Ditulis Oleh Solo Pos
Rabu, 10 Juni 2009
Jepara (Espos) Pemerintah dinilai belum memiliki grand strategy (strategi besar) industri yang solid dan terpadu yang didukung departemen maupun instansi terkait. Ketua Asosiasi industri mebel dan kerajinan Indonesia (Asmindo) Kabupaten Jepara Akhmad Fauzi, Selasa (9/6) mengatakan, hingga saat ini belum ada strategi industri yang jelas dari pemerintah, sedangkan departemen atau instansi yang mempunyai strategi dan kebijakan cenderung memiliki agenda sendiri-sendiri dan tidak terpadu.
Dia menambahkan contoh kecil, misalnya, Perhutani hingga kini belum mampu mengeluarkan sertifikat ramah lingkungan untuk produk kayu yang dihasilkan, sementara Dinas Perdagangan mendorong industri mebel bersertifikat.
”Jika kayu Perhutani yang milik pemerintah saja tidak tersertifikasi lalu bagaimana dengan pengusaha di bawahnya. Jadi, seharusnya ada grand strategy yang terintegrasi,” kata Akhmad, sebagaimana dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).
Fauzi menuturkan strategi besar yang diharapkan tersebut harus dapat mengakomodasi semua persoalan yang dihadapi pelaku usaha dalam menggerakkan sektor industri yang kemudian mampu memberi nilai lebih bagi pendapatan negara. Dia menuturkan selama ini pemerintah belum mempunyai strategi besar ”Kami sebagai pelaku usaha merasa menjadi korban yang akhirnya hanya mampu bertahan sendiri ditengah himpitan krisis ekonomi seperti sekarang ini,” ujarnya.
Menurut dia pemerintah perlu duduk bersama dengan para pelaku usaha untuk merumuskan sektor apa saja yang akan ditonjolkan, kemudian bagaimana menghadapi persaingan global yang kemudian didukung oleh stakeholders terkait.
”Seharusnya ada suatu arahan yang jelas dari pemerintah mengenai strategi besar bidang industri dan perdagangan kita, mau di bawa kemana industri di Indonesia? Mau seperti apa?,” ujarnya. Kurangnya dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha juga terlihat dari tidak tegasnya pemerintah dalam menentukan besaran suku bunga perbankan.
0 comments:
Posting Komentar