Ratusan Potensi Belum Tergarap Optimal

Ditulis Oleh Kompas
Kamis, 11 Juni 2009

Implementasi Aturan untuk Ekowisata Belum Sinergis

BANDUNG, KOMPAS - Ratusan potensi ekowisata di Jawa Barat hingga kini belum tergarap optimal menjadi obyek kunjungan yang bernilai ekonomi tinggi. Padahal, prospek pengembangan wisata berbasis alam di provinsi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa. Jika dikelola maksimal, pontensi tersebut berpeluang menjadikan Jabar sebagai provinsi ekowisata.

Kepala Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten Bambang Setiabudi di Bandung, Selasa (9/6), mengatakan, dari seluruh potensi ekowisata itu, yang dikelola Perhutani baru sekitar 80 obyek. "Jika potensi obyek wisata berbasis alam dikelola optimal, itu berpeluang meningkatkan pendapatan daerah," katanya.

Potensi wisata Jabar menjadi menarik karena didukung keindahan panorama alam dan iklim yang dipadu potensi agro. Beberapa wilayah yang belum tergarap berada di kawasan Kabupaten Bandung, Garut selatan, dan Sukabumi.

Namun, Bambang mengingatkan, pengembangan wisata berbasis alam harus mengacu persyaratan tertentu. "Ekowisata harus mendukung konservasi lingkungan," katanya.

Belum sinergis

Hingga kini kendala utama pengembangan wilayah hutan menjadi ekowisata ialah belum adanya kesepahaman di antara semua pihak, termasuk para pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator. "Belum ada sinergi informasi di antara para pemangku kepentingan wilayah hutan," kata pengembang ekowisata dari PT Triniti, Ronni Lukito.

Selain itu, belum ada kejelasan hukum yang lebih rinci tentang pengembangan kawasan hutan menjadi sebuah obyek ekowisata. "Garis besar aturannya sudah ada, seperti peraturan gubernur dan peraturan daerah. Namun, implementasinya di lapangan masih belum sinergis," ujar Ronni.

Pengusaha yang akan mengembangkan bisnis ekowisata di daerah Kertawangi, Cijanggel, Kabupaten Bandung, tersebut menyebutkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pengembangan ekowisata. Itu antara lain ekologi, etnologi atau budaya, ekonomi atau pemberdayaan masyarakat sekitar, edukasi, dan masalah estetika meliputi interior atau konsep bangunan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jabar A Herdiwan mengakui, selama ini masih ada miskomunikasi di antara beberapa pemangku kepentingan mengenai aturan-aturan pengembangan kawasan hutan sebagai ekowisata. Namun, sebagai bagian dari pengambil kebijakan, Disparbud sangat mendukung pengembangan ekowisata sebagai ikon wisata Jabar.

Terkait keterbatasan infrastruktur yang selama ini masih menjadi penghambat optimalisasi pengembangan ekowisata, Herdiwan mengatakan, Pemprov terus mengupayakan alokasi anggaran dalam APBD. "Bappeda sudah berkomitmenbandung; jabar mengalokasikan berapa saja kebutuhan perbaikan infrastruktur di kawasan obyek wisata yang prospektif bagi pemerintah provinsi," katanya.

Herdiwan menilai, ekowisata yang dikembangkan di Jabar harus memberi rasa nyaman bagi wisatawan. "Tangkubanparahu, misalnya, sudah beberapa tahun terakhir pengelolaannya dikembalikan ke Departemen Kehutanan sebagai pemilik aset. Kawasan itu kini sudah sangat semrawut oleh kehadiran pedagang kaki lima yang membuat wisatawan mancanegara tidak merasa nyaman," katanya. (GRE)