Pantau Hutan Korod, Pemkab & Perhutani Bentrok dengan Warga

Ditulis Oleh Toni Kamajaya

Kamis, 19 Juni 2008

SUKABUMI - Aksi protes warga Kecamatan Gegerbitung atas terhadap penebangan hutan Korod oleh Perhutani KPH Sukabumi semakin memanas. Rencana peninjauan langsung lokasi penebangan oleh tim khusus Pemkab Sukabumi dan Perhutani, terhambat akibat terlibat percekcokan dengan ratusan warga. Kekisruhan yang mewarnai kunjungan lokasi penebangan ini terjadi di perlintasan jalan Ciayunan menuju Gunung Korod. Ratusan warga yang terhimpun dalam Forum Masyarakat Pecinta Lingkungan (FMPL) menghadang kedatangan tim khusus Pemkab Sukabumi yang terdiri di antaranya dari unsur Dinas Kehutanan, Dinas Pol PP, dan kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang). Berdasarkan keterangan yang dihimpun, percekcokan yang nyaris diwarnai aksi kekerasan ini dipicu tindakan tim pemkab yang melakukan pengumpulan keterangan dari sejumlah warga yang berdomisili di sekitar hutan Korod. Di samping itu, pemicu lainnya adalah sikap tim pemkab yang menolak mendatangi secara langsung lokasi penebangan dan aliran sungai yang terancam kekeringan akibat pelaksanaan penebangan hutan. "Kami tidak bisa menerima jika tim utusan pemda itu mengumpulkan keterangan hanya dari warga sekitar hutan. Ini tidak obyektif, sebab warga di sana ikut dilibatkan dalam penebangan pohon sehingga tidak merasakan dampaknya. Bukan hanya itu, kami juga kecewa sebab para pejabat itu tidak mau melihat langsung lokasi penebangan," tandas Ketua FMPL Yayan Mulyana. Menurut Yayan, percekcokan yang terjadi selama kurang lebih 15 menit itu nyaris berujung anarkis. Namun peristiwa itu mulai mereda setelah sejumlah aktifis FMPL menarik mundur warga yang mulai terlihat emosi. "Warga tetap menuntut agar Perhutani menghentikan penebangan pohon di hutan Korod. Sebab ini bisa menimbulkan ancaman bencana alam bagi warga Gegerbitung. Disamping itu, hutan Korod juga telah menjadi sumber pengairan bagi aliran sungai. Tuntutan lainnya adalah pengalihan status hutan Korod dari hutan produksi menjadi hutan lindung," papar Yayan. Sementara itu, Bagian Perencanaan Perhutani KPH Sukabumi Dadang Supriatna, menegaskan percekcokan itu terjadi bukan disebabkan oleh tindakan tim yang menolak mengunjungi lokasi. Bahkan sebaliknya, kedatangan tim utusan dari Pemkab Sukabumi itu untuk meninjau langsung lokasi penambangan sebagai bahan dasar pengkajian menyusul adanya penolakan warga sekitar. "Ketika kami datang, warga sudah berkerumun. Kami tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau bertindak lebih banyak. Saat itu, situasinya sangat kisruh. Terlampau banyak warga yang bertanya atau protes. Padahal tim itu datang ke Gegerbitung untuk meninjau lokasi penebangan," tandas Dadang. Lebih jauh Dadang mengatakan, sejak adanya aksi protes dari warga Gegerbitung, Perhutani telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan penebangan dalam rangka penjarangan hutan. Sejauh ini, Perhutani telah bertindak sesuai prosedur. Penebangan pohon di kawasan hutan Korod tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jabar. "Penebangan ini telah sesuai dengan prosedur. Bahkan kami juga telah menghentikan kegiatan itu setelah adanya protes dari warga. Sedangkan pengalihan status tidak dapat kami lakukan, sebab itu adalah kewenangan pemerintah. Kami hanya sebatas mengelola hutan saja," pungkas Dadang seraya menambahkan bahwa penjarangan pohon ini bagian dari upaya pemeliharaan hutan. (Toni Kamajaya/Sindo/hri)