Ratusan Hektare Lahan Perhutani Jember Dikuasai Warga

Ditulis Oleh Sugeng Wibowo
Kamis, 02 Juli 2009

JEMBER | SURYA Online - Ratusan hektare (ha) dari 76 ribu ha lahan Perum Perhutani Jember, Jawa Timur (Jatim), dikuasai warga secara ilegal, dan Perhutani kesulitan untuk mengusir warga dari lahan tersebut.

Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Jember, Taufik Setyadi, Rabu (1/7), mengatakan, lahan Perhutani Jember sebanyak 76 ribu ha, terdiri dari 36 ribu ha hutan produksi dan 46 ribu hutan lindung, namun 800 ha dikuasai warga secara ilegal.

“Perum Perhutani sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menghuni lahan Perhutani Jember secara ilegal,” kata Taufik.
Menurutnya, petugas Perhutani sudah melakukan pendekatan secara bertahap kepada masyarakat untuk membujuk warga agar pindah dan tidak menghuni lahan Perhutani, namun upaya tersebut gagal dilakukan.

“Perhutani Jember tidak ingin hutan milik Perhutani semakin berkurang, karena pemukiman warga di sejumlah hutan terus bertambah,” kata Taufik.

Petugas Perhutani Jember, tambahnya, berusaha mencegah meluasnya pemukiman warga di kawasan hutan lindung dan hutan produksi milik Perhutani di Kabupaten Jember, demi menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya berharap, masyarakat sekitar hutan bisa memahami aturan itu dan tidak melakukan perambahan di kawasan hutan Perhutani Jember yang menyebabkan kerusakan lingkungan,” harap Taufik.

Perum Perhutani Jember, lanjutnya, akan menindak tegas para pelaku perambah liar dan pembalakan liar di kawasan hutan Perhutani Jember, apalagi warga yang mencoba untuk memiliki tanah negara tersebut.

“Saya sudah menginstruksikan kepada petugas di lapangan untuk menindak tegas warga yang melakukan pembalakan liar di kawasan Perhutani Jember,” kata Taufik menegaskan.
Data di Perum Perhutani Jember, sebagian besar lahan Perhutani yang dikuasai warga secara ilegal berada di kawasan hutan Mandigu, Kecamatan Tempurejo, sebanyak 300 ha.
“Perhutani sudah mencoba lakukan negosiasi, namun selalu gagal karena warga menolak negosiasi tersebut,” papar Taufik. ant