Perhutani Jadi Stabilisator Harga Kayu Rakyat

Ditulis Oleh Agro Indonesia
Selasa, 23 Februari 2010

Tanggap dengan fluktuasi harga kayu rakyat, Perum Perhutani turun tangan menjadi stabilisator harga kayu rakyat. Langkah tersebut diharapkan bisa membuat harga kayu rakyat tetap menarik dan menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menanam.

Dipermainkan tengkulak. Itulah yang kerap dialami masyarakat kecil produsen berbagai komoditas. Mulai dari komoditas pangan, perkebunan, hortikultura hingga perikanan.Akibat praktik tersebut, masyarakat kecil tentu dirugikan. Sebab, keuntungan optimal justru dinikmati pedagang perantara. Sementara masyarakat yang berpeluh dan bersusah payah dalam berproduksi tak mendapat imbalan yang setimpal.

Kondisi serupa juga dialami masyarakat penghasil kayu rakyat. Saat ini, harga kayu rakyat memang menjulang. Kayu sengon, misalnya. Tingginya permintaan membuat harga tembus di atas Rp800.000/m3, mendekati kayu alam kualitas wahid macam meranti. Namun, harga sebesar itu tidak tercipta di tingkat petani. Permainan para tengkulak kayu dan industri pengolahan kayu membuat harga kayu rakyat di tingkat petani terbilang rendah. Untuk bisa dihargai Rp500.000/m3 saja sudah bagus. Yang terjadi, harga malah hanya Rp300.000/m3, bahkan lebih rendah. Belum lagi jika praktik ijon diterapkan. Makin tertekanlah petani kayu rakyat.

Menghadapi kondisi tersebut, Perum Perhutani tergerak untuk turun tangan. BUMN Kehutanan terbesar itu siap menjadi stabilisator harga kayu rakyat. Direktur Rehabilitasi dan Usaha Pengembangan Hutan Rakyat (RUPHR) Perum Perhutani, Tedjo Rumekso menyatakan, pihaknya kini menjadi pembeli siaga kayu rakyat. “Langkah Perhutani menjadi pembeli siaga diharapkan bisa menjaga harga kayu rakyat tetap menarik, sehingga bisa mempertahankan minat menanam yang sudah tumbuh di masyarakat,” kata Tedjo.

Keputusan Perhutani menjadi lembaga stabilisator harga memang tidak melulu bisnis. Ada alasan strategis dan tanggung jawab Perhutani sebagai pengelola hutan Jawa untuk menjaga daya dukung lingkungan di pulau terpadat di Indonesia ini. Maklum, luas lahan hutan yang dikelola Perhutani hanya sekitar 19%. Padahal, tutupan vegetasi hutan yang ideal untuk daya dukung lingkungan optimal adalah 30% dari luas daratan. Di sinilah hutan rakyat memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan tutupan vegetasi hutan.

Sebagai catatan, Direktorat RUPHR yang dipimpin Tedjo adalah direktorat yang baru dibentuk pertengahan tahun lalu untuk merespon kondisi tersebut. Di awal beroperasinya, perseroan telah mengeluarkan sekitar Rp2 miliar dana dari rencana Rp4 miliar yang digunakan untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat. “Kami sudah menerapkan langkah ini pada 2009, dan selama dua bulan antusiasme masyarakat begitu tinggi,” kata Tedjo.

Dia memaparkan, dengan menjadi off-taker, Perhutani akan berperan seperti Perum Bulog dalam menyangga harga beras. Apabila harga kayu rakyat tidak wajar, maka Perhutani siap membeli kayu tersebut dengan harga yang lebih layak, sehingga rakyat punya posisi tawar yang tinggi.

Kayu yang dibeli dari masyarakat akan ditampung pada terminal kayu. Nantinya, jika kayu yang dibeli dari rakyat tadi dibeli oleh industri dengan harga yang lebih tinggi, maka kelebihannya akan dibagi dua antara Perhutani dengan rakyat.

Saat ini, rata-rata Perhutani bisa membeli kayu rakyat sekitar 20% di atas harga industri. Contohnya kayu jati dengan jenis A1, diameter 19 cm yang dijual seharga Rp1,3 juta/m3. Perhutani sanggup membelinya dengan harga Rp1,6 juta/m3.

Menurut Tedjo, Perhutani juga akan mengedukasi rakyat agar menjual kayunya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selama ini, kata dia, rakyat hanya menjual pohon. Padahal, kalau diusahakan melalui penebangan dan pemotongan yang baik, nilai dari satu pohon itu bertambah. “Tetapi itu kami lakukan bertahap dan tidak sekaligus,” katanya.

Rp253 miliar

Untuk menjalankan misinya menyangga harga kayu rakyat, tahun ini Perhutani menyediakan dana sebesar Rp253 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap sekitar 200.000 m3 kayu rakyat.

Selain untuk trading, dana itu juga akan dimanfaatkan untuk penanaman dan pengembangan hutan rakyat. Menurut Tedjo, tahun depan Perhutani menargetkan untuk mendorong tumbuhnya 5.000 hektare (ha) hutan rakyat baru. Sementara 42.000 ha lainnya yang sudah existing akan terus dikembangkan. Sampai saat ini sudah ada 52 desa yang meneken kesepakatan kerjasama, sementara 100 desa sedang proses.

“Masyarakat yang terlibat akan menjadi plasma Perhutani. Kami akan memberikan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam melakukan penanaman di lahan-lahan mereka,” katanya.

Dana yang ada di kantong Perhutani memang jauh dari mencukupi. Untuk itu, Perhutani juga akan menjembatani dan-dana yang ada di masyarakat untuk diinvestasi dalam pengembangan hutan rakyat. Perhutani, kata Tedjo, juga sedang mengajukan usulan agar dana di Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) Kementerian Kehutanan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hutan rakyat. “Banyak lahan yang potensial di Jawa. Tentu kami tidak bisa sendirian untuk mengembangkannya. Jadi, kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah untuk pengembangan hutan rakyat,” katanya.

Dengan potensi yang begitu besar, Tedjo optimis hutan rakyat bisa berkembang. Apalagi dengan kebutuhan bahan baku kayu yang besar. Saat ini saja kebutuhan kayu untuk industri di Pulau Jawa sekitar 6 juta m3/tahun, sementara pasok dari Perhutani dari dalam kawasan hutan hanya sekitar 1 juta m3/tahun. Dengan kata lain, sisa 4-5 juta m3 dipenuhi dari hutan rakyat maupun hutan di luar Jawa. AI

Membangun Hutan Rakyat 2 Juta Ha

Dua juta hektare. Itulah target luasan hutan rakyat yang dibebankan pemerintah kepada Perhutani. Pencapaian target tersebut diharapkan bisa menjamin kelestarian pemanfaatan hutan rakyat

Anggota Dewan Pengawas Perhutani, Boen M. Purnama beberapa waktu lalu menyatakan, Perhutani dipercaya mampu menjadi lokomotif pengembangan hutan rakyat di Jawa. “Pemerintah sudah memberi tugas khusus untuk Perhutani agar ikut mendorong pengembangan hutan rakyat,” kata Boen, yang juga Sekjen Kementerian Kehutanan.

Boen menyatakan, hutan rakyat kini memegang peranan penting, baik dari sisi ekonomi maupun ekologis. Dari sisi ekonomi, hutan rakyat adalah katup pengaman pasokan bahan baku kayu bagi industri kehutanan.

Sementara dari sisi ekologis, hutan rakyat menjadi mampu mendukung kawasan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah bencana alam. “Di sinilah peran strategis Perhutani diperlukan,” kata Boen.

Menurut Boen, selain mendapat tugas untuk mendukung terciptanya dua juta hektare hutan rakyat, Perhutani juga diharapkan bisa mendorong pengelolaan hutan rakyat lestari berdasarkan prinsip-prinsip sustainable forest management.

Boen menuturkan, saat ini sejatinya hutan rakyat sudah terbangun dengan cukup baik. Hanya saja, belum semuanya dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. “Misalnya hutan rakyat yang banyak terdapat di Banten, yang jika dipanen bersamaan akan membuat tutupan lahannya langsung berkurang drastis. Hal seperti itulah yang menjadi salah satu tugas Perhutani,” katanya.

Sementara itu, Deputi Menneg BUMN Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan Agus Pakpahan saat penandatanganan kesepakatan kerjasama pengembangan hutan rakyat antara Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Blora beberapa waktu lalu menyatakan, hutan rakyat memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk menutupi kebutuhan masyarakat akan bahan baku hasil hutan kayu.

Di beberapa daerah, bahkan peredaran kayu rakyat jauh melampaui peredaran kayu yang berasal dari hutan negara, antara lain di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Ciamis.

Menurut Agus, hutan rakyat saat ini memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pasokan bahan baku kayu untuk industri. Pengembangan hutan rakyat juga akan berdampak positif berupa peningkatan ekonomi wilayah dan perbaikan lingkungan.

Untuk itu, katanya, Perhutani diharapkan bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk memacu pengembangan hutan rakyat di Jawa guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tutupan hutan. AI