mapolres Semarang Barat. Pihak kepolisian hingga kemarin masih terus mengembangkan kasusnya.
"Termasuk mencari pemilik serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan kayu mahoni ilegal tersebut," ujar Warsito. (Pudyo Saptono)

Polisi Ringkus Dua Tersangka Pembalak Liar

2009-10-27T16:47:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Selasa, 27 Oktober 2009

Pekalongan, Cybernews. Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan, Jawa Tengah dalam operasi Wana Candi yang digelar dalam sepekan terakhir ini meringkus dua tersangka pembalak liar sekaligus mengamankan 141 batang kayu sengon dan sebuah truk L 1379 HB.
Kepala Satuan Reskrim Polres Pekalongan, AKP Kusno di Pekalongan, Senin, mengatakan, dua tersangka tersebut, yaitu Waluyo (38) warga Desa Kaliboyo dan Jaipuri (48) warga Desa Pesoyi, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Terungkapnya kasus tersebut, katanya, adalah karena tersangka Waluyo yang diduga sebagai pembeli kayu dengan supir truk, Jaipuri membawa kayu sengon liar dari kawasan hutan Perhutani Petak 14 B KRPH Tambaksari, Kajen.

Polisi yang telah mendapat laporan dari masyarakat terhadap aktivitas kedua tersangka kemudian melakukan pencegatan di jalan Desa Kalijoyo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Ia mengatakan, kedua tersangka dapat dikenai Pasal 50 Ayat (3) huruf h juncto Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Sedangkan barang bukti kejahatan berupa ratusan kayu dengan diameter sekitar 20-40 sentimeter dan panjang 130 sentimeter, serta truk pengangkut kayu telah ditahan Mapolres Kajen, Pekalongan.

"Saat ini, kedua tersangka masih kami periksa. Status Waluyo menjadi tersangka karena ada unsur keterlibatannya sebagai pembeli kayu liar dan Jaipuri sebagai sopir pengangkut kayu itu," katanya.
( Ant / CN12 )

PERHUTANI TARGET PHBM MAMPU OPTIMALKAN FUNGSI HUTAN

2009-10-23T18:48:00.000+07:00

Ditulis Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim
Jumat, 23 Oktober 2009

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan program sosial dan lingkungan dari Perum Perhutani, kini terus ditingkatkan. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan hutan diharapkan mampu menciptakan fungsi hutan secara optimal. (afr)

Kepala Biro Kelola Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, Ir Dwiono Rahardjo saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (22/10) menjelaskan, upaya konkret yang dilakukan oleh pihaknya untuk menyukseskan PHBM, yakni senantiasa melibatkan masyarakat desa hutan dan stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Ia menuturkan, dengan PHBM ini mampu memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang juga merupakan upaya menanggulangi pengangguran serta sebagai upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

”Ini menjadi implemantasi visi dan misi Perum Perhutani. Maka, program PHBM yang dijadikan sebagai sistem pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya lebih menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah dan mengutamakan peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat di sekitar hutan serta membangun sinergitas dengan para pihak, khususnya dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa/kelurahan,” ungkapnya.

Adapun jumlah desa hutan atau desa yang berbatasan dengan hutan sebanyak 5.415 desa dsan sampai dengan Desember 2008 sudah terbentuk 5.165 desa PHBM (95%) demgam luas pangkuan wilayah sekitar 1.992.424,58 hekta dan melibatkan ± 5.040.760 KK.
Untuk implementasi PHBM, pihkanya melakukan beberapa tahapan, yaitu sosialisasi intern dan ekstern, dialog multistakeholder, pembentukan LMDH, pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat kecamatan dan kabupaten, perjanjian kerjasama dan penyusunan renstra.

Salah satu jiwa PHBM adalah berbagi/sharing. Sharing adalah bagi hasil produksi kayu dan non kayu yang diberikan kepada LMDH berdasarkan kontribusi dari masyarakat didalam proses produksi. Nilai sharing yang sudah diberikan kepada LMDH terus meningkat dari tahun 2002. Sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah sharing yang diberikan mencapai Rp.127,759 milyar yang berasal dari hasil sharing produksi kayu dan produksi non kayu (seperti getah pinus, kopi, cengkeh, galian C, dan sebagainya). Dari sharing kayu sebesar Rp.63,45 milyar dan dari non kayu sebesar Rp.64,28 milyar.

Selain bagi hasil produksi, dalam implementasinya sejak tahun 2001 program PHBM telah memberikan kontribusi hasil pangan bagi Gross Domestic Bruto (GDP) yang dinikmati LMDH dengan jenis komoditi padi, jagung, kacang-kacangan, dan hasil pangan lainnya. Dari tahun 2001 s/d bulan Desember 2008 tercatat hasil pangan yang dihasilkan 5,72 juta ton dengan nilai sebesar Rp.5,83 triliun.

Usaha-usaha produktif yang dimiliki oleh masyarakat (dalam hal ini LMDH) dapat dikelompokkan ke dalam sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa dan sebagainya. Dari seluruh LMDH yang sudah terbentuk pada masyarakat desa sekitar hutan di seluruh pulau Jawa, usaha produktif yang paling banyak dimiliki adalah usaha produktif di bidang pertanian, dimana dari 4.177 LMDH yang memiliki usaha produktif, 1.872 LMDH diantaranya adalah usaha produktif di sektor pertanian. (afr/j)

Kimia Farma-Perhutani Kembangkan Kebun Inti di Cepu

2009-10-22T18:50:00.000+07:00

Ditulis Oleh Widi Agustian - Okezone
Kamis, 22 Oktober 2009

JAKARTA - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) mengembangkan perkebunan inti seluas 50 hektare (Ha) di daerah Cepu, Jawa Tengah. Pengembangan ini dilakukan perseroan dengan bekerja sama dengan Perhutani.

"Untuk jarak kepyar, kita buat perkebunan inti yang menghasilkan bibit unggul. Baru setelah itu ditanam di perkebunan maupun plasma," kata Dirut KAEF Syamsul Arifin, di sela acara Halal Bihalal Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Walaupun, luasnya hanya 50 Ha, tapi hasil dari perkebunan inti tersebut nantinya akan dapat mencukupi ribuan Ha. Di mana biaya untuk 5-10 Ha sebesar Rp200 juta-Rp300 juta.

Nantinya, hasil inti dari perkebunan ini akan disalurkan ke dalam negeri. Khususnya, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai dengan Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kita akan kembangkan perkebunan rakyat dulu, kalau tidak bisa, baru ekspor," jelasnya.

Di sisi lain, negara-negara luar juga telah menunjukan minatnya, yakni Taiwan dan Thailand. "Tapi kita ingin kembangkan ke dalam negeri saja," ucapnya. (ade)

Pembalak Liar Picu Kebakaran Hutan

2009-10-21T18:50:00.000+07:00

Ditulis Oleh Seputar Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2009

MADIUN(SI) – Ulah pembalak liar sudah tak bisa ditolerir.Bukan saja berniat mencuri kayu,mereka juga diduga sengaja merusak hutan dengan cara membakar.

Dari penyelidikan polisi hutan (Polhut) dan mantri hutan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Lawu dan sekitarnya diketahui bila kebakaran di petak 50, Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Gligi, diduga karena faktor kesengajaan. Modus pembakaran hutan diketahui dengan cara dibuangnya puntung rokok secara sembarangan. Dalam sekejap, api menjalar dan merembet di lokasi hutan lindung yang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut tersebut.

” Dari kesimpulan awal, kebakaran ini memang sengaja dilakukan olah pembalak liar yang ingin mengambil arang dari kayu-kayu yang terbakar,” ujar Humas Perhutani KPH Lawu Ds, Mujiono, kemarin. Hingga kemarin, kata dia, luas hutan dan perkebunan yang terbakar mencapai 50 hektar. Rinciannya, sekitar 30 hektar hutan lindung, 15 hektar hutan produksi, dan sekitar 5 hektar masuk dalam perkebunan kopi milik PT Perkebunan Kopi Kandangan. Sedangkan, kerugian per hektar lahan yang terbakar diperkirakan mencapai Rp250.000. ” Kalau kerugian material memang tidak terlalu besar.

Tetapi,kerugian kerusakan alam dan terganggunya keseimbangan alam cukup besar. Karena banyaknya hutan lindung yang terbakar maka dalam janga panjang akan berdampak pada berkurangnya persediaan air serta rawan terjadi bencana banjir, longsor, dan puting beliung,” ujarnya. Mujiono menyatakan,kemarin kebakaran yang terjadi di RPH Gligi sudah padam. Hanya saja, titik api di dekat perbatasan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo masih ada. Sekitar 10 petugas Polhut, 15 mantri,dan warga pinggiran hutan masih berada di lokasi untuk menghentikan titik api dan mencegah munculnya api kembali.

” Titik api masih terlihat di wilayah BKPH Wilis Barat dan BKPH Wilis Selatan tepatnya di daerah perbatasan Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo,” ujarnya. Tanaman yang terdapat di hutan lindung tersebut yakni Pinus, Akasia,Pajang, dan Akasia Dekuren. Sedangkan, aneka satwa liar yang ada di hutan lindung Gunung Wilis tersebut yakni burung elang, ayam hutan,kera,dan babi hutan. Mujiono juga mengaku menyesalkan rendahnya kesadaran pihak pemerintah daerah yang kurang peduli terhadap bencana kebakaran hutan lindung dan kelestarian hutan.

Padahal, kata dia, sesuai Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengisyaratkan pihak pemerintah daerah juga bertanggungjawab menjaga dan melestarikan hutan. ”Pemerintah daerah sepertinya lepas tangan kalau terjadi kebakaran hutan seperti ini,” ujarnya. Sementara itu menurut Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Madiun,Didik Sutanto, mengaku sangat prihatin dengan seringnya terjadi kebakaran hutan.

Sebab,kebakaran hutan semakin menambah luas lahan kritis. Menurut dia,berdasarkan kategori, jumlah lahan yang termasuk lahan kritis di wilayah Kabupaten Madiun mencapai 1.806 hektar, kategori lahan setengah kritis seluas 5.748 hektar, dan lahan yang tergolong potensial kritis seluas 9.195 hektar.

” Memang perlu upaya pemulihan hutan secara menyeluruh. Selain melakukan reboisasi hutan, juga perlu upaya menyadarkan masyarakat agar ikut melindungi dan melestarikan hutan,” tandasnya. (muhammad roqib)

Cianjur Miliki 69. 000 Hektare Hutan Negara

2009-10-16T18:52:00.000+07:00

Ditulis Oleh Pikiran Rakyat
Jumat, 16 Oktober 2009

CIANJUR, (PRLM).-Hutan negara yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur luasnya mencapai. 69.461,49 hektare. Dari luas hutan tersebut, sekitar 60.198,40 hektare merupakan kawasan hutan yang pengelolaannya melibatkan masyarakat desa di sekitar lokasi hutan. Mereka tergabung dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang didukung 148 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan jumlah anggota sebanyak 25.756 orang.

Demikian dikatakan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, Kamis (15/10) saat meresmikan sekaligus penandatanganan naskah pengukuhan pengurus Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA). Acara berlangsung di lokasi wisata Lembah Cisalada Desa Gunungsari resor pemangkuan hutan (RPH) Takokak, bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Sukanagara Selatan Kab. Cianjur.

Pada kesempatan itu bupati mengharapkan KTHA yang telah terbentuk mampu bertanggungjawab, dan bekerjasama dengan perhutani. Kemudian bisa bersinergi ikut memelihara, mengawasi serta mengamankan hutan. "Melalui keberadaan KTHA ini, saya yakin ke depan tidak akan terjadi penebangan liar, dan penyerobotan hutan," katanya.(A-116/A-50)***

Bibit Terima Piala Juara Umum

2009-10-16T17:53:00.000+07:00

Ditulis Oleh Suara Merdeka
Jumat, 16 Oktober 2009

Jateng Dinilai Berhasil Pertahankan Ekosistem
JAKARTA- Jawa Tengah keluar sebagai juara umum lomba penghijauan dan konservasi alam tingkat nasional yang digelar Departemen Kehutanan. Provinsi ini memenangkan tujuh dari 23 kategori yang dilombakan.

Menteri Kehutanan MS Kaban menyerahkan Piala Juara Umum kepada Gubernur Bibit Waluyo pada silaturahmi Rimbawan di Departemen Kehutanan Manggala Wanabakti, Jakarta kemarin. Jawa Tengah dinyatakan sebagai juara umum karena telah berhasil mempertahankan ekosistem di wilayah Jateng.

MS Kaban berharap lomba yang diselenggarakan bisa mendorong masyarakat agar lebih giat melakukan penghijauan dan memperbaiki lingkungan. ’’Bangsa dan rakyat Indonesia kerap dituduh tidak mau memperbaiki lingkungan. Apa yang telah dilakukan oleh para peserta lomba membuktikan bahwa tuduhan itu salah.’’

Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan (Pusbinluh) Dephut Eka Widodo Soegiri menjelaskan, jumlah kategori yang dilombakan meningkat dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya melombakan 19 kategori.

’’Sebanyak 11 kategori difasilitasi oleh Pusbinluh, 4 kategori oleh Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan 8 kategori difasilitasi Perum Perhutani,’’ ujarnya.

Lomba diikuti 173 peserta dari 32 provinsi. Para peserta dijaring mulai dari tingkat kabupaten lalu ke tingkat provinsi untuk kemudian menuju ke tingkat nasional.

Maksud diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah sebagai media untuk mengembangkan motivasi dan komitmen masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan khususnya penghijauan dan konservasi alam.
Tujuannya adalah agar pemenang lomba penghijauan dan konservasi alam dapat terus meningkat peran sertanya dalam pembangunan kehutanan. (di-46)

Kerugian Perhutani Akibat Gempa Tasikmalaya Belum Dihitung

2009-10-15T18:54:00.000+07:00

Ditulis Oleh Kompas
Kamis, 15 Oktober 2009

BANDUNG, KOMPAS.com - Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, hingga kini masih menghitung kerugian atas kerusakan aset akibat gempa bumi berkekuatan 7,3 skala richter, yang melanda sebagian wilayah Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
"Yang pasti, kerusakan akibat gempa bumi ini tersebar di sejumlah kesatuan pemangkuan hutan (KPH) di Banten dan di Jawa Barat," kata Kepala Seksi Humas Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Ronald Suitela, kepada wartawan, Rabu (14/10).

Kawasan hutan yang mengalami guncangan gempa bersumber di Kabupaten Tasikmalaya tersebut, lanjut Ronald Suitela, meliputi KHP Sukabumi, Cianjur, Bandung Selatan, Garut, Tasikmalaya, dan KPH Ciamis.

Ronald Suitela menyebutkan sejumlah aset milik BUMN yang mengalami kerusakan tersebut, mencakup puluhan bangunan kantor dinas dan bangunan rumah dinas serta bangunan rumah milik karyawan.

Bangunan yang mengalami kerusakan tersebut, menurut hasil inventarisasi, antara lain empat rumah dinas Asisten Perhutani (Asper), sembilan rumah dinas Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH), dan satu rumah milik Asper serta satu rumah milik mandor, rusak berat.

Dari hasil hasil inventarisasi tersebut, juga diketahui bangunan lain yang mengalami rusak sedang, yakni empat rumah dinas Asper, tiga rumah dinas KRPH, dan dua rumah mandor. Sedangkan bangunan yang mengalami rusak ringan, terdiri atas enam rumah dinas Asper, 12 kantor KRPH, dua kantor Asper, dan dua rumah mandor.

Terparah, kerusakan menimpa bangunan milik Perhutani yang berada di Kecamatan Pangalengan, KPH Bandung, yang terdiri atas rumah dinas dan kantor, serta rumah karyawan lapangan.

Ronald Suitela mengatakan, untuk membantu rimbawan yang terkena dampak guncangan gempa ini, dalam waktu simgkat kantor unit langsung menerjunkan personalnya ke lokasi terkena dampak gempa.

Tanpa menyebutkan jumlah personel yang memberi bantuan, kata Ronald Suitela, tim tersebut merupakan tim pengendali yang disiagakan untuk mengantisipasi bencana di hutan, yang terdiri atas personel setempat dan dari KPH lain di Jawa Barat dan Banten.

Di KPH Bandung Selatan, menurut Adminstratur/Kepala KPH setempat, Lies Bahunta, selama melakukan pendataan pihaknya telah memberikan bantuan yang terdiri atas, perlengkapan tidur, maknana dan minuman serta uang Rp 10 juta.

"Dalam hal ini, kami lebih mengutamakan warga korban masyarakat desa hutan, sebagai mitra Perhutani dalam membangun hutan," kata Lies Bahunta.

Perhutani sayangkan belum sinkronnya aturan

2009-10-14T18:57:00.000+07:00

Ditulis Oleh Koran Indonesia.com
Rabu, 14 Oktober 2009

Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengatakan belum sinkronnya aturan dan lemahnya kapasitas serta peran instansi publik menyebabkan lemahnya kebijakan dan implementasinya.

“Kedua hal tersebut menyebabkan tidak tertanganinya konflik sosial dan mudahnya kawasan hutan negara menjadi sumber daya yang memiliki akses terbuka,” ujarnya kepada wartawan.

Upik mengatakan tingginya hambatan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan karena perbedaan persepsi dan tingginya konflik kepentingan.

“Selain itu masih rancunya peran regulator dari instansi publik di dalam pengurusan hutan, sehingga seringkali masuk ke dalam ranah praktisi dan pelaku pengelolaan hutan,” katanya.

Dia mengkritik para pejabat kehutanan yang hanya melakukan pengawasan secara administratif. “Sangat jarang yang melakukan pengawasan langsung di lapangan.”
Menurut dia, keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, ada. Tetapi bagi-bagi lahan di dalam konteks Hak Kepemilikan lahan jawabannya, tidak. “Sejarah marjinalisasi petani di Indonesia menyebutkan mengecilnya petak-petak kepemilikan lahan yang pada akhirnya akan mengalihkan sasaran pada lahan-lahan negara.”

Perhutani Sukabumi Hadang Penambang Liar

2009-10-13T18:58:00.001+07:00

Ditulis Oleh Republika
Selasa, 13 Oktober 2009

SUKABUMI—-Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi menggelar patroli gabungan untuk menghadang penambangan emas liar di kawasan Perhutani. Selain itu kawasan yang rawan penambangan dipasangi sejumlah palang peringatan yang berisi larangan penggalian.

"Secara umum penambangan ilegal dalam kawasan hutan sudah tidak ada,’’ tandas Administratur Perum Perhutani KPH Sukabumi, Bambang Sukarjo Hari Prasetya, kepada Republika, Senin (12/10). Hal itu merupakan hasil dari sejumlah upaya KPH Sukabumi menekan penambangan ilegal emas di kawasan Perhutani.

Salah satu upayanya, ujar Bambang, adalah melakukan patroli gabungan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Patroli tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali kegiatan penambangan.

Bambang menambahkan selain menggelar patroli gabungan, mereka akan memberikan tindakan tegas bagi para penambang liar. ’’Kita memidanakan para pelaku penambangan liar bekerja sama dengan instansi terkait,’’tandas dia.

Langkah itu, lanjut Bambang, dinilai efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku penambangan liar. Selain itu, tambah dia, pihaknya juga memasang sejumlah papan/palang peringatan di lokasi yang rawan dijadikan lokasi penambangan emas liar.

Kawasan penggalian liar berada di Blok Mataram, Bagian KPH (BKPH) Lengkong, Jampang Kulon tepatnya di Gunung Hanjuang hingga Ciemas dan Pasir Piring. Sementara itu terkait keberadaan lahan kritis di KPH Sukabumi, Perhutani menjanjikan pada tahun 2010 mendatang lahan kritis sudah tidak ada lagi di Kabupaten Sukabumi. rig/rif

Pengelolaan Hutan Nonkayu Terganjal Regulasi

2009-10-09T18:59:00.000+07:00

Ditulis Oleh KARTIKA CANDRA
Jumat, 09 Oktober 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Regulasi pemerintah kembali dituding menjadi penyebab tidak maksimalnya pengelolaan hasil hutan nonkayu. Direktur Utama Perusahaan Umum Perhutani Upik Rosalina mengatakan regulasi yang seharusnya mempermudah pemanfaatan hasil hutan non kayu.

"Tapi kecenderungan regulasi justru tidak mempermudah," katanya di sela acara seminar tentang masa depan kehutanan di Departemen kehutanan hari ini, (8/10).

Padahal produk hasil hutan non kayu, lanjut Upik, justru jauh lebih besar dan beragam jika dibandingkan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. "Kayu itu cuma lima persen porsinya dari keseluruhan hasil hutan," ujarnya.

Namun demikian produksi kayu mendominasi sektor kehutanan. "Sekitar 75 persen produk hasil hutan sampai saat ini terdiri dari kayu," kata Upik.

Regulasi yang menghambat itu misalnya peraturan tentang carbon trading. "Peraturan ini ruwet sekali," kata Upik. Sehingga menyulitkan pelaku usaha kehutanan.

Selain itu tidak adanya kepastian kawasan pengelolaan hutan, pasrtisipasi individu dalam mengelola kawasan dan tidak sinkronnya berbagai peraturan pemerintah juga semakin membuat hasil hutan non kayu tidak dilirik.

KARTIKA CANDRA

Bahan Bakar Kayu Cair Hemat 60 Persen Investasi Energi

2009-10-09T18:02:00.000+07:00

Ditulis Oleh KARTIKA CANDRA
Jumat, 09 Oktober 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta - Praktisi dan pengamat kehutanan yang juga direktur eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Nanang Roffandi Ahmad mengatakan penggunaan bahan bakar kayu cair atau biometanol bisa menghemat minimal 60 persen investasi energi. "Itu minimal lo ya, bisa lebih lagi," kata Nanang.

Biomethanol, kata Nanang, adalah bahan bakar energi berbahan dasar kayu. Berbeda dengan bioethanol yang berbahan dasar tanaman pangan, menurutnya biomethanol lebih ramah lingkungan dan tidak akan mengancam ketersediaan bahan pokok. "Biomethanol juga lebih terbarukan dan lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil dan tidak menghasilkan emisi," katanya.

Sesuai dengan rencana energi nasional dari departemen energi dan sumber daya manusia, ia melanjutkan, jika bahan bakar biomethanol digunakan sebagai subtitusi energi nasional dengan porsi 10 persen dari energi fosil, maka dibutuhkan sekitar 1,4 hektar hutan kayu.

"Setiap satu meter kubik lahan akan menghasilkan setengah ton kayu kering. Jumlah ini akan menghasilkan seperempat ton atau lebih dari 250 liter bahan bakar biomethanol," kata Nanang.

Pada prakteknya perpaduan 85 persen bahan bakar biomethanol, digabungkan dengan 15 persen bahan bakar fosil pada kendaraan, kata Nanang, akan mengurangi emisi gas buang sampai 50 persen.

Sayangnya, Indonesia belum memiliki teknologi ini. "Yang punya lisensi teknologinya Amerika. Tapi saat ini sudah ada investor yang tertarik," ujarnya.

Investor di luar negeri banyak yang tertarik dengan biomethanol karena untuk produksinya bisa menggunakan kayu jenis apa saja serta umur pematangan kayu di Indonesia yang lebih pendek. "Kayu apa saja yang punya nilai kalor tinggi di atas 4500 per ton," ujar Nanang.

KARTIKA CANDRA